Profil Mereka yang Paling Tidak Setuju Pelarangan dan Pembubaran FPI

Inilah Profil Mereka yang Paling Tidak Setuju Pelarangan dan Pembubaran FPI
©SMRC

Pelarangan dan pembubaran FPI (Front Pembela Islam) masih menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat tindakan tersebut tidak patut jadi keputusan pemerintah, ada pula yang mengatakan sebaliknya.

Meskipun demikian, ternyata mayoritas warga tetap menyatakan setuju dengan tindakan pemerintah melarang dan membubarkan FPI. Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 28 Februari – 8 Maret 2021 berhasil menemukan itu.

Lewat rilisnya hari ini (6/4) yang disampaikan oleh Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad, 59 persen atau 32 persen dari populasi yang tahu keputusan pemerintah terkait itu mengatakan setuju dengan pelarangan dan pembubaran FPI. Hanya 35 persen (19 persen dari populasi yang tahu) menyatakan tidak setuju.

“Saat ditanyakan apakah setuju atau tidak setuju dengan keputusan pemerintah tersebut, 59 persen setuju dengan pembubaran FPI dan 35 persen tidak setuju,” jelas Saidiman.

Hal menarik dari temuan SMRC ini adalah profil mereka yang menyatakan tidak setuju. Dari sisi massa pemilih partai politik, misalnya, yang paling banyak tidak setuju pelarangan dan pembubaran FPI datang dari massa pemilih partai politik berbasis Islam.

“Di antara yang tahu, yang paling banyak tidak setuju pembubaran FPI adalah pemilih PAN  (76 persen), kemudian PKS (68 persen) dan PPP (66 persen).”

Sikap pelarangan dan pembubaran FPI ini juga terkait dengan penilaian atas kinerja presiden dan evaluasi atas kondisi ekonomi dan politik. Warga yang kurang/tidak puas dengan kinerja presiden serta menilai kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan penegakan hukum sekarang dalam keadaan buruk cenderung lebih positif pada FPI dibanding yang menilai sebaliknya.

“Dilihat dari sisi pilihan presiden, yang paling banyak tidak setuju dengan pelarangan dan pembubaran FPI adalah pemilih Anies Baswedan (73 persen) dan Sandiaga Uno (55 persen).”

Dari sisi demografi, yang tidak setuju datang dari mayoritas warga berusia 26 – 40 tahun (41 persen), berpendidikan SLTA (42 persen), berpendapatan lebih besar (39 persen), etnis Betawi (80 persen), dan yang beragama Islam (39 persen).

“Dari sisi wilayah, mereka yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini lebih besar datang dari warga DKI (66 persen) dan Banten (53 persen).”

Baca juga: