Hutan Adat Lanskap Kebebasan Tribal

Hutan Adat Lanskap Kebebasan Tribal
©Pexels

Sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa hutan adat di Wisconsin utara memiliki pohon yang lebih tua, keragaman tanaman dan regenerasi pohon yang lebih baik daripada hutan negara bagian atau nasional di sekitarnya. Para peneliti dengan Dartmouth College dan University of Wisconsin-Madison menerbitkan temuan mereka dalam edisi terbaru jurnal Ecology and Society.

“Hutan adat di Wisconsin pada dasarnya mampu mempertahankan semua keanekaragaman tanaman lebih dari 50 tahun yang lalu,” kata Don Waller, penulis studi dan profesor studi botani dan lingkungan di UW-Madison. Lanskap kebebasan ini jelas lebih unggul daripada hutan yang dimonopoli negara. Sebagai parameter, mereka menggunakan habitat rusa sebagai nilai sustainabilitas.

Kebebasan hutan adat sebagai lanskap yang tribal dan komunal mendapat tantangan globalisasi pembangunan serta monopoli negara dalam bentuk halus seperti cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa ataupun hutan lindung.

Jelas, kekuatannya jauh dibandingkan dengan model monopoli halus di atas. Kenapa? Karena syarat utama penetapan hutan harus milik komunal dan tribal dari masyarakat adat.

Hutan adat bukan dalam bentuk kepemilikan pribadi, walaupun mereka sudah bermukim turun-temurun di wilayahnya. Hal menarik ini telah digambarkan dalam bentuk disrupsi-disrupsi serta problematiknya sebagai berikut:

Globalisasi dorong homogennya budaya pemodal di satu sisi bersamaan dengan penyatuan organisasi masyarakat sipil yang fokus perjuangan seputar pertahanan tempat sebagai bentuk baru kreativitas, budaya, ide, pembangunan, dan ekonomi alternatif (Harcourt dan Escobar, 2002).

Ketika Kanada getol mempromosikan Indigenous Canada untuk melestarikan budaya suku Indian, hasilnya adalah adanya nilai-nilai sustainabilitas lingkungan dan muatan lokal ikut tergenjot naik.

Sebenarnya hal tersebut juga bisa terjadi pada hutan-hutan di Indonesia. Sudah ada usaha perjuangan untuk mendapatkan lanskap kebebasan yang komunal dan tribal.

Di Indonesia, hutan adat adalah bagian dari hutan rakyat, atau dalam bentuk lain: hutan desa, yaitu hutan-hutan yang dibangun di atas tanah komunal, tribal, serta dikelola untuk tujuan-tujuan bersama atau untuk kepentingan komunitas setempat.

Secara teknik, hutan ini umumnya adalah hutan rakyat yang dikelola berbentuk “wanatani”. Bentuk tersebut adalah otonomi penuh kultivasi campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Jadi, konsep wanatani ini adalah model produktif bagi masyarakat adat setempat tanpa mengusik kelestarian.

Wanatani (agroforestry) juga merupakan bagian usaha konservasi secara vegetatif yang arif dengan menggunakan tanaman pohon-pohonan, atau tanaman tahunan dengan tanaman komoditas lain yang ditanam secara bersama-sama ataupun bergantian. Ini saja yang diprioritaskan dulu. Tak perlu banyak program muluk-muluk yang menghabiskan dana saja.

Hutan adat di Indonesia merupakan benteng terakhir masyarakat adat dari serangan pelanggaran HAM, perampasan tanah, pelecehan budaya, dan berbagai kebijakan yang dengan sengaja meminggirkan masyarakat adat oleh kelompok intoleran.

Sejak awal Indonesia berdiri, perlindungan dan penataan kawasan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, memiliki problematik tersendiri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, entitas hutan dalam kesatuan masyarakat adat telah diakui masyarakat serta hak-hak tradisionalnya.

Penciptaan kelompok intoleran terhadap adat beserta campur tangan negara tersebut ada yang bersifat menguatkan dan ada pula yang bersifat melemahkan masyarakat hukum adat, masyarakat adat beserta hutannya. Gaya monopolinya adalah senjata ampuh melenyapkan masyarakat adat sebagai subjek.

