Hubungan antara Islam dan Kekuasaan Politik

Hubungan antara Islam dan Kekuasaan Politik
©Voxpop

Kesadaran personal umat Islam pada umumnya sangatlah memengaruhi setiap kondisi kekuasaan politik. Namun, keliru jika kita katakan bahwa Islam sebagai doktrin agama adalah satu-satunya basis etik dan kultur politik masyarakat muslim secara umum, baik pada masa lalu ataupun masa kekinian.

Secara historis, segala sesuatu yang orang praktikkan sebagai aturan-aturan atau sesuatu yang mereka sebut sebagai institusi Islam sangat banyak lahir dari pengaruh atau bahkan berdasarkan pada praktik-praktik sebelum Islam. Artinya, Islam hanyalah penyempurna dari setiap sistem keyakinan yang telah lahir lebih dulu. Ini secara khusus mengacu pada kawasan Timur Tengah.

Ketika Islam mulai menyebar ke banyak kawasan, baik di Timur Tengah, Afrika, sampai keluar dari batas-batas wilayahnya, tradisi-tradisi lokal juga sangat memengaruhi praktik doktrinal umat Islam. Nilai lokalitas menjadi sesuatu yang terserap. Secara fleksibel, Islam mampu menginternalisasi bersamaan dengan nilai-nilai lokal tersebut.

Ada banyak praktik non-Islami, seperti ekonomi dan bersosial, yang memaksa umat Islam pada waktu itu untuk terus-menerus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat non-muslim. Hal ini menjadi penting untuk saya kemukakan mengingat betapa beragamnya kekuasaan politik berupa wilayah dan budaya masyarakat Islam waktu itu.

Namun demikian, hubungan antara Islam dan kekuasaan politik, khususnya dalam masyarakat muslim, begitu kuat mengakar. Sehingga adalah ketidakmungkinan untuk memisahkan secara tegas antara keduanya.

Ada pula yang beranggapan bahwa secara prinsip ataupun praktik, kedua hal tersebut sama sekali tidak bisa terpisahkan.

Jika sisi historis ini dapat menjelaskan tentang betapa hubungan antara Islam dan kekuasaan politik begitu dekat. Ada kebutuhan untuk memahami lebih jauh bagaimana hubungan keduanya di era modern ini. Yakni, hubungan antara Islam dan kekuasaan politik.

Hal ini penting kita lakukan daripada secara terus-menerus berdebat tentang apakah Islam dan politik secara mutlak dapat kita pisahkan atau sebaliknya, yakni kita satukan sebagai satu kesatuan yang utuh berdasarkan nilai historis itu.

Baca juga:

Saya kira, yang lebih penting untuk kita lakukan adalah mencoba mencari titik temu antara nilai-nilai yang berkembang di era modern saat ini, seperti sekularisme dan demokrasi, dengan nilai-nilai Islam secara aktual. Hal ini lebih penting daripada mencari rumusan-rumusan formulatif dalam mengimplementasikan hukum Islam yang historis ke dalam struktur politik kenegaraan.

Tentu saja, akal pikiran dan kebijaksanaan praktis yang terhimpun dalam setiap pengalaman umat Islam dapat membantu memahami dan menilai. Bahwa Alquran dan sunnah nabi telah banyak menyediakan wadah teoritis maupun kerangka-kerangka umum yang luas bagi sistem negara modern saat ini.

Hal ini mengacu pada pendasaran status hukum, yang terkait dengan prinsip-prinsip kedaulatan politik dan akuntabilitas hukum oleh pemerintahan dan bagaimana menyediakannya. Tentu ini sangat sesuai daripada harus secara mati-matian menegakkan negara Islam dengan menerapkan syariat atau memisahkan sama sekali antara Islam dan politik, seperti sekularisme ala Barat.

Memang, ada hubungan yang kuat antara keyakinan umat Islam dengan setiap sikap dan tindakan-tindakan keseharian, baik yang pribadi muslim lakukan maupun komunitas muslim secara luas. Namun, amat sangat berbahaya jika misalnya kedua hal di atas, yakni Islam dan politik, kita satupadukan secara mutlak.

Ini bisa kita pahami bahwa jika setiap sistem keyakinan yang menjadi kesadaran kolektif umat Islam kita satukan dengan setiap masalah-masalah kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial-budaya. Padahal sebenarnya lebih menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif. Maka keyakinan doktrinal umat Islam cenderung menjadi rendah dan tidak lagi autentik, khususnya dalam setiap bentuk praktik peribadatan.

Penyatuan itu justru akan mendorong pada tindakan kekerasan atau pemaksaan terhadap hak asasi dan kebebasan setiap pribadi muslim. Dan, lagi, dapat kita pastikan akan membahayakan setiap kepentingan vital masyarakat dan negara.

Adanya penyelenggaraan fungsi publik dalam bernegara justru akan melahirkan sebuah pretensi yang saling bersaing satu sama lain. Seperti adanya badan legislatif, peradilan, atau tindakan eksekutif yang begitu kuat. Lalu teriringi dengan lemahnya keyakinan dan pengalaman keagamaan setiap warga negara. Pada akhirnya akan lebih mengedepankan kepentingan duniawi semata.

Misalnya, dalam persaingan itu, adanya pertimbangan subjektif terkait dengan masalah kesalehan atau sikap keberagamaan. Hal ini akan tampak mengacaukan faktor-faktor objektif dalam membuat suatu kebijakan sekaligus dalam pengimplementasiannya.

Baca juga:

Demikian juga, kekacauan itu akan memengaruhi hak dan kewajiban setiap individu maupun golongan dalam hubungannya dengan berbagai pihak. Sekaligus hubungannya dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan penyelenggaranya.

Jika ada fakta yang menunjukkan bahwa hubungan Islam dan politik tidak pernah berdasarkan pada apa yang orang sebut sebagai ‘negara Islam’, yang lebih penting adalah bagaimana mencari titik temu dan keselarasan antara Islam dan sistem politik yang berkembang di era modern.

Ini jauh lebih penting, karena ajaran Islam tidak penah menyediakan sistem yang baku dan lengkap tentang bagaimana mengatur sebuah negara.

Upaya memperjelas hubungan antara Islam dan politik sebagaimana yang komunitas muslim pahami merupakan sebuah kepentingan. Tujuannya untuk mempertegas dan menegakkan sistem demokratisasi yang sebenar-benarnya dan perlindungan terhadap hak asasi atas dasar kebebasan dari setiap individu.

    Rohmatul Izad
    Latest posts by Rohmatul Izad (see all)