Guru Besar UGM Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Terlambat 20 Tahun

Guru Besar UGM Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Terlambat 20 Tahun
©Beritagar

Nalar Politik – Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, menyebut pengesahan UU Cipta Kerja terlambat 20 tahun. Hal ini ia sampaikan dalam “Telaah UU Cipta Kerja” yang diselenggarakan UGM dan Dewan Pakar Kagama, Selasa (17/11).

“UU ini (Cipta Kerja), menurut hemat saya, terlambat dari sudut pandang pembangunan dan ketenagakerjaan,” kata Tadjuddin.

Ia pun berandai, jika saja pengesahan UU Cipta Kerja tidak terlambat seperti ini, maka Indonesia sudah memiliki ekosistem investasi pada saat yang tepat dan tidak mengalami keterlambatan transformasi.

“Harusnya sudah dilakukan sejak mungkin 20 tahun yang lalu, ketika terjadi perubahan yang luar biasa; dalam demografi, angkatan tenaga kerja kita meningkat tajam; peluang kerja meningkat; aliran tenaga kerja dari pertanian menuju ke pekerjaan nonpertanian juga meningkat,” tambahnya.

Secara teoritis dan berkaca pada pengalaman negara-negara berkembang, UU Cipta Kerja seharusnya mengikuti atau beriringan dengan proses peralihan angkatan kerja. Peralihan yang dimaksud tersebut adalah dari sektor pertanian menuju industri dan jasa.

“Peralihan kelebihan tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri akan menyebabkan perubahan sosial yang luar biasa. Dari budaya kerja, upah, jaminan pekerjaan, jaminan hari tua, dan seterusnya. Tetapi di negara kita, itu tidak terjadi, karena ekosistem yang sangat penting bagi investasi itu belum ada,” paparnya.

Akibat lanjutnya adalah transformasi ekonomi Indonesia akhirnya turut terlambat. Pengalihan tenaga kerja terjadi dari sektor pertanian menuju jasa, dan mayoritas di sektor informal.

Buktinya, merujuk data BPS pada Agustus 2020, 60 persen tenaga kerja Indonesia ada di sektor informal. Padahal sektor ini berpenghasilan rendah, jam kerja tidak teratur, tidak dilindungi undang-undang, dan tidak mendapat bantuan.

Proses transormasi yang terganggu inilah yang bagi Tadjuddin menjadi sebab angka pengangguran di Indonesia selalu tinggi. [vi]