Hoax dan Budaya Berpikir Kritis

Masyarakat hidup di bawah berita dan informasi yang tidak benar, sehingga hukum harus mampu melihat ke akar persoalan yang ada, siapa-siapa saja dalang dari perbuatan demikian.

Dalam pasal 28 berisi mengenai larangan penyebaran berita bohong, menyesatkan, menimbulkan kebencian, serta permusuhan berbau SARA, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 160 menyebutkan pelanggaran terhadap berita palsu dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dan pasal 311 dengan ancaman empat tahun penjara.

Tentu, dengan regulasi tersebut, dapat aparat penegak hukum (polisi) jadikan untuk menjerat para pelaku penyebar berita bohong tersebut. Ketika ini berjalan dengan baik, persoalannya pun bisa terkendali dengan baik.

Sudah saatnya masyarakat Indonesia mampu menjadi generasi digital native yang cerdas dalam mengakses informasi. Tidak asal share informasi yang belum tentu valid kebenarannya. Masyarakat harus bisa menjadi kontrol dan filter informasi yang beredar.

Bila ada situs atau oknum yang menebar hoaks, harus segera dilaporkan. Dengan ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, siklus hidup berita hoaks diharapkan dapat terpotong sehingga tidak menjalar ke mana-mana. Lambat laun pun hoaks dapat kita berantas sampai ke akar-akarnya.

Dan kita semua berharap bahwa semua persoalan yang ada dalam masyarakat harus kita tegakkan melalui hukum. Ketika bangsa ini sudah sepakat hukum menjadi pegangan utama dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di situ pula kita menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada hukum.

*Eduar Implisius Wugut, Mahasiswa Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Baca juga: