Ikama Sulbar Dorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Parlemen

Ikama Sulbar Dorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Parlemen
Sarasehan "Perempuan dan Parlemen" IKAMA Sulbar - Yogyakarta.

Nalar PolitikPartisipasi politik perempuan di kancah politik nasional telah diperkuat dengan adanya UU No. 2 tahun 2008. UU tersebut memuat kebijakan tentang keharusan partai politik melibatkan minimal 30% perempuan, baik dalam pendirian maupun kepengurusan partai di tingkat pusat.

Namun, sejak 1999 hingga 2014, jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR-RI belum pernah mencapai angka 30%. Hal ini tentu patut disayangkan mengingat UU sendiri sudah mengharuskan itu, yang bahkan malah semakin diperparah dengan fakta historis yang ada.

Sekadar menelisik ke belakang, pada tahun 1999, hanya ada 45 perempuan atau sekitar 9% saja yang mampu menduduki kursi parlemen dan menunjukkan partisipasi politik perempuan di kancah nasional. Pada tahun 2004, peran perempuan meningkat 3,3% di mana sekitar 62 orang mampu berada di barisan wakil rakyat. Begitu pula pada tahun 2009, peranan mereka semakin mengalami peningkatan.

Dan, di pemilu tahun ini, sudah ada 102 perempuan (18%) yang memberikan kontribusinya. Bisa dikatakan, tahun ini merupakan tahun dengan persentase tertinggi selama pemilu berlangsung mengingat pada tahun 2014 peranan perempuan tampak berkurang, yang jika dilihat dari segi kuantitatif hanya 97 perempuan (17%) yang mampu duduk di sana.

Minimnya Kepercayaan Diri

Ikama Sulbar Dorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Parlemen
Foto bersama Ketua DPRD Suraidah Suhardi dengan Ketua IKAMA Sulbar Hairil Amri dan Ketua KKMBS Rifai Halim  beserta para mahasiswa perempuan Mandar Yogyakarta.

Sejatinya, partisipasi politik perempuan dan laki-laki mempunyai ruang yang sama. Namun, untuk saat ini, tidak dipungkiri bahwa ada beberapa tantangan dalam pemenuhan kuota 30% tersebut. Salah satunya adalah ketidakmauan dan kurangnya kepercayaan diri perempuan sendiri untuk terjun langsung ke ranah praktis ini.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi. Ia paparkan itu dalam sarasehan Ikatan Keluarga Mahasiswa Mandar Sulawesi Barat – Yogyakarta (IKAMA Sulbar-Yk) bertajuk “Perempuan dan Parlemen”.

“Pandangan perempuan yang harus di rumah itu tidak bisa lagi kita pakai. Itu adalah manifesto yang sudah sangat tua,” tegasnya dalam acara yang berlangsung di Basabasi Cafe, Yogyakarta, Kamis (23/11/2017).

Ia juga menyinggung bagaimana Raden Ajeng Kartini hadir guna menggebrak kebiasan lama tersebut.

“Kita sudah hidup di zaman merdeka, maka kita harus menghargai perjuangan Raden Ajeng Kartini. Hal yang bisa kita (perempuan) lakukan adalah menjawab keraguan masyarakat dengan kemampuan diri dan terus bersosialisasi. Karena bagaimana kita akan menyampaikan suara-suara perempuan jika kita sendiri tidak pernah membaur dalam masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga: Partisipasi Politik dalam Tatanan Kebijakan Pemerintah

Selain itu, putri dari mantan Bupati Mamuju Suhardi Duka ini juga menambahkan bahwa peran perempuan dalam parlemen itu sangat berguna. Peran tersebut, menurutnya, diperuntukkan guna menyuarakan suara-suara perempuan yang bisa jadi tidak akan dilihat oleh kaum laki-laki.

Seperti, misalnya, pengadaan fasilitas-fasilitas umum yang memang dikhususkan untuk perempuan. Contohnya saja, adanya bis khusus perempuan dan ruangan khusus di gerbong kereta api bagi perempuan yang menyusui.

“Perempuan dan Parlemen adalah tentang kemauan, belajar untuk bagaimana bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kita bisa membantu pemerintah untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan kita (perempuan) ketika berada dalam jalur parlemen,” pungkasnya kembali.

Meneguhkan Partisipasi Politik Perempuan

Di kesempatan yang sama, Rifai Halim selaku Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat – Daerah Istimewa Yogyakarta (KKMSB) juga menegaskan hal yang sama. Baginya, perempuan harus maju, cerdas, dan harus menjadi oknum yang progresif. Mereka tidak boleh lagi hanya berada di belakang publik, namun juga sudah dapat tampil dan berkarya dalam suatu parlemen.

“Ini masalah gender ya. Kalau kita kembali pada perjuangan Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan, sekarang ini sudah sejajar. Namun, itu tadi, bagaimana caranya agar menumbuhkan peran perempuan untuk berparlemen dan berpolitik,” harap Rifai Halim.

Meski juga sangat mengharapkan peran mahasiswa Mandar, terutama yang tengah menempuh studi di Kota Pendidikan Yogyakarta, tapi menurutnya, lebih baik membuat karya terlebih dahulu sebelum akhirnya benar-benar terjun ke gelanggang politik praktis.

“Saya mengharapkan perempuan itu harus maju dan menunjukkan peranannya, harus cerdas dan dapat memenuhi kuota 30% tersebut. Namun juga kodratnya sebagai perempuan pun harus dipertakankan. Pokoknya itu, tidak boleh melupakan kodratnya,” imbuhnya.

Ketua KKMSB juga tak lupa menyampaikan bahwa selama ini ada praktik diskriminasi yang cukup akut diperhadapkan terhadap perempuan. Masih marak anggapan bahwa perempuan belum bisa menjadi apa-apa, apalagi harus berkontribusi riil bagi kemajuan bangsa.

“Itu pandangan kolot. Tapi kenyataannya, sekarang berbanding terbaik. Banyak juga kok pemangku kekuasaan (dari perempuan) yang sangat eksis dan membuktikan peranannya. Semua itu tentang proses saja. Ketika dia sudah terjun ke politik, dia akan mengerti bagaimana itu politik dan bagaimana untuk bersikap. Semua itu hanya tentang proses belajar dan nggak ada yang instan,” tambahnya memantapkan.

Ikama Sulbar Dorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Parlemen
Penyerahan doorprize oleh Ketua IKAMA Sulbar Hairil Amri ke salah satu peserta Sarasehan.

Sementara, menurut Ketua Umum IKAMA Sulbar-Yk Hairil Amri, minimnya pergerakan yang dilakukan perempuan hari ini dalam ranah politik merupakan suatu bentuk manifesto bahwa perempuan masih belum bisa lepas dari zona nyamannya. Mereka (kaum perempuan) dipandang masih membungkam diri hingga akhirnya tak terlalu terlihat perannya secara signifikan.

“Masih tampak bungkam terhadap masalah-masalah sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Partisipasi perempuan dalam bidang sosial dan politik inilah yang masih perlu kita pantik bersama,” pungkas Idit sapaan akrabnya.

Senada dengan apa yang sebelumnya disampaikan Ketua KKMSB, Idit pun sangat mengharapkan peran dan partisipasi aktif dari rekan-rekan mahasiswa untuk turun dan mau belajar memahami arti pentingnya berpolitik.

“Di periode kepungurusan kami, 2017-2019, kami ingin secara kolektif menghadirkan keikutsertaan dan keterlibatan mahasiswa, utamanya kaum perempuan, untuk senantiasa menyalurkan gagasan-gagasan reflektifnya, baik di organsiasi ekstra maupun intra kampus, maupun juga di organisasi daerah seperti IKAMA Sulbar ini,” harapnya. (n & iy)

___________________

Artikel Terkait:

    Johar Pacca

    Mahasiswa Sulbar di tanah rantau; belajar di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
    Share!