Jika KAHMI Deklarasikan Anies Jadi Capres, Berarti Ia Tidak Tuntas Ber-HMI

Jika KAHMI Deklarasikan Anies Jadi Capres, Berarti Ia Tidak Tuntas Ber-HMI
Anies Baswedan di tengah-tengah kader HMI | EduNews

Nalar Politik – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengimbau kepada seluruh kadernya untuk tidak mendeklarasikan dukungan ke Anies Baswedan jadi calon presiden. Bahwa siapa pun yang ikut, terlibat, dan mengajak kader HMI lainnya, tak terkecuali oleh Korps Alumni HMI (KAHMI), berarti yang bersangkutan tidak tuntas dalam ber-HMI.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

“Jika ada pengurus KAHMI (Korps Alumni HMI) mengajak kader HMI untuk deklarasi mendukung Anies Baswedan, itu artinya yang bersangkutan tidak memahami makna independensi etis dan organisatoris. Bisa dipastikan, oknum tersebut tidak tuntas ber-HMI.”

Imbauan ini merupakan respons PB HMI terhadap rencana deklarasi capres Anies Baswedan yang diusung oleh Majelis Nasional KAHMI. Selaku Ketum PB HMI, Respiratori menyatakan bahwa secara institusi, HMI tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

“Apabila ingin mendukung calon presiden di tahun 2019, ya silakan, Tetapi jangan mengatasnamakan HMI, apalagi dengan menyebut jumlah kader HMI sebanyak 500 ribu yang akan memilih Anies Baswedan. Itu namanya klaim.”

Tak berhenti di situ, Respiratori juga melayangkan sepucuk surat resmi. Ia mencoba mengklarifikasi undangan KAHMI yang mengajak kader mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan tersebut sebagai sikap politik individu KAHMI.

“Undangan yang beredar di pesan WhatsApp Alumni dan Grup Kader merupakan suatu bentuk pengklaiman sepihak oleh oknum KAHMI. Sebab HMI, secara institusi, tidak akan terlibat dalam agenda deklarasi. Justru pesan tersebut telah menciptakan kegaduhan di internal HMI.”

Surat Klarifikasi PB HMI

Kepada Yth
Presidium Majelis Nasional KAHMI

Di Jakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah saya memperhatikan dengan seksama, atas rencana deklarasi yang akan dilakukan oleh KAHMI pada tanggal 12 Juli 2018 di Jakarta. Sekiranya penting untuk saya memberikan poin-poin klarifikasi. Demi menyelamatkan nama baik dan citra organisasi HMI, yang tercatut dalam pesan yang beredar.

Kakanda dan Ayunda yang saya cintai, kita tentu sepakat bahwa HMI adalah aset umat dan bangsa yang memiliki tradisi intelektual yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip idealisme. Oleh karena itu, segala bentuk sikap pragmatisme tidak dapat dibenarkan di HMI, apalagi persoalan perebutan kekuasaan politik.

Saya selaku Ketua Umum PB HMI berharap kepada seluruh pengurus Majelis Nasional KAHMI agar tidak menggunakan simbol serta nama organisasi HMI untuk dukung-mendukung Calon Presiden.

  1. PB HMI menolak segala bentuk klaim politik yang dapat merugikan dan merusak marwah organisasi HMI.
  2. Dengan membahasakan anggota HMI, KAHMI berpotensi akan menyeret nama organisasi ini ke arah politik praktis. Padahal, HMI bersifat independen dan bebas dari kepentingan kekuasaan.
  3. PB HMI menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga marwah independensi etis dan organisatoris sebagai wujud pertanggungjawaban sosial HMI terhadap umat dan bangsa.
  4. Dalam pendefinisian tersebut, telah terjadi generalisasi dan tafsir yang sesat. Karena, secara politik, HMI bersifat bebas dan mandiri. Artinya, pendefinisian Keluarga Besar HMI yang diklaim oleh KAHMI cukup melukai independensi etis dan organisatoris HMI.
  5. PB HMI perlu memyampaikan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam tidak ada keterhubungan politik manapun dalam konteks praktis dengan kandidat tertentu.
  6. Semestinya KAHMI melakukan agenda pembinaan yang bersifat akademis dan edukatif pada setiap anggota HMI, bukan kemudian membuat agenda politik yang bersifat pragmatis.

Terimakasih.

Hormat saya,
Saddam Al-Jihad
Ketua Umum PB HMI 2018-2020

___________________

Artikel Terkait:
Redaksi NP
Reporter Nalar Politik