Nalar Politik – Ikatan Keluarga Mahasiswa Mandar Sulawesi Barat (Ikama Sulbar) Yogyakarta terus bertekad meretas jalan damai dalam perbedaan. Salah satu cara menuju itu adalah dengan menyelenggarakan Talkshow & Silaturahmi bertajuk “Sulawesi Barat Bersatu dalam Perbedaan”.
“Kami memandang perbedaan itu adalah hal mutlak, sebagai suatu fakta eksistensi manusia. Sayangnya, fakta ini dicemari oleh hadirnya tindakan-tindakan intoleran, tak terkecuali di Sulawesi Barat. Untuk itulah agenda ini kami hadirkan. Kami ingin bangun jalan damai dalam perbedaan,” ungkap Ketua Panitia Yusril Armin dalam sambutannya, Kamis (4/1/2018).
Adapun penyebab tindakan-tindakan intoleran itu terjadi, lanjut mahasiswa Filsafat UIN Yogyakarta ini, lantaran maraknya sikap ketidakterbukaan masyarakat untuk menerima perbedaan yang ada. Selain itu, upaya menutup diri dalam ruang-ruang rasional dan ilmiah juga jadi pemicu lahirnya tindakan tak beradab tersebut.
“Di Sulbar, ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Sekalipun intensitasnya masih terbilang kecil, tetap saja berpotensi. Makanya, agenda ini diharapkan jadi ajang mahasiswa meretas hal yang demikian,” terang Yusril kembali.
Tujuan lainnya yang hendak dicapai melalui agenda ini bersama DPR RI ini adalah pentingnya mengetahui pemetaan pembangunan yang relevan dengan heteroginitas masyarakat Sulbar. Menurut Yusril, ini sebagai upaya mengakomodir semua golongan sekaligus aktualitasi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial.
“Seperti kita tahu, ada banyak suku, agama, dan ras di daerah Sulbar, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Harapannya, dengan acara ini, secara saksama kita dapat paham pola dan metode yang ideal untuk pembangunan yang lebih baik lagi,” harapnya.
___________________
Artikel Terkait:
- Dialog Bersama DPR RI, Ketua Ikama Sulbar: Keberagaman adalah Niscaya
- Ngopi, Ngobrol Pintar IKAMA Bersama Asri Anas
- Lawan Covid-19, Ujian Nasional 2020 Ditiadakan - 24 Maret 2020
- Diskusi Libertaria: Omnibus Law Cipta Kerja Adalah Berkah - 16 Maret 2020
- Data SMRC Hantam Temuan Pengamat dan Lembaga Pemeringkat Demokrasi Dunia - 9 Maret 2020