Hoax dan Budaya Berpikir Kritis

Hoax dan Budaya Berpikir Kritis
Ilustrasi: Pojok Sulsel

Pada hakikatnya, kehadiran teknologi komunikasi memberi keuntungan bagi masyarakat dalam segala kebutuhannya. Tetapi itu hanya jika budaya berpikir kritis berjalan beriringan di dalamnya.

Kemajuan teknologi seperti handpone berkembang pesat dengan adanya akses penggunaan internet di dalamnya. Ini kemudian memudahkan akses informasi dan komunikasi sebagai ajang silaturahmi, dan eksistensi remaja dalam proses perkembangannya lewat situs jejaringan sosial.

Misalnya, hari ini begitu banyak penggunaan internet untuk ajang bisnis (online). Namun, gambaran-gambaran positif seperti ini sudah banyak bergeser ke arah negatif.

Adanya kemajuan teknologi membuat remaja menjadi pemalas dengan membuang waktu percuma di hadapan komputer hanya untuk chatting atau facebook-an. Hal ini bisa membuat perkembangan sosialisasi tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan keegoisan dan individualitas.

Selain dampak yang ada, akhir-akhir ini berbagai berita bohong atau hoaks tengah beredar luas di setiap lini jejaring sosial, seperti facebook, twitter, dan whatsapp. Berita bohongan di media sosial hari ini merupakan buah negatif dari teknologi tersebut dan membawa masyarakat pada ambang kehancuran.

Artinya, bahwa fenomena hoaks ini ketika masyarakat terlalu jauh mengikatkan dirinya dengan teknologi, terutama dalam penyajian berita dalam internet, maupun media lainnya hingga masyarakat tenggelam tanpa adanya budaya kritis terhadap sajian berita yang ada.

Solusi Memotong Informasi Hoaks

Ada dua solusi dalam menyelesaikan persoalan ini. Pertama, bangun sikap berpikir kritis dalam diri.

Arus komunikasi yang terus menghinggapi dalam alat komunikasi yang digunakan perlu selektif dalam menilainya. Dengan menerapkan berpikir kritis terhadap berita yang ada, tentu memberikan nilai positif apakah ini merupakan murni berita yang terjadi atau merupakan berita bohong yang tidak jelas sumbernya. Sehingga ada seleksi terhadap berita yang ada.

Tentu dengan berpikir kritis seperti ini kita dapat berpikir secara jernih, sehat, dan jauh dari hal-hal yang irasional (tidak masuk akal) berlandaskan pada kebenaran dan bukti-bukti yang konkret.

Masyarakat harus mampu melihat fakta yang ada dalam berita, apakah sudah memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan disebutkan, serta memahami tujuan yang asli  dan mendasar. Inilah pangkal dasar dari persoalan berita kebohongan yang berseliweran di publik saat ini. Maka masyarakat mampu untuk membangun sikap kritis atas berita tersebut.

Masyarakat yang menerima pesan hoaks, tentu harus mempunyai sikap untuk kritis dan selektif ketika menerima pesan maupun berita. Sikap kritis yang dibangun dalam diri merupakan langkah positif agar tidak terpengaruh maupun terprovokasi dengan segala berita yang tentu memuat postingan yang mengandung kebencian maupun menyudutkan kelompok tertentu.

Dalam hal ini, diperlukan kontrol dan kesadaran masyarakat serta pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya untuk menghindari dampak negatifnya. Kontrol diri sangat penting untuk memastikan keamanan ketika beraktivitas di internet, terutama bagi kaum muda yang sangat rentan terhadap penerimaan pesan di media elektronik.

Kedua, peran sentral hukum. Dalam pandangan teoretis, pada dasarnya hukum itu adalah law as an instrument for sosial enginering (hukum adalah alat rekayasa sosial dalam masyarakat)—merupakan pandangan klasik Roscoe Pond yang memandang bahwa hukum memiliki peranan untuk mampu mengatur masyarakat.

Dalam hal ini, pandangan atas alat perekayasa sosial dapat dimaknai sebagai: alat pengatur tata perilaku dalam masyarakat; alat yang mampu memprediksi penyimpangan perilaku di masa datang dan mencegahnya.

Dalam hal penanganan suatu konflik dalam masyarakat, kebijakan penanganan konflik menjadi penting. Hal ini berguna untuk mampu meredam konflik dan mengelolanya menjadi suatu kondisi kehidupan masyarakat yang maju.

***

Melihat fenomena berita kebohongan yang ada dalam masyarakat, perlu ada penanganan dari kaca mata hukum. Artinya, bahwa persoalan ini telah mengganggu kosmis dalam masyarakat.

Masyarakat hidup di bawah berita dan informasi yang tidak benar, sehingga hukum harus mampu melihat ke akar persoalan yang ada, siapa-siapa saja dalang dari perbuatan demikian.

Dalam pasal 28 berisi mengenai larangan penyebaran berita bohong, menyesatkan, menimbulkan kebencian, serta permusuhan berbau SARA, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 160 menyebutkan pelanggaran terhadap berita palsu dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dan pasal 311 dengan ancaman empat tahun penjara.

Tentu, dengan regulasi tersebut, dapat dijadikan aparat penegak hukum (polisi) untuk menjerat para pelaku penyebar berita bohong tersebut. Ketika ini dijalankan dengan baik, maka persoalannya pun bisa dikendalikan dengan baik.

Sudah saatnya masyarakat Indonesia mampu menjadi generasi digital native yang cerdas dalam mengakses informasi. Tidak asal share informasi yang belum tentu valid kebenarannya. Masyarakat harus bisa menjadi kontrol dan filter informasi yang beredar.

Bila ada situs atau oknum yang menebar hoax, harus segera dilaporkan. Dengan ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, siklus hidup berita hoax diharapkan dapat dipotong sehingga tidak menjalar ke mana-mana. Lambat laun pun hoax dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Dan kita semua berharap bahwa semua persoalan yang ada dalam masyarakat harus ditegakkan melalui hukum. Ketika bangsa ini sudah sepakat hukum menjadi pegangan utama dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka di situ pula kita menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada hukum.

*Eduar Implisius Wugut, Mahasiswa Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

___________________

Artikel Terkait: