Jalan Pulang

Jalan Pulang
©blog.shi

Jalan pulang mengandaikan arah untuk kembali, menetap, dan menatap masa depan.

Saya percaya bahwa seseorang dapat hidup tanpa agama, tapi sebaliknya ia tak akan dapat hidup tanpa sebuah komune. Pernyataan ini saya temukan pada salah seorang pemikir agnostik Prancis.

Dalam marxisme, komune itu seperti “hak milik kolektif” yang berbeda secara tegas dengan “hak milik pribadi”. Komune adalah segala nilai (sekaligus masyarakat itu sendiri) yang tumbuh dan hidup dalam kurun sejarah yang panjang.

Sayangnya, di Indonesia tidak mengenal istilah sekuler dalam arti fondasi dan ideologi negara. Status negara hukum di Indonesia memungkinkan setiap aspirasi, hukum agama, adat istiadat, dan norma-norma yang baik dapat berpartisipasi dalam membentuk peraturan-peraturan konstitusional. Secara yuridis, seluruh warga negara harus mematuhi ini sesuai dengan tuntutan dan konteks yang berlaku.

Tentu saja hukum negara tidak dapat mengintervensi segala tindakan masyarakat. Seperti tindakan kriminal dan berdosa, dua bentuk tindakan ini memiliki perbedaan yang sangat substansial di hadapan hukum negara.

Negara hanya bisa mengintervensi bentuk tindakan kriminal sesuai dengan koridor undang-undang, sementara tindakan berdosa murni wilayah privat agama yang secara vertikal hanya terkait dengan hubungan antara pelaku dengan Tuhan yang ia yakini. Biasanya, urusan yang berkaitan dengan agama selesai dalam konteks lokalitas sesuai dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan setempat.

Negara menetapkan status yuridis agama hanya pada wilayah hukum perdata/keluarga saja. Hal ini karena negara ingin memastikan stabilitas dalam hubungan rumah tangga, bahkan pada wilayah-wilayah yang paling spesifik. Lagi-lagi, negara ingin memastikan setiap individu mendapatkan hak-haknya secara layak tanpa ada yang rugi, seperti status yuridis pada masalah perkawinan.

Itulah kenapa jika ada seorang religius (minimal, pada tahap warisan keimanan) yang ternyata telah kehilangan imannya tetap dianjurkan menikah secara resmi (mesti tidak wajib), agar negara tetap dapat memastikan hak-haknya di hadapan keadilan.

Meski tindakan itu agak begitu naif, karena pernikahan adalah salah satu bagian paling sakral dan normatif dalam agama. Ia tidak akan berarti apa-apa ketika seseorang telah melepas imannya (paling tidak doktrin agamanya) dan memilih “merekah” menjadi subjek yang bebas.

Baca juga:

Lagi-lagi, seseorang tidak akan dapat hidup tanpa nilai yang berkembang dalam suatu “komune”. Nilai itu bisa berarti agama, norma-norma adat, yuridis, normativitas, dan segala sesuatu yang menjadi pegangan bersama. Inilah “hak kolektif” yang tidak pernah bisa kita tinggalkan.

Perlu kita ketahui, setiap komune pasti memiliki suatu episteme, yakni cara kerja suatu pemikiran dalam masyarakat tertentu. Episteme ini selalu menentukan arah dan kebijakan praktis yang berkaitan dengan hubungan sosial dan norma-norma yang berlaku.

Artinya, betapa pun bebasnya kehidupan suatu masyarakat, mereka pasti menetapkan suatu aturan baku meski hanya berlaku pada lokalitas mereka. Aturan semacam ini sangat penting untuk membatasi kebebasan setiap individu di hadapan kebebasan orang lain atau masyarakat secara kolektif. Hampir tidak mungkin untuk hidup sebebas-bebasnya; di samping menyalahi demokrasi, juga akan merusak hak-hak individu.

Hampir semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ini sifatnya universal karena tidak mungkin kebaikan pada saat yang sama bersandingan dengan keburukan.

Dua hal ini, dalam linguistik-struktural, bersifat oposisi biner yang selalu bertentangan. Oposisi biner itu seperti ideologi. Ia tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk realitas itu sendiri. Itulah kenapa bahasa selalu menjadi instrumen paling penting dalam menetapkan segala sesuatu.

Jika suatu ketika agama membawa bencana bagi umat manusia, yang perlu kita periksa adalah cara bagaimana seseorang memahami agama. Interpretasi terhadap agama sama sekali tidak mewakili nilai-nilai ideal yang berlaku bagi agama tersebut. Seperti kebaikan dan kejujuran, tidak akan pernah menjadi buruk hanya karena ia disalahgunakan atau disalahtafsirkan.

Agama itu bukan budaya, tetapi agama tidak dapat hidup tanpa budaya.

Doktrin normatif agama mungkin universal bagi penganutnya, karena ia tidak hanya menggambarkan kebenaran yang mendapat justifikasi dari keyakinannya, tetapi juga sebentuk “pandangan hidup” yang kiranya dapat mewarnai kebaikan-kebaikan di lingkungan di mana ia hidup. Budaya sebagai baju pelengkap bagi agama tidak pernah menjadi universal dan selalu berbeda-beda dalam setiap konteks masyarakat secara luas.

Halaman selanjutnya >>>
Rohmatul Izad
Latest posts by Rohmatul Izad (see all)