Hukum Tajam ke PSI, tetapi Diam pada Elite Partai Lain yang Pasang Iklan Kampanye Besar-besaran

Hukum Tajam ke PSI, tetapi Diam pada Elite Partai Lain yang Pasang Iklan Kampanye Besar-besaran
Ketua Umum PSI Grace Natalie (Foto: @psi.or.id)

Nalar PolitikPartai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Bawaslu RI tidak adil. Itu tampak dari bagaimana hukum tajam ke PSI, tetapi seolah diam pada elite-elite partai lain yang sudah terang-terangan pasang iklan kampanye besar-besaran di media massa.

“Ketidakadilan paling jelas dalam kasus ini adalah kenapa hanya PSI? Kenapa saudara Abhan dan Mochamad Afifuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu RI) tidak melaporkan elite partai lain? Bahkan secara jelas—jika mengacu pada definisi UU Pemilu—justru memasang iklan kampanye di media massa dengan logo dan foto ketua umum mereka,” terang Juru Bicara PSI Niluh Djelantik dalam petisi Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni.

“Kenapa hukum hanya tajam kepada Raja Juli Antoni?” tambahnya sesal.

Dukungan untuk perjuangan PSI ini pun menyebar luas. Di Twitter, netizen (warganet) membuat tagar #MelawanBersamaPSI jadi trending topic. Semua seruannya senada, bertitik tekan pada penolakan kriminalisasi terhadap Raja Juli Antoni.

Dalam petisi Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni, penandatangan sudah mencapai lebih dari 12 ribu orang. Mereka turut mendukung perjuangan PSI melawan kezaliman, sembari mengecam keras laku Bawaslu RI yang tampak tidak adil dengan tuduhannya.

“Tuduhan itu melecehkan akal sehat dan mengusik rasa keadilan. Materi yang dipersoalkan oleh Bawaslu tersebut terkait polling PSI mengenai kandidat Wakil Presiden dan Susunan Kabinet Jokowi 2019 yang muncul di koran lokal,” terang Nilu kembali.

Padahal, jajak pendapat itu adalah bagian dari upaya PSI mendorong public discourse untuk memulai diskusi mengenai siapa yang layak menduduki jabatan publik. Adapun pemuatan logo PSI, hanya 5 persen dari total luas halaman. Pencantuman itu sekadar untuk memperlihatkan penanggung jawab polling saja.

“Dalam materi, sama sekali tidak ada nama dan foto pengurus PSI. Yang ada justru 23 nama elite partai lain yang dimunculkan. Dari situ saja sudah terlihat bahwa secara proporsi, jajak pendapat itu jauh dari kampanye sebagaimana dituduhkan. Apalagi jika dibanding iklan partai lain yang bahkan mencantumkan logo dan foto ketua umum dan elite partai mereka di media massa cetak dan televisi.”

Dengan demikian, terang benderang bahwa polling PSI bukan bentuk iklan kampanye. Hal itu lantaran tidak mencantumkan visi, misi, dan program partai, sebagaimana definisi yang diatur dalam Pasal 274 Ayat 1 UU Pemilu.

“Jajak pendapat PSI justru bagian dari pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di situ menyebutkan bahwa tujuan Partai Politik adalah mendorong partisipasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.”

Dengan segala catatan itu, termasuk soal kiprah Raja Juli Antoni, PSI menilai bahwa upaya pemenjaraan Raja Juli Antoni ini sama artinya dengan membunuh calon politisi masa depan Indonesia.

“Bisa jadi adalah bagian dari upaya sistematis untuk membunuh Partai Solidaritas Indonesia. Sejak awal, sudah terasa ada sebuah kekuatan besar yang mencoba menggagalkan agar PSI tidak bisa maju ke Pemilu 2019,” pungkasnya.

Karena itu, atas nama keadilan dan demi perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, PSI menuntut secara tegas: “Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni!”

___________________

Artikel Terkait: