Integrasi Data: Menuju Indonesia Satu Data

Integrasi Data: Menuju Indonesia Satu Data
©Netmarks Indonesia

Kebijakan integrasi data sangat penting tersedia agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman.

Persoalan data masih menjadi masalah akut yang sering berulang terjadi di Indonesia. Mulai dari data ganda, data yang kurang update, data yang tidak akurat, bahkan data yang tidak valid. Akibatnya berbagai kebijakan pemerintah menjadi terkendala akibat problem data yang tidak valid antara faktual di lapangan dengan yang tercatat, ataupun tidak sinkron antar-instansi pemerintah yang terkait pada sebuah kebijakan atau program tertentu.

Langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah atas permasalahan data seperti hanya dilakukan secara parsial dan tidak menyeluruh, sehingga akar dari masalah tersebut tidak terselesaikan dan tidak tuntas.

Masalah data tidak hanya terjadi di lapangan level bawah tetapi juga pada level atas, seperti silang pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun antar-lembaga/kementerian dalam menyajikan sebuah data. Data yang dipaparkan bisa saja berbeda untuk objek yang sama, sebut misalnya data penduduk miskin.

Perbedaan data yang sering terjadi menunjukkan rendahnya kualitas pendataan yang dilakukan. Sebab tidak mungkin dua data atau lebih yang berbeda memiliki kebenaran yang sama. Pasti ada satu yang benar dan yang lain salah, atau justru semuanya salah atau tidak akurat.

Permasalahan data, selain dalam hal akurasi, juga terjadi pada sinkronisasi data. Masih sering terjadi adanya data yang tidak sinkron antar-satu lembaga/instansi dengan yang lainnya. Hal ini menjadi bukti belum berkualitasnya proses ketersediaan data untuk digunakan bersama-sama oleh instansi pemerintah.

Sebagai contoh saat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), banyak pendaftar yang mengeluh karena data kependudukannya belum tersinkronisasi dengan sistem pendaftaran CPNS, padahal yang bersangkutan sudah pernah mendaftar CPNS pada periode yang lalu. Artinya, data yang digunakan sudah pernah tersinkronisasi dengan sistem yang digunakan.

Sumber data yang digunakan dengan sistem pendaftaran yang tersedia seharusnya sudah dapat saling terkoneksi. Kemajuan teknologi menjadi kurang dapat dirasakan bila masih saja dilakukan secara manual. Hal ini tentu cukup merepotkan bagi masyarakat yang harus mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Padahal banyak daerah yang akses untuk sampai ke kantor pemerintah daerahnya memerlukan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit.

Metode Pengelolaan Data

Di era generasi teknologi seperti saat ini, bentuk data bermacam-macam jenisnya. Data tidak hanya berupa angka tetapi juga dapat berupa simbol, karakter, isyarat, peta, bahkan dalam bentuk bunyi. Produksi data yang dilakukan dengan berbagai metode yang digunakan dapat menghasilkan kualitas data yang berbeda pula, standar validasi data menjadi kunci agar kualitas data dapat dipertahankan walaupun dengan menggunakan metode yang berbeda.

Prinsip utama yang harus dijaga dari rangkaian proses produksi data adalah metode yang digunakan, proses pendataan yang relevan antara sumber informan dengan data yang dibutuhkan, serta validasi data yang akurat. Petugas pencari data harus mampu menggali dan mengelola informasi akurat yang dibutuhkan yang nantinya akan digunakan.

Komitmen dari petugas pencari data dalam menjaga kualitas data sangatlah penting. Terlebih ketika pada situasi yang sulit untuk memperolehnya tentu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Bila rekayasa dilakukan oleh pencari data, maka sudah rendah nilai validasinya.

Peningkatan kualitas produsen data juga perlu diimbangi dengan mengembangkan metode pengumpulan data yang tujuannya agar mendisiplinkan saat penggalian data sebagaimana metode yang digunakan.

Integrasi Data

Kebijakan integrasi data sangat penting tersedia agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Pemerinah telah membuat sebuah kebijakan berupa program Satu Data Indonesia (SDI) dan telah dibuatkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2009.

Tujuan dari kebijakan tersebut agar pengelolaan data oleh instansi pusat dan instansi daerah dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Berbagai macam kebijakan dan pembangunan berangkat dari satu data yang memiliki tingkat akurasi yang baik. Dengan demikian, ke depan seharusnya tidak lagi ditemukan kesalahan program kebijakan akibat persoalan data yang digunakan.

Melalui SDI, seharusnya data statistik melalui sistem informasi pemerintahan lainnya dapat diakses dan terintegrasi dengan data dan informasi yang berkualitas. Bila data yang ada sudah terintegrasi dengan baik, akan memberi kemudahan terhadap banyak aspek di masyarakat. Pemanfaatan data yang sudah terintegrasi bisa digunakan pada layanan kesehatan, penyediaan jaminan sosial, keuangan, pendidikan, maupun layanan digital pemerintah.

Sebagai langkah dalam mendukung percepatan pembangunan, memang sudah seharusnya bila kualitas data yang ada dibenahi terlebih dahulu. Analisis perencanaan pembangunan menjadi salah kaprah bila data yang digunakan sebagai gambaran situasi tidaklah valid.

Solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat semestinya dapat diselesaikan dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Namun bila perumusan kebijakan menggunakan data yang tidak akurat, tentu akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat terhadap persoalan. Yang terjadi justru kebijakan yang lahir menimbulkan masalah-masalah baru.

Sistem Data Tunggal

Penguatan terhadap badan/lembaga yang memiliki tanggung jawab sebagai rumah data harus makin dipertegas. Tujuannya adalah agar terdapat data tunggal yang valid dan berkualitas serta menjamin proses integrasi data.

Badan Pusat Statistik (BPS) perlu makin diperkuat untuk memegang peranan vital dalam memimpin arah kemajuan data di Indonesia. Sebagai badan yang berkecimpung pada data statistik, perlu penguatan fungsi dan dukungan terhadap peranan penting yang dimiliki BPS. Kesemrawutan data terjadi di antaranya karena perbedaan metode yang digunakan dalam proses identifikasi data berbeda-beda.

Kategori penduduk pada kelas tertentu misalnya ditempatkan pada status masyarakat kurang mampu, sedangkan di pendataan yang lainnya masuk pada kategori mampu. Sebab yang satu menggunakan pendekatan pendapatan sedangkan yang lainnya mengukur pada pengeluaran dan kebutuhan dasar.

Sebagai contoh, seseorang dengan pendapatan 7 juta rupiah di Jakarta tentu berbeda nilai manfaatnya dengan di Boyolali. Atau seseorang dengan penghasilan 10 juta memiliki beban tanggungan keluarga lebih besar dan lebih banyak dapat masuk pada kategori kurang, sedangkan penghasilan 5 juta dengan beban yang lebih ringan dapat saja masuk kategori cukup.

Baca juga:

Perbedaan-perbedaan mendasar seperti itu berakibat pada data yang dihadirkan saling kontra antara satu dengan yang lainnya. Sudah seharusnya perbaikan metode dan pengelolaan data menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebab persoalan data bukanlah perkara kecil, terutama pada aspek produksi data yang arahnya digunakan untuk merumuskan sebuah kebijakan.

Kesalahan data berdampak pada kurang tepatnya sebuah kebijakan yang akan dirumuskan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri dalam membuat kebijakan berlandaskan pada data yang ada.

Di lain sisi, para pembuat kebijakan yang merumuskan kebijakan mempertimbangkan data yang didapat sebagai acuan utama. Namun bila data tersebut tidak valid, maka sudah barang tentu kebijakan yang dibuat menjadi tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.

    M. Dwi Sugiarto