Ikama Sulbar Tuntut Pemprov Hentikan Perbudakan Guru

Ikama Sulbar Tuntut Pemrov Hentikan Perbudakan Guru
Aksi Demonstrasi Ikama Sulbar di Tugu Yogyakarta | Rabu, 9 Januari 2019

Nalar PolitikIkatan Keluarga Mahasiswa Mandar Sulawesi Barat – Yogyakarta (Ikama Sulbar-Yk) menuntut Pemprov Sulbar untuk menghentikan perbudakan guru dan pegawai di daerah. Tuntutan tersebut disuarakan melalui aksi demonstrasi yang berlangsung di Tugu Yogyakarta, Rabu (9/1/2019).

“Ingatan dan nasionalisme kita tentang kemerdekaan kembali diuji oleh tindakan perbudakan, seperti halnya di masa kolonialisme Belanda dan okupasi Jepang,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Ikama Sulbar, Aco Nursyamsu.

Mahasiswa Universitas Janabadra asal Majene ini menyebut perbudakan tersebut terjadi dalam bentuk penggunaan ribuan tenaga kerja guru dan pegawai (tidak tetap atau GTT-PTT) dengan tanpa upah.

“Ada sebanyak 2.249. Mereka tidak dibayar sepeserpun dalam 1 tahun terakhir, terhitung dari Januari 2018 hingga Januari 2019,” tambah Aco.

Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator Umum Aksi, Ihwan Masuddin. Ia sangat menyayangkan Pemprov Sulbar memperbudak mereka yang berprofesi mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Jahat sekali. Kita tak tahu sebesar apa tingkat kejahatan yang dimiliki pelaku (Pemprov Sulbar) tersebut.”

Kendati Pemprov Sulbar mencoba “bersilat lidah” dengan alasan terhambatnya penggajian GTT dan PTT yang ditengarai oleh kurangnya anggaran yang tersedia, lanjut Ihwan, tetapi tindakan perbudakan guru dan pegawai tersebut tidak elok. Perbudakan, apa pun bentuknya, adalah tindak kejahatan bagi kemanusiaan.

“Harus kita lawan, apa pun risikonya,” tegas Ihwan.

Upaya Mengawal

Dimintai keterangan perihal ini, Ketua Umum Ikama Sulbar-Yk, Hairil Amri, mengharap agar gaji GTT dan PTT bisa dibayarkan segera. Kini ia membawa perkara ini ke tingkat pusat, yakni ke DPR RI. Ia mengawal agar transparansi APBD 2018 tentang gaji guru dan pegawai dibuka secara publik.

“Pemprov harus meninjau kembali SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Tahun 2018 tentang proses penggajian ini. Kami juga mendesak agar kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, bisa membantu menangani perkara krusial ini,” jelas Hairil dari Senayan, Jakarta.

Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, tambah mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut, maka seluruh GTT dan PTT Sulbar akan melakukan mogok kerja.

“Kami, Ikama Sulbar, siap mengawal mereka. Aksi serentak dan besar-besaran akan jadi respons kami jika Pemprov Sulbar tak mengindahkan dan tetap melakukan perbudakan guru dan pegawai di daerah,” pungkasnya.

Aksi yang berlangsung di Tugu Yogyakarta ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa. Mereka berasal dari masing-masing daerah kabupaten di Sulbar, tergabung dalam Ikama Sulbar-Yk, dan tengah menempuh studi di Kota Pendidikan.

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik