Ironi Pendidikan Politik

Ironi Pendidikan Politik
Foto: ANTARA

Pendidikan politik menjadi elemen penting dalam konteks negara demokrasi. Ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Agar tidak terjebak dalam pemaknaan politik dalam arti sempit.

Realitas politik yang ada telah membawa mindset masyarakat dalam memahami politik dengan arti sempit. Kesimpulan yang diambil selalu membawa pada pemahaman bahwa politik itu kotor. Padahal, politik tidak sesempit itu pemaknaannya.

Karenanya, makna politik secara luas harus tersampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan sebuah pendidikan politik yang ideal guna menciptakan sebuah komunitas masyarakat yang sadar politik (melek politik).

Alfian (1990) mendefinisikan pendidikan politik sebagai usaha secara sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Sekalipun demikian, pendidikan politik tidak hanya diperuntukkan untuk para pemilih yang baru saja mendapatkan hak pilih. Akan tetapi, pendidikan politik diperuntukkan bagi semua warga negara agar mampu memahami politik dalam arti luas.

Hal serupa juga tertuang dalam UU No. 2/2008 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artinya, pendidikan politik benar-benar dibutuhkan di bangsa ini. Apalagi bangsa ini tengah mengalami banyak degradasi politik. Terbukti dengan sekian banyaknya pelaku politik yang terjerat kasus korupsi dan skandal narkoba. Disadari atau tidak, realitas ini akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada proses politik yang terjadi.

Melihat realitas politik yang mengarah pada makna negatif serta pendidikan politik yang kian langka kita jumpai, pertanyaan sederhananya adalah siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Tentu, jika mengacu pada uraian di atas, pendidikan politik menjadi tanggung jawab semua warga negara.

Akan tetapi, dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab vital sebagai pemegang kendali negara. Selanjutnya, partai politik (Parpol) sebagai lembaga yang beroperasi dalam proses politik. Ia mendapat amanah melakukan pendidikan politik dengan support APBN/APBD seperti termaktub dalam UU.

Lagi-lagi, fakta di lapangan berbeda. Mayoritas masyarakat masih pada pemaknaannya. Bahwa politik itu kotor. Kehadiran politik selalu berdampingan dengan kepentingan.

Penulis rasa, pemaknaan ini tidak berlebihan jika melihat bagaimana pemerintah dan partai politik yang ada menjalankan amanahnya untuk memberikan pendidikan politik. Bagaimana pun, hari ini masyarakat belum merasakan pendidikan politik yang ideal. Sehingga membawa pada proses demokrasi yang sebenarnya. Masyarakat hanya disuguhkan kondisi politik praktis yang sangat menjenuhkan.

Ironisnya, partai politik dalam memberikan pendidikan politik lebih mengedepankan anggotanya (kadernya). Padahal UU jelas menyebutkan bahwa pendidikan politik juga harus diberikan kepada masyarakat luas.

Akhirnya, pendidikan politik lebih kepada kaderisasi partai yang sifatnya untuk mencapai kemenangan pada pertarungan. Pendidikan politik hanya dijadikan bagaimana sebuah partai politik mampu keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara yang signifikan.

Padahal pendidikan politik yang dilakukan dituntut mampu memberikan output yang mecakup tiga hal. (1) Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan. (3) Berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Untuk itu, sebuah pendidikan politik ideal akan terlaksana jika pemerintah setidaknya memaksimalkan perannya, pertama, pada lembaga pendidikan. Melalui kebijakan dalam dunia pendidikan, pemerintah harus mampu menyampaikan sebuah pendidikan politik terhadap kaum muda tentang aktivitas dan perannya. Sehingga apa yang dipahami dalam politik tidak sesempit yang dijumpai.

Dengan demikian, ada upaya untuk membongkar sebuah realitas politik yang terlanjur kotor. Melalui lembaga pendidikan, diharapkan mampu menciptakan sebuah budaya politik yang mapan.

Kedua, pemerintah, melalui media yang ada, harus mampu menampilkan sebuah kenyataan politik yang baik. Kondisinya seperti saat ini, realitas politik yang tampil di media sama sekali tidak memuat unsur-unsur pendidikan politik. Artinya, tidak ada pesan kedewasaan politik yang disuguhkan. Bahkan realitas politik yang ada di media sudah sangat mengkhawatirkan.

Perpolitikan hari ini hanya berkutat pada perebutan kekuasaan, pertarungan partai-partai, cekcok para politisi. Kegaduhan-kegaduhan di Istana selalu menjadi hidangan bagi masyarakat. Lantas, bagaimana masyarakat akan melek politik jika yang tampak kepermukaan adalah hal-hal yang tidak layak dipertontonkan?

Selanjutnya, partai politik sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang telah menelan cukup besar uang negara juga wajib memaksimalkan perannya. Partai politik harus hadir di tengah-tengah masyarakat serta memberikan sebuah pemahaman politik dalam makna luas.

Partai politik tidak hanya hadir pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang berlangsung. Jauh dari sekadar itu, partai politik mempunyai tanggung jawab mengawal proses demokrasi dengan memberi pemahaman politik kepada masyarakat.

Diakui atau tidak, partai politik hari ini lebih condong kepada peraihan kepentingan kelompoknya. Kehadirannya di masyarakat hanya untuk mendapatkan suara demi kemenangan calon yang diusungnya.

Kampanye yang dilakukan pun lebih kepada bagaimana partainya mampu menarik simpati masyarakat. Tak heran jika apa yang disampaikan pada kampanye hanyalah janji semata. Setelah pemilu usai, semuanya pun turut selesai.

Ironisnya, dengan mengedepankan anggotanya, partai politik masih belum mampu melahirkan kader-kader yang layak dipromosikan. Terbukti dengan sekian calon yang diusung bukan dari kader ideologis yang dididiknya.

Munculnya banyak calon dari kalangan artis menjadi bukti bahwa kegagalan partai politik dalam ranah kaderisasi sangat mengkhawatirkan. Artinya, jangankan memberi pemahaman politik kepada masyarakat, untuk mencetak kader saja partai politik kesulitan.

Lantas, ke mana uang yang dikucurkan pemerintah? Wajar jika muncul pemahaman di kalangan masyarakat bahwa dana APBN/APBD hanya digunakan untuk kampanye semata. Uang yang ada digunakan untuk membeli suara dengan segala bentuknya.

Jika hal semacam ini terus dibiarkan, alih-alih kesadaran politik pada masyarakat mustahil terealisasikan. Justru masyarakat semakin bersikap apatis terhadap proses politik yang ada di bangsa ini.

Masyarakat juga akan semakin enggan terlibat dalam proses politik. Pada akhirnya, politik selamanya akan menjadi lahan kotor orang-orang yang gila kekuasaan. Politik hanya akan menjadi arena pertarungan bagi orang-orang yang hendak menambah harta kekayaan. Amanah rakyat menjadi ladang subur meraup keuntungan.

Oleh karenanya, sudah seharusnya pemerintah tegas akan realitas politik yang terjadi. Pemerintah harus benar-benar menjalankan amanah UU No. 2/2008. Pemerintah juga harus tegas kepada setiap partai politik, khususnya persoalan pendidikan politik sebagaimana diamanahkan UU.

Bagaimanapun, APBN/APBD adalah harta negara yang harus dinikmati oleh seluruh warga negara, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Karena, tanpa sebuah pendidikan politik ideal dan tersampaikan kepada masyarakat, proses budaya politik yang baik dan bersih mustahil akan terjadi.

Jika pemerintah dan partai politik tidak menghiraukan semua ini, tunggulah kehancuran bangsa ini.

*Abdul Rahman Wahid

___________________

Artikel Terkait:
Kontributor NP
Kontributor 73 Articles
Kontributor Nalar Politik