Perda agama tidak bisa digeneralisasi mewakili negara, agama, etnis, dan budaya tertentu.
Nalar Politik – Juru bicara PSI bidang hukum Rian Ernest menegaskan sikap PSI sebagai partai toleran. PSI, jelas Rian, sangat menghormati segala keyakinan agama/kepercayaan seluruh rakyat Indonesia.
“PSI adalah partai yang anti-intoleransi. Kami berjuang agar setiap warga bisa bebas menjalankan keyakinannya masing-masing,” tegas Rian.
Penegasan ini sekaligus jadi klarifikasi Rian atas kesalahpahaman orang terhadap pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie di Festival 11 PSI. Komitmen PSI dengan tidak mendukung pembentukan Perda berlandaskan agama dimaksudkan agar semua produk hukum mesti berdasar dari ideologi negara Pancasila.
“Sila pertama Pancasila adalah bentuk pengakuan terhadap Ketuhanan, bukan dukungan terhadap agama tertentu.”
Perda agama, lanjut Caleg DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur ini, tidak bisa digeneralisasi mewakili negara, agama, etnis, dan budaya tertentu.
“Semua agama/kepercayaan mengajarkan kebaikan dan keadilan. Saya percaya bahwa di dalam negara, nilai-nilai luhur dari agama yang ada dapat jadi rujukan bagi kebijakan publik.”
Sebelumnya, dalam pidato Grace di Festival 11 PSI, sempat disinggung soal perda agama. Grace menilai perda tersebut adalah bentuk produk hukum yang cenderung intoleran, diskriminatif, jauh dari spirit PSI.
“Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa,” kata Grace.
Bagi Grace, komitmen ini merupakan misi PSI. Pengurus hingga kader dan simpatisan PSI diharapkan bersama-sama mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan segala bentuk perbuatan intoleransi di negeri ini. Dan melawan perda berbasis agama merupakan salah satu bentuk pencegahannya.
- PERMIKOMNAS Prediksi Masa Depan; Apa yang Akan Terjadi? - 1 Maret 2021
- Kalangan Profesi Hukum Harus Dukung Penuh UU Cipta Kerja - 5 Januari 2021
- KPPU Dukung Persaingan Usaha yang Sehat di UU Cipta Kerja - 4 Januari 2021