Hak Konstitusional Mahasiswa dalam Berorganisasi

Hak Konstitusional Mahasiswa dalam Berorganisasi
Student Organizations (UNC Wilmington)

Hak konstitusional mahasiswa berorganisasi demi mewujudkan perubahan sosial nampaknya belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat peraturan-peraturan yang melarang mahasiswa untuk bebas berorganisasi, baik organisasi internal maupun eksternal kampus.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara memiliki banyak wajah. Konstitusi tidak hanya bicara tentang politik (political constitutional), mengatur pembagian kekuasan negara saja, namun juga mengatur hak berserikat pada mahasiswa dan masyarakat. Itu telah diamanatkan UUD 1945 Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Hak konstitusinal mahasiswa ini jangan sampai tidak dipergunakan. Sebab ketika mahasiswa berserikat atau berorganisasi, ada banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil. Salah satunya adalah kemampuan mengembangkan dirinya.

Menjaga marwah demokrasi di Indonesia, salah satunya, adalah memberi ruang bagi mahasiswa untuk berorganisasi, baik dalam ruang internal maupun organisasi eksternal lainnya. Hal itu tentunya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan mahasiswa yang menimba ilmu di kampus. Ya, agar terbebas dari premis mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang, kuliah pulang).

Ilmu dan pengalaman di luar kampus berperan sebagai pembelajaran atau ruang praktik dari sekian banyak teori-teori yang dipelajari dalam ruang akademis. Sehingga dengan cepat mengintegrasikan antara teori dan praktik sebagai peningkatan kualitas mahasiswa itu sendiri.

Sangatlah disayangkan bahwa beberapa kampus melarang adanya organisasi internal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), seperti kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Begitu juga pelarangan organisasi ekstra kampus untuk beraktivitas di dalam kampus.

Lihat: Kesaksian, Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY

Pelarangan itu termaktub dalam beberapa Peraturan Institut Teknologi Sepuluh November Nomor 04709/12/KM/2009 pada Pasal 24 Ayat 11 dan 12. Disebutkan bahwa ayat 11: Mahasiswa dilarang melakukan aktivitas organisasi luar kampus dan/atau partai politik di dalam kampus. Pada pasal 12: Mahasiswa, yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal ini, dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya, yakni dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Sangat disayangkan pula, pelarangan mahasiswa berorganisasi oleh negara itu sendiri melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus. Pasal itu berbunyi: Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus.

Perihal pelarangan organisasi partai politik dan politik praktis masuk kampus memang penulis setujui. Namun, pelarangan organisasi ekstra lain, seperti organisasi gerakan mahasiswa ini, tidak dapat dibenarkan. Hal ini merupakan bagian dari pencabutan hak demokrasi dan hak konstitusional mahasiswa sebagai pengebirian terhadap nilai-nilai kritis mahasiswa dan intelektualitasnya.

Menurut perundang-undangan, pada dasarnya organisasi mahasiswa telah memiliki payung hukum yang menjamin keberadaannya, yaitu PP No 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi. Ini kemudian secara teknis dilindungi oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998.

Banyak hal yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, baik kedudukan, fungsi, tanggung jawab, hingga mengenai persoalan pendanaan yang dapat berasal dari kampus atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal ini berakibat bahwa secara konstitusional, organisasi mahasiswa diakui dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang melekat sesuai peraturan tersebut.

Lihat juga: Teropong Idealita Kemahasiswaan

Organisasi sangat penting untuk kebaikan mahasiswa. Namun, jika harus dievaluasi kembali di mana situasinya kini begitu memprihatinkan sekali karena kesadaran berorganisasi itu sangat minim, tampaknya mahasiswa yang berminat untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus terus berkurang.

Padahal, dengan berorganisasi, mahasiswa mampu menemukan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan. Dan juga, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional.

Dengan begitu, tentu mereka dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, ataupun mampu membangun kesadaran pendidikan yang berbasis realitas sosial dalam mewujudkan cita-cita perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Demikian di mana keadilan dan kesejahteraan mampu masyarakat dapatkan secara merata tidak hanya segelintir orang.

Menjadi mahasiswa, setidaknya, tidak hanya sekadar duduk dan mendengarkan dosen memberi perkuliahan, tetapi juga bisa merasakan kepuasan pribadi menjadi seorang yang banyak atau bahkan pemimpin pada sebuah organisasi. Dengan berorganisasi, mahasiswa dapat mengenal dunia kampus lebih luas. Misalnya, kita adalah seorang mahasiswa yang tidak terbiasa dengan pidato atau sering gugup ketika berbicara di depan orang ramai. Dengan berorganisasi, kita akan dibentuk oleh banyak hal.

Berbeda dengan orang yang tidak pernah berorganisasi. Jangankan untuk berbicara di depan orang ramai, berdiskusi dengan ruang lingkup yang kecil pun tidak sanggup rasanya untuk berpendapat. Karena aspek utama yang harus dibentuk dalam berorganisasi adalah mental. Tetapi, tidak sebatas itu saja, berorganisasi dapat memperluas pergaulan, meningkatkan wawasan/pengetahuan, membentuk pola pikir yang lebih baik dan menjadi kuat dalam menghadapi tekanan, serta belajar mengatur waktu.

Lihat juga: Mahasiswa dan Organisasi Sosial

Hak konstitusional mahasiswa berorganisasi demi mewujudkan perubahan sosial nampaknya belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat peraturan-peraturan yang melarang mahasiswa untuk bebas berorganisasi, baik organisasi internal maupun eksternal kampus.

Adanya pelanggaran hak-hak demokrasi dan hak konstitusional mahasiswa untuk berorganisasi yang dilakukan oleh kampus-kampus di Indonesia, sampai saat ini, telah merugikan mahasiswa itu sendiri. Bahkan, negara juga menjadi bagian dari persoalan tersebut, yang tak begitu responsif pada persoalan isu-isu aktivis kemahasiswaan.

Pemerintahan Indonesia dan penegak hukum berkewajiban menyelesaiakan persoalan pelanggaran hak konstitusional mahasiswa dalam berorganisasi. Salah satunya adalah mencabut aturan pelarangan ormek dan peraturan pelarangan organisasi internal kampus.

Mari tegakan hak konstitusional mahasiswa dalam berorganisasi!

*Sugiarto, Mahasiswa S2 MH UII Yogyakarta

___________________

Artikel Terkait:
    Kontributor