Campur tangan oleh pemerintah kerajaan, penjajah, dan pemerintahan Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan (Tholib Setiady, 2008:146). Semisal yang terjadi pada masyarakat adat Meratus yang mendiami wilayah turun menurun sebelum Indonesia ada, mulai terusik oleh HPH 1968 Kodeco Timber.

Perlu perubahan paradigma negara dalam melihat kelompok masyarakat adat beserta hutannya. Hutan bagi masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ia merupakan hak otonomi yang akan mampu menghentikan monopoli. Hak otonomi masyarakat hukum adat adalah hak masyarakat hukum adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Hak tradisional masyarakat hukum adat yang sekaligus menjadi identitas budaya dari hukum adat dan menjadi prasyarat bagi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak otonomi (Zen Zanibar, 2008:7).

Oleh karena itu, adalah logis jika masyarakat adat di Indonesia berjuang mengimbangi kebijakan regulasi negara dalam bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam.

Hutan adat menjadi sepenuhnya hak masyarakat adat. Mereka berdaulat secara penuh mengelola hutan yang ada di sekeliling tempat tinggal mereka, menjalankan kearifan lokal sebagai modal utama mengelola.

Polemik sempat berkepanjangan karena, dalam kerangka hukum di Indonesia, hutan adat sebelumnya dianggap sebagai hutan negara.

Baca juga:

Perjuangan berbuah hasil. Masyarakat adat beserta hutannya mampu menghentikan monopoli negara di ranah “definisi”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 telah menyatakan perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No.41 tahun 1999.

Kemenangan masyarakat adat terdapat dalam pasal 1 ayat 6, berikut bunyi perubahannya:

Sebelumnya: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Menjadi: Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Sayangnya, masih belum ada aturan teknis yang jelas mengenai bentuk formal pengakuan negara. Kebebasan yang harus terus diperjuangkan.

Semestinya pengakuannya mencakup semuanya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh van Vollenhoven, yang meliputi perundangan (zelfwetgeving), pelaksanaan (zelfuitvoering), dan peradilan (zelfrechtspraak). Idealnya, konsep kebebasan adalah pemanfaatan kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sekitar hutan sebagai sebuah prioritas sustainabilitas.

Jangan ditanya kekuatan sustainabilitas, pasti tangguh! Mereka bersumber dari kearifan lokal yang lebih paham karena sifatnya komunal dan tribal. Tangguhnya kearifan lokal yang tribal ini dapat dilihat seperti komunalnya istilah hutan “Klai” di NTB.

Kearifan lokal tangguh yang berjuluk “Klai” ini merujuk pada idealisme hutan yang  berarti “lebat” dan “rimbun”. “Klai” kemudian berkembang produktif menjadi istilah kearifan lokal lainnya, yaitu “Pubabu” yang berarti batang pohon yang dapat menghasilkan air.

Termasuk komunal yang tribal di kalangan masyarakat Pulau Timor dengan konsep segitiga kehidupan “Mansian-Muit-Nasi, Na Bua” yang ber­arti: manusia, ternak, dan hutan. Ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan.

Jadi, jangan ragukan kekuatan komunal dan tribal masyarakat adat. Mereka lebih tangguh dan membumi. Negara hanya perlu mengelola aturan main secukupnya tanpa monopoli agar perlakuan terhadap tiap kelompok masyarakat tersebut menjadi adil serta akuntabel dari sisi tata kelola.

Dan yang paling penting dari semua proses setelah ditetapkannya hutan negara sebagai hutan adat tersebut adalah pemetaan yang baik. Hal ini sudah dilakukan seperti pembuatan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I yang diluncurkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketika hak pengelolaan sudah didelegasikan dari negara kepada masyarakat adat, hutan adat tetaplah sebagai kesatuan ekosistem alam raya. Mari, kita jaga bersama dan teruskan perjuangan hak-hak lainnya yang belum kelar!

    Yudho Sasongko
    Latest posts by Yudho Sasongko (see all)