Guru Besar Hukum UGM: UU Cipta Kerja Ide Brilian Presiden

Guru Besar Hukum UGM; UU Cipta Kerja Ide Brilian Presiden
©MK

Nalar Politik – Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy OS Hiariej menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan ide brilian presiden. Hal ini ia beberkan melalui keterangan tertulisnya bertajuk Problematika Sanksi Pidana UU Cipta Kerja.

“Harus diakui bahwa keberadaan undang-undang (UU) a quo merupakan ide brilian Presiden untuk menyederhanakan berbagai regulasi dengan sistem omnibus law dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata,” tulis Eddy (Kompas, 9/11).

Adapun kemudahan dan perlindungan UMKM serta koperasi, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan, dan kesejahteraan pekerja, serta percepatan proyek strategi nasional yang diatur di dalamnya dipandang sebagai upaya memenuhi hak penghidupan yang layak.

Memang, jelas Eddy mengutip adagium Latin, ‘maksud baik tidak serta-merta diikuti tindakan yang baik’ (destinata tantum pro factis non hebentur). Adagium ini, menurutnya, cukup pas untuk menggambarkan keberadaan UU Cipta Kerja yang telah ditandangani Presiden Jokowi pada 2 November 2020.

“Maksud baik presiden tidak serta-merta diikuti dengan tindakan yang baik dalam pengertian proses pembentukan, termasuk penormaan sebagai substansi UU a quo. Bukanlah hal yang mudah untuk menghimpun 79 UU sektoral dalam satu UU. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan yang luar biasa, termasuk penguasaan yang memadai secara komprehensif terhadap substansi yang diatur.”

Oleh karena itu, bagi Eddy, dibutuhkan partisipasi publik, bukan hanya organisasi buruh, melainkan juga berbagai elemen masyarakat pemerhati masalah-masalah yang diatur dalam UU tersebut.

“Hal ini dimaksud agar UU ini memperoleh kekuatan tidak hanya secara yuridis, tetapi juga memperoleh kekuatan secara filosofis dan sosiologis.”