Ini Kata Menaker soal Perlindungan Pekerja di UU Cipta Kerja

Ini Kata Menaker soal Perlindungan Pekerja di UU Cipta Kerja
©PlasticsToday

Nalar Politik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjawab tantangan ketenagakerjaan berupa perlindungan pekerja.

Melalui webinar Kompas Talks, Sabtu (28/11), Menaker menjelaskan bagaimana UU Cipta Kerja turut menjawab kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja. Bahwa beleid ini, menurutnya, bertujuan melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Dalam penyusunan UU Cipta Kerja, ia menyebut telah memenuhi syarat berupa pelibatan publik. Terkait pengimplementasiannya nanti, diharapkan ada perbaikan ekosistem, khususnya di sektor ketenagakerjaan.

“Yaitu meningkatkan perlindungan pekerja dengan tetap memajukan investasi dan keberlangsungan usaha,” kata Menaker Ida.

Selain itu, mantan anggota DPR RI ini turut meningatkan kembali bahwa kehadiran UU Cipta Kerja merupakan jawaban atas upaya pemerintah menyederhanakan, mensinkronkan, dan memangkas regulasi yang selama ini menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja turut menjadi regulasi yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan industri, utamanya melalui pemanfaatan teknologi.

“Dengan tetap memberdayakan dan memberi perlindungan pekerja dan juga kepada orang-orang yang belum dan yang tidak memiliki pekerjaan dan juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan.”

Ia berharap keberadaan UU Cipta Kerja ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang mulai stagnan akibat pandemi Covid-19. Apalagi diketahui bahwa bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia mengharuskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, di samping untuk berusaha keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

“UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi untuk merespons dengan cepat perubahan ekonomi global.”

Mendongkrak Investasi

Berbicara dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aloysius Budi Santoso meyakini UU Cipta Kerja berdampak positif pada tujuan utamanya, yakni mendongkrak investasi yang berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja.

“Saya sebagai pengusaha melihat betul-betul UU Cipta Kerja itu menciptakan relaksasi dari berbagai macam regulasi, yang betul-betul bisa menarik minat untuk orang melakukan investasi,” jelas Budi.

Meski demikian, ia tetap mengkhawatirkan pengimplementasian UU Cipta Kerja di lapangan. Ia menuturkan pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak akan terwujud jika otoritas terkait, khususnya pemerintah daerah, tidak menjalankannya dengan benar.

“Yang harus dijaga adalah implementasinya benaran. Karena kita bikin regulasi apa saja, tapi kalau nanti implementasinya tidak dengan baik, konsisten, ya lapangan pekerjaannya juga nggak akan tercipta juga.”

Karena itu, Budi mengingatkan, efektif atau tidaknya UU Cipta Kerja tergantung kepada komitmen pihak-pihak berwenang dalam pelaksanaannya.

“Kalau setiap kali membuat regulasi, tapi kemudian dilanggar sendiri oleh berbagai macam pihak, ya akhirnya nggak tercipta. Jadi kembali bahwa saya sangat percaya bahwa UU Cipta Kerja ini akan bermanfaat selama kemudian kita semua juga melakukannya dengan baik dan benar. Dan tentu dengan pengawasan yang baik dari pemerintah.” [in]