Jokowi Dinilai Bawa Demokrasi Indonesia ke Titik Terendah

Jokowi Dinilai Bawa Demokrasi Indonesia ke Titik Terendah
©JP/Seto Wardhana

Nalar Politik – Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Juwita Hayyuning Prastiwi, menyebut demokrasi Indonesia sedang berada di titik terendah. Penyebab terbesarnya adalah buruknya kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal demikian Juwita tunjukkan melalui keterangan tertulisnya di The Conversation. Ia menarik temuan peneliti politik asal Australian National University, Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, yang menyebut demokrasi Indonesia mengalami kemunduran di era Jokowi.

“Jokowi menyuarakan komitmennya dalam menjaga demokrasi. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya,” tulis Juwita.

Di antara kebijakan yang dimaksud adalah keputusan kontroversial presiden yang mendukung pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP. Sikap aparat keamanan dalam menjaga aksi demonstrasi di berbagai kota juga dipandang anti-demokrasi sebab berlaku secara represif.

“Ini adalah rentetan dari beberapa kebijakan yang muncul pada era kepemimpinan Jokowi, yang telah mengikis demokrasi Indonesia.”

Sinya-sinyal anti-demokrasi tersebut, catat Juwita, sudah muncul jauh sebelum peristiwa tewasnya dua mahasiswa di Kendari, puluhan mahasiswa ditangkap, aktivis ditahan, hingga akan memberi sanksi kepada universitas yang mahasiswanya terlibat demonstrasi.

“Tanda-tanda ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.”

Kebijakan Jokowi yang Anti-Demokrasi

Diterangkan Juwita, sejumlah kebijakan Jokowi yang menyumbang pelemahan demokrasi bisa dilihat sejak munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Ini digunakan pemerintah untuk membubarkan HTI yang, walau benar secara substansial, cacat secara prosedur karena mengeliminasi proses peradilan.

Selain itu, terdapat pula pada Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Perpres ini, bagi Juwita, berbenturan dengan undang-undang dan semangat reformasi.

“Kekhawatiran masyarakat sipil bukan tanpa sebab. Di masa Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadi perangkat otoritarianisme yang memfasilitasi banyak pelanggaran HAM dan melanggengkan kekuasaan.”

Belum lagi soal tuduhan makar. Pada 2019, sejumlah pendukung Prabowo Subianto, lawan politik Jokowi di Pemilu berturut-turut, seperti Eggi Sudjana dan Kivlan Zen, menjadi isu paling menggugah akan anti-demokrasinya kepemimpinan Jokowi.

“Tuduhan makar seperti ini belum pernah dilakukan di masa pemerintahan pasca-reformasi, kecuali pada era Presiden SBY yang memenjarakan aktivis Filep Karma karena mendukung kemerdekaan Papua Barat.”

Tetapi pada era Jokowi, lanjut Juwita, banyak tokoh aktivis yang dikriminalisasi. Di antaranya adalah Veronica Koman, Dandhy Dwi Laksono, dan Ananda Badudu.

“Parahnya, para elite politik, baik yang mendukung pemerintah maupun tidak, terlihat makin kompak dalam melemahkan demokrasi.”

Hal itu dilihat Juwita dari dukungan sejumlah pihak atas RUU dan UU yang kontroversial, di mana dukungan politik begitu menyebar ke seluruh fraksi oposisi.

“Ini terlihat dari tidak adanya penolakan dari kubu oposisi terhadap RUU dan UU kontroversial yang dibahas di DPR. Seluruh fraksi setuju.”

Walau demikian, Juwita berharap ada gerakan yang mampu mengamankan demokrasi ke depan. Bahwa indeks demokrasi Indonesia yang terus menurun dari tahun ke tahun menjadi sebuah peringatan tersendiri.

“Demokrasi harus diamankan. Tidak terbatas lewat pemilihan umum, namun juga pada kontrol politik yang terbuka agar kecenderungan tirani mayoritas dapat ditekan.” [tc]

Baca juga: