Hukum dan Penanganan Narkotika di Indonesia

Hukum dan Penanganan Narkotika di Indonesia
Voaindonesia

Persoalan penyalahgunaan narkotika sudah lama dikenal di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional. Tujuannya, untuk menanggulangi enam persolan negara yang menonjol, salah satunya ialah penanganan narkotika.

Dengan berjalannya waktu, penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang sangat serius. Maka pada masa Orde Baru (Orba), pemerintah mengeluarkan regulasi (beschikking) berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Karena persoalan terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia dikategorikan persoalan yang luar biasa, maka diperlukan penanganan narkotika yang luar biasa pula.

Di dalam penegakan hukum terhadap persoalan narkotika, hanya diserahkan atau diperankan kepada para penegak hukum saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan pula peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Keterangan itulah yang melatarbelakangi berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN menggalakkan melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN.

Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menyelamatkan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitas berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Untuk bisa dilakukan rahabilitas, terhadap mereka mesti dikenakan pasal 127 UU narkotika.

Pada pasal 127 ayat (1) disebutkan, setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan penyalahgunaan narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Dan penyalahgunaan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkotika sangat diperlukan sejak dini.

Pemerintah dalam menanggulangi persoalan penyalahgunaan narkotika butuh keseriusan, terutama dalam persamaan kedudukan persoalan narkotika dengan persoalan korupsi dan terorisme. Ketiga persoalan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistemik, mengancam ketahanan nasional serta merusak kesehatan masyarakat, terutama generasi muda.

Problematik

Dapat diketahui problematik atau persoalan yang timbul dari segi penanganan para penyalahguna narkotika. Berbagai pihak mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan atau merampungkan revisi tentang undang-undang (RUU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi tersebut sangat diperlukan karena payung hukum yang berlaku saat ini belum mampu menekan peredaran barang haram tersebut.

Menurut Kepala Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, salah satu poin yang perlu direvisi, yakni pasal 112 UU narkotika. Menurutnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menjelaskan lebih rinci dalam pasal tersebut. Sebab, pasal tersebut tidak membedakan antara penyalahguna dengan pengedar atau bandar narkotika.

Faktanya, penegak hukum sering kali salah dalam mengimplementasikan pasal tersebut untuk menjerat penyalahguna narkotika. Padahal, seyogianya pasal tersebut hanya berlaku bagi pengedar atau bandar narkotika. Sebab, Pasal 112 UU Narkotika memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karenanya, penyalahguna narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 UU Narkotika.

“Keberadaan unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai’ penyalahguna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalahguna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Meskipun unsur delik itu tidak memuat unsur mens area, yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut.”

Selengkapnya, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Sedangkan, Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan, setiap orang yang penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Kemudian, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menyebutkan jika penyalahguna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.

Bila membandingkan pasal-pasal tersebut, seharusnya terdapat perlakuan berbeda antara pengedar dan penyalahguna narkotika. Sayangnya, penegak hukum lebih banyak menjerat penyalahguna narkotika dengan menggunakan Pasal 112 karena lebih mudah dalam proses pembuktiannya.

Persoalan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar-aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 UU Narkotika yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal itu diperkuat juga oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak pencandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam PP No. 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula apabila kita lihat dari sisi hakim. Hakim seharusnya dapat memperhatikan pasal-pasal pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adanya kondisi tersebut berakibat penyalahguna narkotika tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan ketergantungannya. Dengan tidak pulihnya ketergantungan tersebut, berpotensi penyalahguna menggunakan atau memakai narkotika kembali di dalam penjara. Akibatnya, praktik jual-beli narkotika makin subur, bahkan di dalam penjara sekalipun.

Selain itu, Undang-Undang Narkotika lebih mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara yang menimbulkan persoalan lain terkait daya tampung penjara yang saat ini sudah melebihi kapasitas (over-capacity). Penjara yang penuh menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan bagi warga binaan dan petugas penjara. Selain itu, sesaknya penjara juga berpotensi tingginya konflik di dalam penjara.

Oleh sebab itu, penegak hukum seharusnya mengedepankan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dibanding penjatuhan sanksi pidana. Kita harus membandingkan negara lain yang lebih mengedepankan proses rehabilitasi yang justru mampu menekan peredaran narkotika.

Dengan begitu, pemerintah dan DPR harus memberi penegasan dalam membedakan antara pengedar atau bandar dengan penyalahguna. Kemudian, untuk penegak hukum, lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dibanding sanksi pidana.

Kesimpulan dan Saran

Pada permasalahan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan para penyalahguna narkotika di Indonesia masih rancu. Para pencandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana dalam lapas tersebut para pencandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba.

Padahal fakta empiris tegas memperlihatkan bahwa peredaran narkotika di dalam lapas juga marak. Itu artinya, vonis pidana penjara dan penempatan para pencandu narkotika di dalam lapas tidaklah efektif, belum tentu pula menimbukan efek jera. Yang terjadi, para pencandu tersebut akan makin kecanduan dan makin mudah memakai barang haram tersebut karena berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan penanganan yang luar biasa pula. Sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, adanya strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang diperkuat lagi oleh Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN.

Dalam strategi tersebut, tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun penyelamatan para pencandu narkotika demi menurunkan prevalensi pencandu narkotika dan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tahun 2015 Indonesia bebas dari narkoba.

Selain itu, terdapat juga program dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika, di mana dekriminalisasi itu adalah proses penghapusan tuntutan pidana kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Sedangkan depenalisasi adalah suatu keadaan di mana para pencandu dan korban penyalagunaan narkotika melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditunjuk oleh Pemerintah yang kemudian para pencandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut saya, diperlukan persamaan persepsi antar-penegak hukum dalam hal penanganan para penyalahguna narkotika.

Dalam hal persamaan persepsi antar-penegak hukum, sudah terbit Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditandangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum & HAM, Jaksa Agung, Menkes, Mensos, dan Kepala BNN pada 11 Maret 2014.

Peraturan Bersama tersebut terkait penanganan Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan bertujuan untuk mendekriminalisasikan para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Peraturan bersama ini merupakan langkah konkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pencandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Perubahan besar terjadi pada orientasi penanganan pengguna Narkoba pada pasca-ditandatanganinya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN di mana selama ini pengguna bermuara pada hukuman pidana penjara.

Ke depan diharapkan, para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan bermuara di Lembaga Rehabilitasi. Karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi.

Penegak hukum khususnya Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mendekriminalisasikan pengguna narkotika dengan menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Untuk lebih memfungsikan peran hakim tersebut, perlu dukungan dari aparat penegak hukum berupa peraturan bersama.

Dalam peraturan bersama tersebut, dibentuk Tim Asessmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Tim tersebut terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas: melaksanakan analisis peran tersangka yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika (terutama pengguna); melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial, serta membuat rencana jangka waktu rehabilitasi yang diperlukan. Hasil asessmen tersebut kemudian menjadi pendukung dalam hal pembuktian bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk dikategorikan sebagai pencandu atau pengedar.

Persamaan persepsi antar-penegak hukum menurut saya belum cukup. Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor kepada para pencandu dan penyalahguna narkotika, diperlukan upaya yang luar biasa, yakni peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyosialisasikan dan mendorong agar para pencandu dan korban penyalahguna narkotika secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PP No. 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

    Latest posts by Mohammad Tobing (see all)