Hukum Progresif dan Riwayat Sang Penggagas

Hukum Progresif dan Riwayat Sang Penggagas
Ilustrasi: Penggagas Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo

Delapan belas tahun sejak tumbangnya Orde Baru, era reformasi belum sepenuhnya menampakkan geliat reformasi hukum secara ideal (hukum progresif), sebagaimana yang menjadi harapan dan cita-cita besar masyarakat Indonesia. Masih maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih sangat menjamur di bumi pertiwi ini menjadi tanda.

Hukum modern yang berdasar pada filsafat positivistik, legalistik, dan linear yang orang anggap telah mapan, ternyata belum mampu menjawab tantangan Indonesia hari ini juga ke depan. Sehingga hadirnya pemikiran cara berhukum yang progresif di mana ia merupakan renungan panjang dalam menyikapi kegagalan hukum modern sebagai pencipta keadilan bagi masyarakat tentu adalah hal yang sangat-sangat kita harapkan.

Adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, yang merupakan Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, tampil sebagai penggagas Hukum Progresif. Semboyan sakral dari hukum jenis ini adalah “hukum untuk masyarakat, bukan sebaliknya”.

Seperti dapat kita baca dalam berbagai diskursus pemikirannya, hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final. Bahwa kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia sangat menentukan jenis hukum ini (Hukum Progresif, 2009).

Sang Penggagas

Satjipto Rahardjo lahir di Banyumas, 15 Februari 1930. Ia besar dari sebuah keluarga menengah. Ayahnya bernama Kartohoesodo dan ibunya adalah seorang bidan.

Mengikuti orang tuanya, Satjipto pindah dari Banyumas ke Pati. Ia menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama-nya di Pati (1944-1947), dan kemudian pindah lagi ke Semarang guna menyelesaikan studi SMA-nya pada 1951.

Tumbuh dewasa seperti anak yang lain, ia pun akhirnya hijrah ke Universitas Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum. Selain berkecimpung di dunia kampus, Satjipto dalam mengisi waktu luangnya juga pernah bekerja sebagai penyiar di Radio Republik Indonesia (RRI). Ia bekerja di sana kurang lebih selama satu tahun, 1954-1955. Di sana jugalah ia menemukan pujaan hatinya, Roesmala Satjipto.

Sebelum mendapat gelar sarjananya, Prof. Tjip, sapaan akrabnya, sudah bekerja di Biro Tata Hukum Departemen Perburuhan. Ia bekerja penuh sembari menyusun skripsi. Ia meraih gelar sarjananya pada 1960. Dan tanpa alasan yang jelas setelah meraih gelar sarjana, Satjipto memilih untuk pindah pekerjaan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara yang ia jalani kurang lebih selama satu tahun.

Baca juga:

Setahun bekerja di perantauan, Satjipto mendapat surat panggilan dari Prof. Sudarto untuk mengabdi sebagai dosen di Universitas Diponegoro. Tahun 1961, melalui Keputusan Menteri Perburuhan Nr. 340/ Pg., Satjipto resmi sebagai pegawai Undip.

Impian yang ia dambakan itu kini menjemputnya, yakni mengajar di sebuah ruangan yang dipenuhi mahasiswa. Meskipun SK yang keluar hanya berstatus sebagai Pegawai Sementara, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya.

Militansi dan loyalitasnya terhadap Undip membawa Satjipto ke posisi yang lebih tinggi. Pada 1971, Satjipto menjadi Dekan Fakultas Hukum Undip. Sembari menjalankan tugasnya sebagai Dekan, dengan semangat untuk membangun budaya intelektual di lingkungan fakultas, Satjipto menggelar diskusi Seton (sabtuan).

Para dosen berbondong-bondong membuat karya ilmiah dan mempresentasikannya. Tak terlupakan, isu-isu internasional juga menjadi bahan diskusi para dosen tiap Selasa sore dengan presentasi menggunakan Bahasa Inggris.

Selain itu, dalam tataran mahasiswa, Satjipto membuat forum diskusi yang ia namai ‘Kelas Sosial’, forum yang mengkaji disiplin ilmu sosial dengan harapan mahasiswa ketika menjalankan profesi hukum dapat lebih peka melihat persoalan-persoalan sosial masyarakat yang tak bisa terpisahkan dari hukum.

Bagi Satjipto, jabatan sebagai Dekan adalah jabatan akademik. Sedang jabatan Rektor adalah jabatan administratif. Inilah alasan utama mengapa ia menolak jabatan yang lebih tinggi tersebut, yakni Rektor, daripada jabatan yang ia ampuh sebagai Dekan.

Pada 1972, Satjipto Rahardjo mengikuti kursus Law and Society di Chicago Law School, Berkeley selama satu tahun. Di sanalah ia berkenalan dengan gagasan-gagasan tokoh Law and Society seperti Selznik, Hager, Denial Lev, Lawrence Friedman, dan lain-lain. Selain menambah wawasan, sepulang dari Amerika inilah ia mulai aktif menulis.

Menulis baginya adalah sebuah hukum alam. Menulis laksana mentari yang menyinari bumi tanpa henti. Matahari tak pernah mengeluh melakukan tugasnya bahkan tak pernah absen melakukan kewajibannya (Filsafat Hukum Progresif, 2013).

Halaman selanjutnya >>>
Muh Ridhal Rinaldy
Latest posts by Muh Ridhal Rinaldy (see all)