Jokowi Perlu Menginternalisasi Etika Politik Machiavelli

Jokowi Perlu Menginternalisasi Etika Politik Machiavelli
©Tempo

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi pilpres menimbulkan reaksi yang kritis dari publik, terutama di kalangan cendikia yang merespons fenomena tersebut dengan berbagai tulisan. Putusan MK dinilai menyalahi prosedur dan standar etis yang diduga ada andil istana.

Uniknya, beberapa kali penulis membaca, baik di linimasa media sosial maupun dalam sebuah edisi Majalah Tempo yang mengasosiasikan hal tersebut dengan Machiavelli. Dengan kata lain, Machiavelli mereka tafsirkan sebagai seorang pemikir yang menjauhkan politik dari etika, penuh tipu muslihat, dan sejenisnya, yang kemudian terepresentasi oleh seorang Jokowi.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa Jokowi sama sekali bukan Machiavellianisme. Malahan, perilaku Jokowi sangat kontras dengan ajaran Machiavelli.

Standar Etis dalam Sebuah Negara Republik

Indonesia adalah sebuah negara berbentuk republik. Term republik ini mengandung berbagai implikasi, yang salah satunya adalah adanya rigiditas antara yang privat dan yang publik.

Rigiditas tersebut mengandaikan bahwa yang privat tidak bisa dan tidak boleh mengintervensi yang publik. Itu artinya, kepentingan privat, baik pribadi, keluarga, golongan tertentu tidak boleh mendominasi apa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Pemahaman ini adalah standar etis dan mendasar dalam sebuah negara republik, yang secara teoretik berasal dari tradisi republikanisme.

Bila kita cermati, langkah-langkah politik Jokowi mencederai apa yang menjadi standar etis dalam republikanisme tersebut, dan makin memperparah krisis atas nilai-nilai republikanisme. Dalam konteks ini, yang ingin penulis tegaskan, Machiavelli justru seorang pemikir republikanisme, dan dengan demikian ajaran Machiavelli sama sekali bertolak belakang dengan perilaku Jokowi.

Selama ini, ada banyak kesalahpahaman terhadap Machiavelli, termasuk para cendikia yang belakangan mengkritik Jokowi yang mengasosiasikannya dengan Machiavellianisme.

Membongkar Kesalahpahaman terhadap Machiavelli

Kekeliruan cendikia yang mengasosiasikan Jokowi dengan Machiavelli karena titik berangkatnya yang keliru dalam melakukan pembacaan terhadap Machiavelli. Umumnya, mereka yang menyalahpahami Machiavelli dan mengira bahwa Machiavelli mengajarkan politik yang penuh tipu muslihat, kediktatoran, dan sebagainya, karena hanya membaca The Prince dan celakanya melepaskan dari konteks spesifik risalah tersebut.

Baca juga:

Mereka seakan lupa atau tak mempunyai cukup pengetahuan bahwa Machiavelli hidup di Florensia, sebuah republik yang terancam invasi imperium-imperium besar.

Jadi, bila kita tafsirkan lebih lanjut, cara-cara kediktatoran dan sebagainya dalam rangka mempertahankan sebuah negara yang setiap saat bisa terancam memerlukan konsolidasi kekuasaan dan kestabilan politik dari Florensia itu sendiri.

Selain itu, Machiavelli menulis risalahnya yang lain, yang sama sekali bertolak belakang dengan The Prince, yakni Discourses on Livy. Dalam karyanya inilah Machiavelli menampilkan pemikirannya sebagai seorang republikan.

Dengan kata lain, kekeliruan selama ini dari para sarjana Indonesia yang memahami Machiavelli dalam pengertian yang pejoratif adalah karena melakukan pembacaan yang parsial. Mereka melupakan konteks spesifik dari The Prince, dan melupakan Discourses on Livy.

Namun, kesalahan dalam memahami Machiavelli bukan hanya datang dari para sarjana Indonesia. Misalnya saja The American Heritage Dictionary yang saya kutip dari George Klosko dalam History of Political Theory:

An Introduction (2013) mendefinisikan Machiavelianism sebagai “Political doctrine , which denies the relevance of morality in political affairs and holds that craft and deceit are justified in pursuing and maintaining political power”.

Itu sebabnya Machiavelli adalah salah satu pemikir yang paling banyak tersalahpahami. Dan di sinilah kita memerlukan pembacaan atas pemikiran Machiavelli secara komprehensif untuk memahami inti pemikiran Machiavelli.

Robertus Robert dan Hendrik Boli Tobi dalam Sosiologi Kewarganegaraan (2017) mengungkapkan bahwa inti ajaran Machiavelli adalah tentang kebebasan dan penekanannya pada vivere politico, politik yang hidup dalam praktik dan pikiran manusia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan ketika Machiavelli mengkritik dengan keras praktik pemerintahan yang tiran, oligarki, dan sebagainya. Pemerintahan tersebut tentu dapat menjadi penghalang kebebasan dan menghambat vivere politico.

Halaman selanjutnya >>>
Cusdiawan