Hukum Progresif dan Riwayat Sang Penggagas

Hukum Progresif dan Riwayat Sang Penggagas
Ilustrasi: Penggagas Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo

Delapan belas tahun sejak tumbangnya Orde Baru, era reformasi belum sepenuhnya menampakkan geliat reformasi hukum secara ideal (hukum progresif), sebagaimana yang menjadi harapan dan cita-cita besar masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan masih maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih sangat menjamur di bumi pertiwi ini.

Hukum modern yang berdasar pada filsafat positivistik, legalistik, dan linear yang dianggap telah mapan, ternyata belum mampu menjawab tantangan Indonesia hari ini juga ke depan. Sehingga hadirnya pemikiran cara berhukum yang progresif di mana ia merupakan renungan panjang dalam menyikapi kegagalan hukum modern sebagai pencipta keadilan bagi masyarakat tentu adalah hal yang sangat-sangat diharapkan.

Adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, yang merupakan Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, tampil sebagai penggagas Hukum Progresif. Semboyan sakral dari hukum jenis ini adalah “hukum untuk masyarakat, bukan sebaliknya”.

Seperti dapat dibaca dalam berbagai diskursus pemikirannya, hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final. Bahwa jenis hukum ini sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia (Hukum Progresif, 2009).

Sang Penggagas

Satjipto Rahardjo lahir di Banyumas, 15 Februari 1930. Ia dibesarkan dari sebuah keluarga menengah. Ayahnya bernama Kartohoesodo dan ibunya adalah seorang bidan.

Mengikuti orang tuanya, Satjipto pindah dari Banyumas ke Pati. Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama-nya diselesaikan di Pati (1944-1947), dan kemudian pindah lagi ke Semarang guna menyelesaikan studi SMA-nya pada tahun 1951.

Tumbuh dewasa seperti anak yang lain, ia pun akhirnya hijrah ke Universitas Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum. Selain berkecimpung di dunia kampus, Satjipto dalam mengisi waktu luangnya juga pernah bekerja sebagai penyiar di Radio Republik Indonesia (RRI). Ia bekerja di sana kurang lebih selama satu tahun, 1954-1955. Di sana jugalah ia menemukan pujaan hatinya, Roesmala Satjipto.

Sebelum mendapat gelar sarjananya, Prof. Tjip, sapaan akrabnya, sudah bekerja di Biro Tata Hukum Departemen Perburuhan. Ia bekerja penuh sembari menyusun skripsi. Gelar sarjananya diraih pada tahun 1960. Dan tanpa alasan yang jelas setelah meraih gelar sarjana, Satjipto memilih untuk pindah pekerjaan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara yang ia jalani kurang lebih selama satu tahun.

Setahun bekerja di perantauan, Satjipto mendapat surat panggilan dari Prof. Sudarto untuk mengabdi sebagai dosen di Universitas Diponegoro. Tahun 1961, melalui Keputusan Menteri Perburuhan Nr. 340/ Pg., Satjipto resmi diangkat sebagai pegawai Undip.

Impian yang didambakannya itu kini menjemputnya, yakni mengajar di sebuah ruangan yang dipenuhi mahasiswa. Meskipun SK yang dikeluarkan hanya berstatus sebagai Pegawai Sementara, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya.

Militansi dan loyalitasnya terhadap Undip membawa Satjipto ke posisi yang lebih tinggi. Pada tahun 1971, Satjipto diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum Undip. Sembari menjalankan tugasnya sebagai Dekan, dengan semangat untuk membangun budaya intelektual di lingkungan fakultas, Satjipto menggelar diskusi Seton (sabtuan).

Para dosen berbondong-bondong membuat karya ilmiah dan mempresentasikannya. Tak terlupakan, isu-isu internasional juga menjadi bahan diskusi para dosen tiap Selasa sore dengan presentasi menggunakan Bahasa Inggris.

Selain itu, dalam tataran mahasiswa, Satjipto membuat forum diskusi yang dinamai ‘Kelas Sosial’, forum yang mengkaji disiplin ilmu sosial dengan harapan mahasiswa ketika menjalankan profesi hukum dapat lebih peka melihat persoalan-persoalan sosial masyarakat yang tak bisa dipisahkan dari hukum.

Bagi Satjipto, jabatan sebagai Dekan adalah jabatan akademik. Sedang jabatan Rektor adalah jabatan administratif. Inilah alasan utama mengapa ia menolak jabatan yang lebih tinggi tersebut, yakni Rektor, daripada jabatan yang ia ampuh sebagai Dekan.

Pada tahun 1972, Satjipto Rahardjo mengikuti kursus Law and Society di Chicago Law School, Berkeley selama satu tahun. Di sanalah ia berkenalan dengan gagasan-gagasan tokoh Law and Society seperti Selznik, Hager, Denial Lev, Lawrence Friedman, dan lain-lain. Selain menambah wawasan, sepulang dari Amerika inilah ia mulai aktif menulis.

Menulis baginya adalah sebuah hukum alam. Menulis laksana mentari yang menyinari bumi tanpa henti. Matahari tak pernah mengeluh melakukan tugasnya bahkan tak pernah absen melakukan kewajibannya (Filsafat Hukum Progresif, 2013).

Di tahun 1976, Satjipto mengakhiri jabatannya sebagai dekan, namun aktivitas akademiknya tidak turut berakhir. Di tahun yang sama ia membentuk Pusat Studi Hukum dan Masyarakat sekaligus menjadi ketua selama satu tahun.

Ya, secarik kertas tak mampu merangkum seluruh jejak kontribusi Prof. Tjip terhadap bangsa ini. Selain berimpian menjadi pengajar yang memiliki banyak murid, sebuah pertanyaan yang masih belum terjawab ketika Satjipto memilih untuk menjadi anggota Komnas HAM.

Melalui Keppres No. 455/M Tahun 1993, dipilihlah 25 orang sebagai anggota Komnas Ham dan salah satunya adalah Satjipto. Dengan kemampuan dan wawasan Satjipto dalam teori Hukum dan teori sosial, tak dapat diragukan lagi pengabdiannya di Komnas HAM sebagai lembaga kemanusiaan. Sumbangan pemikiran dan ide-ide filosofis juga membuatnya kembali terpilih, 22 orang Komnas HAM pasca reformasi periode 1998-2002.

Kesibukan menjadi anggota Komnas HAM lagi-lagi tidak menyurutkan aktivitas akademiknya. Tahun 1993, ia mendirikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Selain itu, ia juga yang mengawali terbitnya Jurnal Hukum Progresif yang berlandaskan filosofi Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, slogan yang diambil dari para sufi di Athena, Yunani.

Aktivitas kesehariannya berubah ketika Satjipto Rahardjo jatuh sakit akibat stroke yang menyerang tubuhnya pada tahun 2002. Namun karena tekadnya yang kuat untuk kembali beraktivitas seperti biasa, ia pun akhirnya sembuh kembali.

Di tahun 2009, ia kembali menulis bahkan mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama ‘Tjipian’. Hingga akhirnya ia kembali sakit pada tahun 2010 dan menghembuskan nafas terakhirnya pada8 Januari 2010 (pada umur 79 tahun).

Semasa hidupnya, ada sebanyak 23 buah buku karya Prof. Tjip. Salah satu bacaan yang bagi penulis wajib dibaca bagi mahasiswa ialah bukunya yang berjudul Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, diterbitkan oleh Genta Press pada tahun 2009.

Karakteristik Hukum Progresif

Perspektif hukum progresif memiliki asumsi dasar bahwa tujuan hukum ialah untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia. Hukum progresif menolak status quo. Hukum senantiasa berkembang mengikuti perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dan tidak bersifat stagnan (tetap).

Menjalankan hukum tidak hanya melihat apa yang menjadi isi teks hitam-putih, tetapi lebih melihat kepada perilaku (behavior) dan menggali lebih dalam isi dan makna dari undang-undang dan peraturan. Menjalankan hukum haruslah melibatkan empati dan hati nurani. Berani mengambil jalan keluar demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang hakiki.

Dalam beberapa karyanya, Satjipto menulis kritikannya terhadap para yuris bahwa “profesi hukum bukanlah sebagai corong undang-undang”.

Moral hukum progresif ingin mendorong agar cara kita berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik (Hukum Progresif, 2009).

Ketika hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, maka bukan masyarakat yang dipaksa untuk masuk ke dalam teks hukum yang ada, tetapi teks hukumlah yang harus dikoreksi dan wajib direvisi sesuai dengan keadaan sosial masyarakat.

Maraknya korupsi, kejahatan, dan tindakan melawan hukum lainnya tak lain karena produk hukum hari ini tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Maka, untuk membawa dinamika hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik, dibutuhkan langkah-langkah yang progresif dan bersifat membangun oleh para penegak hukum. Begitulah ajaran yang bisa kita petik dari pemikiran-pemikiran progresif Prof. Tjip.

_____________

Baca juga:
Muh Ridhal Rinaldy
Muh Ridhal Rinaldy 6 Articles
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat.