Isu Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu Sudah Tidak Relevan

Isu Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu Sudah Tidak Relevan
Saidiman Ahmad | FB

Saidiman Ahmad, dalam Ilusi Pemilu Tidak Netral (Kompas, 18/3), memperlihatkan bagaimana isu ketidaknetralan penyelenggara Pemilu 2019 kali ini sudah tidak relevan. Ia menulis, dalam kondisi yang sedemikian transparan, upaya mendelegitimasi pemilu dengan melemparkan isu tersebut sudah kehilangan relevansinya, terutama di hadapan publik yang kian cerdas.

“Pemilu kali ini terus berjalan mendekati hari-H pencoblosan. Upaya delegitimasi pemilu melalui sejumlah isu yang dilemparkan ternyata tidak memiliki dampak yang serius pada persepsi publik. Publik tetap menaruh kepercayaan pada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.”

Sebagai peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman mendasarkan argumennya pada temuan survei mutakhirnya. Bahwa isu ketidaknetralan penyelenggara pemilu, meski tak henti digembar-gemborkan sejumlah kalangan, tetap tidak memiliki resonansi cukup signifikan di kalangan pemilih.

“Sebanyak 79 persen publik Indonesia cukup dan sangat yakin KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai UU dan aturan yang berlaku. Hanya 12 persen yang mengaku kurang dan tak yakin sama sekali pada kemampuan KPU. Hasil yang kurang lebih sama juga terjadi pada persepsi publik mengenai Bawaslu.”

Sejak 2014, lanjut alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University ini, isu tersebut berawal dari penyoalan validitas keikutsertaan lawan politik dalam kompetisi demokratis. Dengan isu ini, kata Saidiman, ada upaya menjatuhkan lawan dengan mempertanyakan kewarganegaraan atau keterlibatan lawan politik dalam organisasi terlarang.

“Jokowi, misalnya, sejak 2014, sudah diserang dengan isu kewarganegaraan dan keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai-partai pengusung Jokowi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sekarang juga mendapat stigma serupa.”

Seturut dengan itu, muncul pula isu integritas penyelenggara pemilu. Pemerintah dianggap mengintervensi panitia sehingga posisinya menjadi tidak netral.

“Tentu saja semua berita terkait ketidaknetralan dan kecurangan itu dusta belaka. Belum ada fakta yang mengonfirmasi dugaan kecurangan itu. Ini menandakan adanya suatu gerakan untuk mendelegitimasi pemilu bahkan demokrasi dari pokok pangkalnya, yakni netralitas penyelenggara.”

Kondisi semacam ini sangat berbahaya. Sebab, menurut Saidiman, jika integritas pemilu dipertanyakan, maka hasil dari pesta demokrasi juga akan mendapat imbas legitimasi.

“Jika hasil pemilu tidak legitimate di mata publik, fondasi penyelenggaraan negara akan rapuh dan mudah runtuh. Aparatus negara tak akan cukup punya alasan untuk patuh dan tunduk. Akibatnya, pelayanan publik akan terganggu. Rakyat punya alasan untuk bergolak. Instabilitas terjadi. Bahaya intervensi militer menjadi besar.”

Tetapi itu hanya kekhawatiran belaka. Temuan SMRC memperlihatkan, ada potret kecenderungan warga Indonesia yang memandang bahwa pemilu masih berjalan sebagaimana mestinya.

“Berdasarkan kompetensi dan integritas, penyelenggara pemilu cukup bisa diandalkan. Dari sisi publik, penyelenggaraan pemilu kali ini sangat legitimate.”