Hukum, Produk Diskursif Antar-Individu

Kedua, ia tidak hanya menyangkut persoalan partikular, tetapi juga yang universal. Artinya, hukum tidak hanya terkait masalah-masalah konteks kekinian, tetapi selalu berkesinambungan, seperti terkait HAM (Hak Asasi Manusia).

Dan yang ketiga, proses penyusunannya harus legitimate. Di sini, saya sebutkan bahwa aturan harus memiliki proses yang legitimate. Karena jika cara pembuatan dan penetapannya sudah benar, produknya pun akan ikut benar.

Proses yang saya maksud adalah proses yang di dalam pembentukannya, yakni harus mengandaikan perdebatan diskursif antara individu privat yang bebas. Perdebatan inilah yang akan menghasilkan sebuah solusi terbaik dalam pembentukan hukum.

Selain itu, prosesnya harus melalui ruang publik. Di dalamnya, selain ada individu bebas, juga individu setara. Tidak ada perbedaan hak atau pun status. Senantiasa berdasar pada rasionalitas.

Selanjutnya, kesepakatan di dalamnya harus bersifat intersubjektif. Artinya, keputusan finalnya harus merapakan kesepakatan oleh semua orang yang rasional tanpa ada perbedaan. Demikianlah maka proses pembentukan hukum harus melalui perdebatan diskursif di dalam ruang publik guna mencapai kesepakatan intersubjektif.

Jika pemerintah dan rakyatnya bersama-sama membentuk kebijakan untuk mereka terapkan secara bersama, ditegakkan dan dipraktikkan bersama dengan konsekuen, kesejahteraan setiap individu negara akan terwujud.

Tidak ada hak yang akan terlanggar. Tidak ada diskriminasi dan marginalisasi. Yang ada hanya pelaksanaan komitmen demi kebaikan yang telah kita sepakati secara bersama.

Artikel Terkait:
    Iman Wahyudi
    Latest posts by Iman Wahyudi (see all)