HAM dan Konstitusi Ekonomi Difabel

HAM dan Konstitusi Ekonomi Difabel
Disability Careers

Hak asasi manusia, termasuk hak kaum difabel, merupakan hak yang paling dasar. Hak ini dilindungi keberadaannya.

Bahkan hak asasi merupakan hak yang tidak dapat dihapuskan dan dimusnahkan orang lain. Ia melekat pada setiap manusia. Tidak memandang siapa, melainkan bagaimana hak asasi menjadi hak keadilan bagi setiap manusia.

Masyarakat khusus penyandang difabel merupakan masyarakat yang diidentikkan dengan keterbatasan fisik. Ini membuatnya mengalami keterbatasan aktivitas untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Eksistensi penyandang difabel hingga saat ini seakan-akan mengalami kemuraman. Bagaimana tidak, perusahaan mensyaratkan para pelamarnya agar “sehat jasmani dan rohani”. Mensyaratkan pula untuk “tidak cacat tubuh atau keturunan” bagi calon pekerjanya.

Melihat penjabaran tersebut, maka penting kiranya membahas hak-hak kaum difabel. Sampai saat ini, mereka belum memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak, terutama di perkara ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini akan fokus terhadap hak ekonomi kelompok disabilitas.

Perlindungan UUD 1945 terhadap Kelompok Difabel

Dalam rangka melakukan pembangunan nasional, negara wajib memberikan perhatian kepada kaum difabel. Hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana mereka berhak atas berbagai fasilitas, baik fasilitas publik maupun fasilitas perekonomian.

Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita, para penyandang disabilitas memiliki hak untuk melanjutkan hidupnya. Salah satunya, membutuhkan sumber keuangan untuk melanjutkan hidup. Sumber keuangan ini, di antaranya, didapatkan dari suatu pekerjaan yang dilakukan.

UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan, seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, ada persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik. Selain itu, pasal 34 ayat 3 menyatakan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sebagai implementasi nyata dari amanah UUD tersebut, pemerintah mengeluarkan UU khusus bagi difabel, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Perspektif Undang-Undang

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Mereka mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Mereka juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.

Terfokus kepada hak ekonomi, khususnya hak pekerjaan sebagaimana disebutkan UU mengenai hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, maka setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah swasta tanpa diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang layak dalam pekerjaan.

Selain itu, mereka tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, serta memulai usaha sendiri.

Menakar Keberpihakan Pemerintah melalui Undang-Undang

Pemerintah dan perusahaan mempunyai suatu sistem, yakni simbiosis mutualisme, sama-sama saling membutuhkan. Adanya perusahaan, pengusaha, serta pekerja menciptakan adanya suatu hubungan kerja dan lapangan kerja baru.

Berbicara lapangan kerja sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita pada pasal 27 (2), maka pemerintah wajib mengarahkan lapangan kerja yang ada untuk mengakomodir para difabel. Sehingga tujuan dari pasal dalam konstitusi kita dapat terealisasi.

Pemerintah sendiri sudah mencoba memberikan solusi bahkan dari tahun 1997. Dibuktikan dengan adanya UU Nomor ​4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Hanya saja, hingga tahun 2015, masalah yang sama belum bisa teratasi. Pada tahun 2016, UU Nomor 4 Tahun 1997 kemudian direvisi dengan melahirkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua undang-undang tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, di antara butir pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53 ayat (1) dan (2), saya kemudian tertarik. Sebab pasal tersebut mewajibkan penyedia kerja (swasta) memberikan kuota 1% bagi difabel sebagai tenaga kerja. Sedangkan instansi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) seharusnya mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 2%.

Peraturan perundang-perundangan tersebut tentu membawa angin segar untuk para difabel agar segera memperoleh lapangan kerja yang layak. Ini akan mendorong kesejahteraan bagi mereka pada umumnya.

Sayang, fakta berkata lain. Angka pengangguran difabel belum juga menurun, yakni 3,69%. Bisa jadi sebab ketidaktegasan pemerintah dalam membuka ruang kerja bagi mereka.

Mengapa saya mengatakan demikian? Coba kita cermati UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Di dalamnya sama sekali tidak mengakomodir difabel. Padahal undang-undang tersebut merupakan legalitas suatu perusahaan sebagai penyedia jasa lapangan kerja.

Di samping itu, target 1% dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang difabel yang ditujukan pada perusahaan swasta rasanya kecil kemungkinan terwujud. Sebab setiap perusahaan diberikan kebebasan mutlak untuk menentukan aturan penerimaan karyawan baru. Selain itu, banyak perusahaan tidak mengetahui ketentuan yang ada dalam regulasi tentang disabilitas.

Jadi, setelah menganalisis perbandingan yuridis di atas, perlu kiranya norma difabel dimasukkan dalam regulasi mengenai perusahan. Agar perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja dapat mengetahui hak-hak kelompok minoritas ini.

Di samping itu, perlu pula adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Jika itu terwujud, berarti keberpihakan pemerintah bagi mereka dalam rangka menjalankan amanah konstitusi benar-benar terealisasi.

    Latest posts by Hairil Amri (see all)