Indikator Kinerja dan Kualitas Legislasi

Indikator Kinerja dan Kualitas Legislasi
©Lip6

“Kalau ada UU (legislasi) yang dianggap salah, kenapa tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi (ketimbang demonstrasi)?”

Betul. Tapi mekanisme itu hanya bagus diterapkan untuk UU lama yang telanjur ada dan belakangan dianggap bermasalah. Sementara dalam kasus RUU yang belum disahkan, warga harus menunggu RUU yang dianggap bermasalah itu disahkan menjadi UU sehingga berpotensi telanjur berdampak.

Padahal, akar masalahnya adalah kinerja legislator dan dampaknya pada proses legislasi. Sementara kinerja legislator cenderung disimplifikasi pada presensi, kinerja legislasi malah dilihat dari jumlah UU yang dihasilkan daripada kualitasnya.

Indikator kinerja legislator diukur dengan “jumlah presensi” sebetulnya sangat tidak memadai. Karena tidak mencerminkan “kualitas relasi antara legislator dan konstituennya”.

Kualitas legislator bisa diukur dengan melihat apakah sebelum mengambil sikap atas suatu isu atau membahas suatu RUU, legislator berkomunikasi dengan konstituennya untuk menyerap aspirasi. Memastikan bahwa konstituen memberikan konsen mereka terhadap sikap yang akan diambil legislator dalam persidangan.

Tanpa konsen dari konstituen, legislator tidak sungguh-sungguh berperan sebagai wakil rakyat ketika mengambil sikap dalam persidangan.

“Jumlah UU yang dihasilkan” adalah indikator kinerja legislasi yang sangat buruk. Karena mendorong perlombaan membuat regulasi, yang mengakibatkan regulasi berlebihan dan mendorong maximum state dan expanded government, yang cenderung korup dan mengambil lebih banyak kebebasan warga.

Kinerja legislasi seharusnya diukur dari kualitas UU yang dihasilkan. Karena itu, kriteria suatu UU untuk diloloskan harus lebih diperketat. Tidak cukup dengan kesepakatan parlemen dan eksekutif.

Caranya adalah dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi substansi-substansi dalam draft legislasi. Minimal sejak draft itu disepakati oleh parlemen dan eksekutif. Singkatnya, suatu RUU baru bisa sah menjadi UU hanya ketika dia lolos uji konstitusi.

Masyarakat sudah terlalu sibuk bekerja supaya bisa membayar pajak untuk menghidupi para penyelenggara negara. Jangan tambah lagi bebannya dengan harus memelototi hasil-hasil kerja legislasi. Apalagi ditambah mengajukan gugatan ke MK untuk overregulasi yang sebetulnya bisa dicegah sejak awal.

Baca juga:
Nanang Sunandar
Latest posts by Nanang Sunandar (see all)