Hukum, Produk Diskursif Antar-Individu

Hukum, Produk Diskursif Antar-Individu
Ilustrasi: pondokedukasidesa.blogspot.com

Di berbagai negara-negara hukum modern, kita bisa melihat bagaimana sistem demokrasi lumrah digunakan. Sistem ini, baik di tataran teori maupun praktis, konon dinilai sebagai kuasa dari, oleh dan untuk rakyat.

Melalui pemaknaan demokrasi tersebut, maka selayaknya jika semua aktivitas negara dilakukan berdasar kepentingan rakyatnya. Mereka, dalam arti individu, senantiasa punya kesamaan komitmen dengan individu lainnya. Tujuannya, menjaga kepentingan-kepentingan semua.

Dan entah sistem tersebut relevan diterapkan di zaman modern atau tidak, hanyalah soal nomor sekian. Karena terkadang, sebuah teori bisa relevan hanya dalam konteks di mana ia lahir dan diterapkan. Meski juga terlampau sering tidak relevan, entah sebagiannya atau mungkin keseluruhannya.

Elemen Pokok Kesejahteraan

Perlu diperhatikan. Di sebuah negara, ada beberapa elemen pokok yang tidak bisa diabaikan satu sama lain. Semuanya membentuk sebuah hubungan sinergi yang apabila selaras, akan menghadirkan kesejahteraan umum. Elemen-elemen tersebut adalah teritorial, hukum, dan rakyat.

Rakyat bisa diklasifikasi secara struktural-kenegaraan menjadi pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah adalah individu yang diberi mandat atau hak istimewa untuk memerintah. Sedang rakyat (yang diperintah) adalah kelompok individu pemberi mandat. Dengan kata lain, pemerintah adalah pembantu yang bertugas mewujudkan kehendak rakyatnya di mana rakyat merupakan sasaran dalam perwujudan kehendak tersebut.

Sebagai individu bebas (manusia) dan negara (warga), pemerintah harus benar-benar memahami dua otonominya tersebut. Sebagai manusia, dia harus mematuhi moralitas dan norma negara sebagai seorang warga, yakni yang terkait dengan kebenaran, kebaikan, rasionalitas, dan hak asasi.

Semuanya ini pun juga harus diberikan kepada setiap warganya. Sementara, apa pun yang menjadi norma kenegaraan, harus pemerintah laksanakan dan tegakkan untuk setiap individu tanpa harus ada tendensi tertentu.

Sinergitas antara pemerintah dan rakyat diharapkan menghadirkan sebuah aturan. Yang tersebut harus mampu menjadi koridor sekaligus acuan bertindak guna mencapai kebaikan bersama.

Tapi, pertanyaan yang kemudian harus dijawab: bagaimana hukum dalam sebuah negara dapat dikatakan baik bagi semua? Apa unsur pendukung utama dalam penerapannya?

Adalah niscaya bahwa peraturan harus memperhatikan kehendak setiap orang yang berkepentingan. Jika terjadi perbedaan, maka harus ada kesepakatan bersama secara konsekuen sebelum diterapkan.

Misalnya, terkait lahan parkir baru. Sebelum diberlakukan, semua pihak yang terkait harus diperhatikan dan dipertimbangkan, seperti tukang parkir, pengguna parkiran, tata ruang kota, keindahan, dan sebagainya. Jika kesepakatan sudah terjadi, maka itu baik untuk berlaku, tetapi tidak untuk sebaliknya.

Praktik komunikasi seperti itu sebenarnya sudah ada di Indonesia dengan bahasa politis yang umum, yakni “musyawarah”. Bukan hanya dalam tataran praktis, norma yang menghendaki musyawarah juga tertera di urutan nomor empat dalam lima sila negara Indonesia.

Jadi, seharusnya bukan menjadi hal tabu bila komunikasi menjadi prasyarat bagi pembentukan sebuah aturan yang hendak diterapkan di tengah masyarakat. Komunikasi masyarakat dan pemerintah akan menjadi jembatan penghubung di tengah tegangan politik dan ekonomi. Karenanya, pemerintah sebagai lembaga penyelenggara, harus bersifat inklusif, terbuka bagi kritik dan aspirasi masyarakat.

Proses dan Produk Hukum

Budi Hardiman menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penerapan kebijakan. Pertama, kesahihan aturan terbatas pada sebuah komunitas politis tertentu. Jadi, setiap negara akan memiliki aturan yang berbeda-beda, karena kebutuhan masyarakat, kondisi teritorial, dan sejarah dari setiap negara juga berbeda.

Kedua, ia tidak hanya menyangkut persoalan partikular, tetapi juga yang universal. Artinya, hukum tidak hanya terkait masalah-masalah konteks kekinian, tetapi selalu berkesinambungan, seperti terkait HAM (Hak Asasi Manusia).

Dan yang ketiga, proses penyusunannya harus legitimate. Di sini, disebutkan bahwa aturan harus memiliki proses yang legitimate. Karena jika cara pembuatan dan penetapannya sudah benar, maka produknya pun akan ikut benar.

Proses yang dimaksud adalah proses yang di dalam pembentukannya, yakni harus mengandaikan perdebatan diskursif antara individu privat yang bebas. Perdebatan inilah yang akan menghasilkan sebuah solusi terbaik dalam pembentukan hukum.

Selain itu, prosesnya harus melalui ruang publik yang di dalamnya selain ada individu bebas, juga individu setara. Tidak ada perbedaan hak atau pun status. Senantiasa berdasar pada rasionalitas.

Selanjutnya, kesepakatan di dalamnya harus bersifat intersubjektif. Artinya, keputusan finalnya harus disepakati oleh semua orang yang rasional tanpa ada perbedaan. Demikianlah maka proses pembentukan hukum harus melalui perdebatan diskursif di dalam ruang publik guna mencapai kesepakatan intersubjektif.

Jika pemerintah dan rakyatnya bersama-sama membentuk kebijakan untuk diterapkan bersama, ditegakkan dan dipraktikkan bersama dengan konsekuen, maka kesejahteraan setiap individu negara akan terwujud.

Tidak ada hak yang dilanggar. Tidak ada diskriminasi dan marginalisasi. Yang ada hanya pelaksanaan komitmen secara demi kebaikan yang telah disepakati secara bersama.

___________________

Artikel Terkait:
Iman Wahyudi
Latest posts by Iman Wahyudi (see all)