Harapan bagi Pemenuhan Hak-Hak Sipil Minoritas Seksual di Indonesia

Harapan bagi Pemenuhan Hak-Hak Sipil Minoritas Seksual di Indonesia
©Grid

Nalar Politik – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengemukakan sejumlah fakta dan data terkait pemenuhan hak-hak sipil minoritas seksual (LGBTQ) di Indonesia. Fakta dan data tersebut, menurutnya, memberi secercah harapan bagi mereka yang memang belum mendapatkan perlakuan setara di republik ini.

Melalui argumennya di kanal YouTube (7/6), Saidiman mengawali bahasannya dengan merespons kasus perundungan (bullying) warganet Indonesia terhadap pasangan gay Suriya Koedsang dan Suriya Manusonth yang melangsungkan pernikahan di Thailand beberapa waktu lalu.

“Sebetulnya peristiwa ini biasa saja, peristiwa pernikahan itu biasa. Banyak sekali orang yang melakukannya setiap hari. Tetapi ini menjadi tidak biasa ketika Suriya Koedsang memposting foto (pernikahan mereka) ke media sosial miliknya, dengan harapan seperti harapan kita semua (mendatangkan bahagia),” kata Saidiman.

Ironisnya, momen kegembiraan itu bukannya mendatangkan bahagia, tetapi justru memicu orang untuk mencaci maki, melakukan bullying terhadap mereka, bahkan mengancam. Mirisnya lagi, cacian, ancaman, dan bullying itu tidak datang dari Thailand, negara di mana mereka berdua melangsungkan pernikahan, melainkan datang dari negara lain, yakni Indonesia.

“Suriya Koedsang sebetulnya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pernikahan itu dilangsungkan di rumahnya sendiri. Dihadiri keluarga dan teman-teman dekatnya. Dia memakai uang sendiri. Itu dilangsungkan di negaranya, di Thailand di mana warga dan pemerintah tidak ada masalah dengan pernikahan semacam itu; warga menerima. Tetapi kenapa serangan itu justru datang dari Indonesia?”

Kasus di Indonesia

Saidiman pun menegaskan bahwa diskriminasi terhadap komunitas homoseksual memang sangat sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus terbaru yang ditunjukkannya adalah peristiwa pada September 2020.

Saat itu, polisi melakukan penangkapan terhadap 56 orang yang tengah berpesta di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta. Dalihnya adalah penangkapan itu dilakukan terhadap para pelaku pesta gay. Para gay dilarang berpesta di di Indonesia.

“Dari sini saja sudah masalah. Kita belum bicara tentang hal-hal lain yang besar, kita baru bicara tentang pesta. Apakah di negara ini pesta dilarang? Saya kira tidak.”

Dan benar. Banyak sekali orang di luar sana yang memang sering melakukan pesta. Misalnya, pesta pernikahan, pesta sunnatan, pesta kelulusan, pesta wisuda, dan lain sebagainya. Di kampung-kampung, ada pesta panen. Para nelayan juga berpesta ketika mereka datang dari laut mengambil ikan. Bahkan ada pesta kematian; ketika orang berduka juga ada pestanya, dan itu dilakukan oleh banyak orang setiap hari.

“Di antara mereka tidak ada yang ditangkap gara-gara melakukan pesta itu. Kecuali pesta itu benar-benar ilegal. Tapi kenapa ketika yang melakukan pesta itu adalah gay malah bermasalah? Ini justru menunjukkan betapa diskriminatifnya tindakan aparat terhadap mereka yang sedang melakukan pesta itu.”

Yang juga sangat disesali Saidiman adalah perilaku diskriminatif aparat tersebut disambut oleh media, yang melakukan pemberitaan dengan menyudutkan korban. Alih-alih memberi ruang untuk para korban bersuara, media justru ambil bagian dalam aksi intoleransi yang dimulai oleh aparat.

“Salah satu media online terbesar adalah Detik, yang memberi judul berita videonya: Ini Tampang Penggagas Pesta Gay ‘Hot Space’. Tendensius. Cenderung menyudutkan korban. Ada semacam penggiringan opini bahwa mereka ini kriminal. Ini tampangnnya, ini yang diperlihatkan oleh salah satu media terbesar. Di mana-mana banyak sekali pemberitaan yang mungkin lebih sadis dan lebih diskriminatif daripada ini.”

Harapan Hak sebagai Warga Negara

Seberapa besar sebenarnya kebencian dan resistansi pada kelompok LGBTQ di Indonesia? Apakah benar-benar tidak ada harapan bagi kelompok LGBTQ hidup dan mendapatkan haknya sebagai warga negara yang setara?

Akhir 2019, kisah Saidiman kembali, Kejaksaan Agung mengeluarkan kebijakan menolak mereka yang memiliki orientasi LGBTQ dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan yang menurutnya sangat diskriminatif ini dengan cepat menuai protes publik.

Salah satu yang melayangkan protes itu adalah Partai Gerindra. Dalam akun resminya di Twitter, Saidiman menunjukkan partai ini menyatakan dengan tegas: Yang terhormat Kejaksaan RI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan orientasi seksual LGBT #SuaraGerindra.

“Barangkali twit ini tidak akan ditemukan lagi di Twitter. Tapi banyak media massa yang memposting ulang twit ini melalui pemberitaan mereka. Saya sendiri mengutip ini dari CNN Indonesia yang terbit pada 28 November 2019.”

Walaupun pengurus Partai Gerindra membantah mendukung kelompok LGBTQ, mereka mendukung hak-hak sipil yang setara bagi kelompok LGBTQ. Hal ini yang bagi Saidiman menarik karena dukungan eksplisit datang dari sebuah partai politik yang bukan hanya menjadi salah satu parpol dengan massa terbesar, tapi juga dikenal dekat dengan arus politik Islam konservatif.

“Kita tahu Gerindra, Pak Prabowo, dalam beberapa pemilu terakhir ini, mereka berkoalisi atau berada di dalam arus besar politik Islam di Indonesia. Dia tidak hanya berkoalisi dengan partai Islam, tetapi juga didukung oleh massa atau gerakan Islam di luar parlemen. Jadi dengan sangat jelas kita bisa menemukan bahwa Gerindra atau Pak Prabowo itu dekat dengan kekuatan Islam.”

Maka menjadi menarik ketika partai yang dekat dengan kekuatan Islam di Indonesia itu justru memberikan pernyataan yang eksplisit melalui akun Twitter-nya, membela hak-hak kewargaan kelompok minoritas seksual.

“Dukungan dari partai politik ini mestinya menyiratkan satu hal, yaitu bahwa gerakan pemenuhan hak-hak sipil bagi kelompok minoritas seksual LGBTQ itu mulai mendapatkan pengaruhnya di masyarakat. Narasi hak-hak sipil dan kesetaraan mulai menjadi bahasa yang diterima dan dimengerti.”

Survei Membuktikan

Saidiman kemudian mengambil pembuktian dari hasil riset lembaganya, SMRC. Melalui survei opini publiknya pada 2017, ditemukan bahwa ada 58 persen masyarakat Indonesia yang mengenal dan tahu LGBT. Dari yang tahu itu, 87,6 persen di antaranya mengaku bahwa kelompok LGBTQ cukup atau sangat mengancam.

81,5 persen lainnya meyakini bahwa LGBT dilarang oleh agama. Sekitar 80 persen keberatan untuk bertetangga dengan kelompok LGBT. Dan di atas 80 persen juga keberatan jika kelompok LGBT menduduki jabatan sebagai presiden, gubernur, bupati, atau wali kota.

“Kalau kita berhenti penelitiannya sampai di situ, kita akan melihat bahwa memang Indonesia ini adalah neraka buat kawan-kawan minoritas seksual, sepertinya tidak ada harapan. Namun demikian, sekalipun komunitas LGBT tampak seolah tidak punya tempat di tengah warga negara, namun ketika pertanyaan dikerucutkan pada pengalaman warga sendiri, jawabannya menjadi berbeda.”

Misalnya, ketika pertanyaan yang diajukan berupa bagaimana bila di antara keluarga Anda justru ada yang LGBT, apakah tetap akan menerima sebagai anggota keluarga atau tidak? Ternyata, ada 45 persen yang menyatakan tetap akan menerima.

“Masih ada 53 persen yang menyatakan tidak akan menerima. Tapi ini sudah berubah persepsi atau peta dukungan pada LGBT. Kalau orang lain yang LGBT, mereka menolak. Tetapi kalau keluarganya sendiri bagaimana? Sudah mulai berimbang.”

Tampak terang bahwa memang ada yang menolak, masih cukup tinggi, tapi yang menerima pun sudah mulai lebih banyak.

“Dia resistan kalau LGBT itu di luar sana, bukan bagian dari keluarganya. Tapi kalau keluarganya, dia tetap akan menerima sebagai anggota keluarga.”

Demikian halnya dengan pertanyaan apakah LGBT punya hak hidup di Indonesia? Suaranya pun berbalik. Yang dominan justru menyatakan bahwa LGBT punya hak hidup di negara ini.

“Ada 57,7 persen yang menyatakan kelompok LGBT memiliki hak hidup di negara ini. Tentu masih banyak yang menolak, masih ada 41 persen dari yang tahu LGBT.”

Lalu, ketika pertanyaannya berupa, apakah pemerintah wajib melindungi LGBT sebagai warga negara? Lagi-lagi, ada 50 persen yang menyatakan ya, wajib.

“Jadi, kalau kita lihat tadi, sepertinya tidak ada harapan. Tapi kalau kita kerucutkan, kita hadapkan publik pada realitas yang sesungguhnya, bagaimana kalau kelompok LGBT itu adalah anggota keluarga, ketika pertanyaan dikerucutkan pada pengalaman warga sendiri, jawabannya menjadi berbeda.”

Di sini jelas terlihat bahwa resistansi pada LGBT tidak otomatis muncul dalam bentuk penolakan pada hak-hak kewarganegaraan mereka. Dukungan pada pemenuhan hak-hak tersebut lumayan kuat di masyarakat.

Tak salah jika Saidiman kemudian menyebut bahwa kebencian dan rasa tidak suka pada suatu komunitas adalah sesuatu yang naluriah dari seorang manusia, dengan pengalaman, interaksi dengan orang lain yang berbeda-beda. Yang bermasalah adalah jika ketidaksukaan itu mewujud dalam bentuk penolakan eksistensi kelompok yang berbeda itu.

“Yang perlu diantisipasi adalah jika kebencian atau resistansi pada kelompok LGBT itu mengejawantah dalam bentuk aksi pelanggaran hak-hak sipil warga LGBT.”

Yang juga menarik adalah bahwa mereka yang menyatakan pemerintah wajib memberi perlindungan pada kelompok LGBT cenderung datang dari masyarakat yang lebih muda, berpendidikan, dan berpendapatan lebih tinggi.

“Artinya, ini adalah harapan. Anak-anak muda yang memiliki akses informasi dan pendidikan yang lebih baik memiliki kecenderungan penerimaan pada yang berbeda seperti LGBTQ. Jika kualitas pendidikan dan akses informasi meningkat di masa depan, tingkat penerimaan pada minoritas seksual ini juga kemungkinan akan mengalami peningkatan.”

Survei lain yang turut menunjukkan itu datang dari Pew Research Center atau Pew Research Institute yang mewawancarai 38.426 responden di 34 negara pada 2019 tentang penerimaan masyarakat pada kelompok homoseksual. Hanya 9 persen warga Indonesia yang setuju bahwa kelompok homoseksual harus diterima oleh masyarakat.

“Angka ini terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata atau dengan negara-negara Eropa Barat yang tingkat penerimaannya sudah mendekati 100 persen. Atau bahkan dengan negara tetangga, misalnya Filipina, yang tingkat penerimaannya sudah di atas 70 persen.”

Namun, walaupun tingkat penerimaan warga Indonesia masih sangat minim, angka ini ternyata mengalami perbaikan jika dibanding survei pada 2013 yang hasilnya hanya 3 persen.

“Jadi sekarang ini ada 9 persen yang menerima, terlihat kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, itu hanya 3 persen yang menyatakan menerima. Itu artinya ada perubahan, dan ini juga harapan untuk komunitas minoritas seksual di Indonesia.”

Berdasarkan fakta dan data tersebut, simpul Saidiman, pemenuhan hak-hak sipil bagi kelompok LGBTQ sekaligus adalah ujian apakah Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang demokratis di mana kebebasan individu dilingungi secara maksimal tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, golongan, dan orientasi seksual.