Gubernur Sulbar Tahan Dana Hibah, Organda Mahasiswa Nyaris Mati

Gubernur Sulbar Tahan Dana Hibah, Organda Mahasiswa Nyaris Mati
Gubernur Sulbar ABM vs Ketum Ikama Hairil Amri

Organisasi daerah (organda) mahasiswa Sulawesi Barat di Yogyakarta nyaris mati. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengambil kebijakan menahan dana hibah mereka. Padahal dana tersebut sudah teranggarkan dalam APBD Sulbar 2018. Peruntukannya bagi pelajar/mahasiswa di Kota Pendidikan.

Kepada redaksi, Hairil Amri selaku Ketua Umum organda bernama Ikama Sulbar-Yogyakarta membeberkan segala polemik tersebut. Ia mengaku penahanan dana hibah itu sarat kepentingan politis sang gubernur.

“Ada nuansa politis di sana. Mungkin karena kami, pengurus Ikama Sulbar yang terpilih, bukan bagian dari massa pendukung. Kami bukan simpatisan Gubernur Sulbar saat mencalonkan diri di Pilgub Sulbar 2017.”

Idit, sapaan akrab Hairil Amri, juga mengaku sudah berkali-kali menuntut hak organda mahasiswa ini. Sampai sekarang, terhitung sejak terpilih awal tahun 2017, dana hibah yang sudah dianggarkan itu tidak juga cair.

“Proses pencairan masih terkendala. Alasan dari Gubernur Sulbar adalah karena Ikama Sulbar di Yogyakarta dianggap belum jelas. Kepengurusan kami dinilai tidak sah. Itu lantaran dualisme terjadi pasca Musyawarah Besar (Mubes).

Diceritakan Idit, pihak oposisi tak mau menerima kenyataan, tak mau mengakui kekalahan. Maka itu, dibentuklah Ikama Sulbar tandingan.

“Padahal kalah-menang soal biasa. Tetapi mereka (oposisi) tetap ngotot bikin Ikama Sulbar tandingan. Terjadilah dualisme, dan inilah yang membuat dana hibah tertahan. Gubernur Sulbar tak mau menandatangani selama dualisme terjadi.”

Rekonsiliasi yang Gagal

Berbagai upaya rekonsiliasi sudah dilakukan. Hairil Amri, bersama rekan-rekan pengurusnya, juga melibatkan para tetua masyarakat Sulbar (KKMSB) di Yogyakarta, telah menempuh beragam jalur untuk menyatukan Ikama Sulbar kembali.

“Hasilnya, nihil. Tak ada kesepakatan. Pihak oposisi, yakni perwakilan dari Polman dan Mamuju Utara, tak memberi ruang rekonsiliasi itu. Ya apa boleh buat? Masa harus dipaksa?”

Kegagalan upaya rekonsiliasi ini juga sudah Idit sampaikan ke Gubernur Sulbar. Tetapi, lagi-lagi nihil, Gubernur Sulbar tetap ngotot untuk tidak menyetujui dana hibah untuk organda mahasiswa.

“Sebenarnya tanpa rekonsiliasi sekalipun, dana hibah mestinya cair. Kami toh punya bukti-bukti valid terkait sahnya kepengurusan kami. Ada keputusan bersama, seperti konsideran, yang itu memperlihatkan keterlibatan semua pihak dalam proses pemilihan. Representatif.”

Di Mubes Ikama Sulbar, lanjut Idit, semua perwakilan hadir, terlibat, dan memutuskan (memilih).

“Ada Mamuju, Polman, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara. Mereka semua terlibat dalam keputusan akhir.”

Ketika Gubernur Sulbar tetap menahan dana hibah untuk organda mahasiswa, sesal Idit, berarti ada permainan politis yang memang menafasinya.

“Jelas ada. Alasan Gubernur Sulbar toh terbantahkan. Kami sudah kasih bukti valid, tetapi tetap saja dana hibah itu ditahan.”

Mengharap Bantuan Semua Pihak

Mewakili seluruh mahasiswa Sulbar di Yogyakarta, Idit mengharap segenap pihak untuk turut membantu permasalahan ini. Sebab dana hibah tersebut sangat mereka butuhkan demi eksistensi gerakannya di negeri rantau.

“Kami nyaris mati karena persoalan dana yang tidak turun ini. Selain perealisasian program kerja akan terkendala, padahal sudah kami rancang dan anggarkan, kontrakan kami (Sekretariat Ikama) terancam dibelit utang. Kami beranikan sewa rumah untuk sekretariat senilai 16 juta karena ada janji dana hibah dari Gubernur Sulbar, tetapi ternyata ditahan.”

Bahkan, terang Idit lebih lanjut, dana hibah tersebut terancam sirna.

“Istilahnya, terbakar. Karena waktu penyetujuan sudah lewat, Desember 2018 lalu. Kami mengharap bantuan semua pihak, bukan hanya karena perealisasian program kerja, tetapi juga melepaskan diri dari jerat utang.”

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi