Jalan Sunyi Oposisi

Jalan Sunyi Oposisi
©Pinterest/Lady MacBeth

Komposisi kabinet Jokowi jilid II sudah terbentuk dengan mengusung kabinet ‘Indonesia Maju’. Melihat susunan kabinet yang ada, timbul beragam spekulasi tentang masa depan oposisi yang menampakan wajah ketidakberdayaan.

Bagaimana tidak? Prabowo selaku ketua Partai Gerindra kini masuk dalam susunan kabinet yang dibentuk sebagai menteri pertahanan negara. Tentu semua akan berpaling serta bertanya, bagaimana wajah oposisi di masa yang akan datang?

Keberadaan oposisi sebagai pengawal kebijakan pemerintah kini sedang berada di ambang batas. Ruang geraknya menjadi sangat terbatas bahkan sulit menjangkau dalam menyeimbangkan kekuasaan yang ada.

Di sana kita akan menemukan fakta menarik, jalan oposisi menjadi teramat sunyi dan berada di lorong gelap dalam upaya mengontrol kekuasaan. Kedua, ada nuansa arogansi presiden dalam menyusun kabinet kali ini sehingga tidak membuka kran yang bisa mengontrol jalannya kebijakan.

Mengutip Lord Acton, “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Kita tidak bisa menampik dari tesis Acton, karena ruang oposisi sama sekali tidak tersaji secara luas dalam melaksanakan kontrol kekuasaan.

Keberadaan demokrasi kita hari ini tidak baik-baik saja. Equilibrium demokrasi tidak tampak dengan cemerlang, tetapi malah menampakkan wajah demokrasi yang penuh lugu dan pucat.

Dampak yang sangat parah ini, berakibat pada eskalasi demokrasi yang sulit dikendalikan. Di sana kita menemukan suatu pertanda, demokrasi sedang diburu dalam pusaran kekuasaan. Hal ini ditengarai dari berbagai manuver politik yang dilakukan oleh oposisi yang sudah menjadi bagian dari kabinet.

Tentu dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa berharap akan hadirnya taring oposisi yang kuat serta menyeimbangkan kekuatan pemerintah. Kekuatannya yang semestinya diperlukan dalam alam demokrasi seperti Indonesia, nyatanya akan sangat jauh dari realitas politik kita hari ini.

Demokrasi yang sehat harus didukung oleh oposisi yang kuat hanyalah ekspektasi politik yang tidak kesampaian. Tetapi malah merusak kanal-kanal demokrasi yang tengah dibangun dalam negara yang multipartai.

Baca juga:

Belum lagi jika kita menengok kepada komposisi kabinet yang ada, di dalamnya tampil orang-orang yang berlatar polisi dan militer. Makin mempertegas bahwa bayang-bayang militeristik kembali menghantui wajah demokrasi yang sedang bertumbuh. Asumsi akan hadirnya kembali Orde Baru, tidak bisa ditampik begitu saja karena secara jelas kabinet kembali mengakomodasi mereka.

Dengan terpilihnya kembali Jokowi sekaligus terbentuknya kabinet Indonesia Maju, kita tidak bisa berharap keberadaan oposisi juga memungkinkan untuk bersikap maju. Lajunya di dalam mengontrol pemerintahan jilid II kali ini akan berjalan di tempat dan sulit mengakses sampai sejauh mungkin.

Oposisi akan mudah direcoki dengan berbagai manuver politik yang dibuat oleh kabinet yang baru. Sehingga mempersempit skala pergerakan yang mampu menjaga stabilitas pemerintah.

Di sana kita juga menemukan suatu kegagalan pemerintah Jokowi dalam melihat dan memaknai oposisi. Sebagai presiden, seharusnya Jokowi lebih membuka kesempatan bagi partai-partai pemilu, seperti misalnya Gerindra untuk menjadi bagian darinya.

Ada nuansa takut yang terbersit di wajah Presiden Jokowi dalam melihat oposisi ke depannya. Presiden seolah takut jika seluruh kebijakan serta program unggulannya selama lima tahun ke depan tidak berjalan maksimal. Karena pasti akan sangat sulit menghadapinya yang ada di lembaga legislatif.

Kita memerlukan suntikan oposisi yang dapat menjaga keseimbangan demokrasi, menjadi katalisator yang mampu menjaga kinerja pemerintah.

Peran Partai

Kehadiran partai dalam panggung demokrasi merupakan representasi dari publik. Partai menjadi saluran yang paling bisa diandalkan dalam meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Di Indonesia yang menganut sistem multaipartai, kekuatan penyeimbang yang bisa mengontrol pemerintah terjamin dengan baik. Meskipun sering kali hadirnya sistem seperti ini menimbulkan keruwetan yang terjadi di lembaga legislatif dalam menyusun sebuah program atau anggaran publik.

Terlepas dari persoalan semacam itu, partai sebagai saluran kepentingan publik menjadi sangat rasional dalam menjembatani publik dan pemerintah. Di tengah terbentuknya kabinet baru Jokowi jilid II, partai rival salah satunya sudah merapat ke barisan partai pemenang pemilu.

Dengan melihat dari kacamata politik, kekuatan penyeimbang akan sulit tersaji dalam setiap kebijakan pemerintah. Di sinilah peran sekaligus fungsi partai menjadi sangat dibutuhkan di tengah makin memuncaknya kekuatan pemerintah dalam menggaet oposisi untuk terlibat menjadi koalisi. Kita tidak boleh lupa, dengan cara apa pun, pemerintah yang ada bisa melumpuhkannya sehingga memuluskan semua program pemerintah.

Kehadiran partai tidak terlepas dari fungsi dan peranan yang dapat mengontrol sekaligus menjembatani warga negara sehingga dapat menyeimbangkan kekuatan pemerintah. Sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 405-409).

Dengan memperlihatkan tupoksi partai politik, semestinya ini menjadi langkah kerja yang harus dilakukan oleh partai dalam melakukan kontrol kebijakan. Di sana, partai memiliki peran besar dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah sebagai representasi aspirasi masyarakat.

Kedua, partai menjadi saluran yang dapat memberikan suatu pencerahan politik kepada masyarakat dalam memahami dinamika dan konstelasi ruang politik.

Ketiga, partai punya peranan yang dapat memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam partai politik guna ikut mendorong pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Keempat, di tengah beragamnya suku, agama, ras, partai dituntut harus mampu menjadi penengah dalam mengakomodasi semua perbedaan tersebut. Partai memiliki kekuatan yang dapat mengatur segala konflik yang ada di tengah masyarakat.

Baca juga:

Tujuan tersebut harus melekat dalam tubuh partai politik. Oposisi yang kian mengalami kerapuhan dan terdegradasi dalam demokrasi mesti dikuatkan kembali lewat tugas dan peranan partai yang sudah disebutkan di atas.

Selama periode Jokowi jilid I 2014-2019, saya belum menemukan wajah oposisi yang mampu menggebrak kebijakan pemerintah. Selama periode tersebut, mereka hanya berada di garis yang belum memberikan kepastian politik yang dapat mengontrol pemerintah.

Kerap kali oposisi berdiri bukan dalam kapasitas mengontrol atau menyeimbangkan kekuatan, tetapi bergeser ke arah upaya pelemahan roda pemerintah. Sehingga tidak heran jika tugasnya lebih banyak memperlihatkan wajah ‘nyinyir’ terhadap program pemerintah.

Itu yang tidak diharapkan di periode jilid II Jokowi. Oposisi harus mampu menjadi katalisator dalam membangkitkan kesadaran pemerintah di tengah lamunan akan kekuasaan. Di situlah partai politik harus berdiri mengawal, bukan malah memperkeruh dinamika politik.

Penguatan Oposisi

Hadirnya kabinet baru mempertegas adanya ketidakberesan di dalam penguatan oposisi. Bukan berarti jalannya menjadi buram dan sunyi dalam mengawal pemerintah. Ia harus menjadi corong yang dapat mengakomodasi segala aspirasi publik melalui kantong-kantong politik yang disiapkan.

Demi terwujudnya kekuatan oposisi yang dapat menjamin keseimbangan dengan kekuasaan, pemerintah perlu mendorong ruang gerak politik bagi mereka. Parameter keberhasilan pemerintahan yang ada akan terlihat dari seberapa jauh kekuasaan yang terbentuk mampu mendorongnya dalam mengontrol pemerintahan tersebut.

Artinya, di titik seperti itu, kekuasaan yang ada di dalam negara mesti membuka selebar dan seluas mungkin perannya dalam menjangkau keseimbangan dan kontrol kekuasaan. Dengan cara melalui transparantif, kekuasaan harus hadir dalam mendorong laju perkembangannya menuju pada penguatan yang dapat menyeimbangkan kekuasaan.

Mesti itu yang harus dimaknai oleh kekuasaan dan oposisi dalam mengontrol seluruh kebijakan. Kerja sama politik menjadi penting dalam mengkawal kebijakan pemerintah.

Kedua, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya mendorong penguatan oposisi. Selama ini, posisi itu hanya diserahkan kepada pihak yang kalah dalam pemilu dan masyarakat menjadi penonton. Belum ada upaya untuk mendorongnya ke arah yang dapat memperkuat kinerja, tetapi malah masyarakat juga ikut menggebuknya.

Inilah fenomena yang memperihatinkan dalam demokrasi yang sedang bertumbuh. Partisipasi politik belum menunjukan wajah yang dapat mendukung langkahnya. Di sinilah masyarakat harus menyadari dan mendorong bertumbuhnya oposisi yang mesti dapat mengontrol laju pemerintah.

Membiarkan oposisi berjalan dalam koridor politik yang senyap dan sunyi hanya akan menciptakannya yang laku dalam membarter kekuasaan. Sudah pasti bagi-bagi jatah sebagai upaya dalam membungkam mulutnya akan menjadi fenomena yang tidak lagi baru. Karena dukungan partisipasi masyarakat dalam upaya penguatannya sama sekali dibiarkan tidak terurus.

    Patrisius Jenila

    Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang | Aktif di Lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) | Kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
    Patrisius Jenila

    Latest posts by Patrisius Jenila (see all)