Hapus Izin Gangguan, UU Cipta Kerja Akan Gairahkan Iklim Usaha

Hapus Izin Gangguan, UU Cipta Kerja Akan Gairahkan Iklim Usaha
©Finansialku

Nalar Politik – Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan beberapa hal penting dalam UU Cipta Kerja terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Salah satunya adalah penghapusan retribusi izin gangguan.

Menurut Astera, mengendornya pertumbuhan investasi di daerah karena selama ini dihambat oleh perizinan yang sebenarnya tidak perlu. Maka penegasan poin retribusi izin gangguan tersebut dalam UU Cipta Kerja akan berpengaruh positif terhadap percepatan untuk memulai usaha.

“Izin gangguan saat ini sudah dihilangkan. Poin ini berpengaruh terhadap percepatan untuk memulai usaha,” kata Astera, Rabu (2/12).

Selain hal itu, penyederhanaan kebijakan di sisi PDRD juga terkait penyesuaian tarif. Sesuai dengan program prioritas nasional, pemerintah bisa melakukan penyesuaian tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional. Ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

“Maksud dan tujuannya adalah, jika ada program prioritas nasional yang dilupakan dalam suatu proyek dan pemerintah ingin mendukung secara maksimal, selain dukungan insentif dari pusat, pemerintah daerah juga bisa memberikan insentif.”

Pemberian insentif fiskal oleh daerah melalui kepala daerah kepada pelaku usaha lokal turut akan dilakukan. Kemudian, ada perubahan penetapan pemberian insentif fiskal yang sebelumnya ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sementara itu, untuk evaluasi rancangan peraturan daerah, ini dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga menguji kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.

“Menkeu dan Mendagri melakukan pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.”

Diatur pula pemberian sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang tidak menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah pusat.

“Jadi dalam hal ada rekomendasi-rekomendasi yang seharusnya dijalankan, namun tidak dijalankan, bisa diberikan sanksi melalui pemotongan DAU atau DBH. Harapannya supaya daerah memiliki compliance yang tinggi.” [tr]