Juru Parkir dan Mahasiswa Tanpa Mimpi

Juru Parkir dan Mahasiswa Tanpa Mimpi
©Tribun

Tulisan ini lahir dari kegelisahan ketika, di mana-mana, jamak saya melihat mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta melakukan pekerjaan sambilan di berbagai sektor informal, seperti kafe, pertokoan, dan juru parkir.

Di dalam hati, saya bertanya, mengapa mereka yang datang dari pelbagai daerah di luar Pulau Jawa dengan tujuan utama ingin menempuh pendidikan di kota pelajar ini malah dengan begitu gampang mengubah orientasinya dari kuliah kepada kerja? Apakah faktor ekonomi merupakan satu-satunya alasan yang membuat mereka terdesak untuk bekerja? Faktor dan kondisi seperti apakah yang membuat mahasiswa sebagai kaum intelektual di Indonesia menjadi begitu pragmatis seperti ini?

Menjawabi tiga pertanyaan di atas, saya tergoda untuk mengutip kembali apa yang pernah diucapkan oleh Soekarno dalam salah satu pidatonya. Dengan antusias, Soekarno mengajak para pemuda masa itu dengan pernyataan preskriptif:

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”

Maksudnya, siapa pun Anda, jangan takut bermimpi. Sebab, secara geopolitik, kemerdekaan Indonesia terwujud bukan karena perjuangan rakyat melawan tank Belanda menggunakan bambu runcing, melainkan karena kecerdasan imajinatif Soekarno dalam membaca situasi percaturan dunia ketika Perang Dunia II. Ia menggunakan wawasan itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme warga untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kata kuncinya adalah imajinasi (politik)!

Maraknya mahasiswa yang ‘mengisi’ waktu luangnya dengan bekerja membuktikan bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan saat ini. Baik itu dalam keluarga maupun institusi pendidikan yang alpa menempatkan imajinasi sebagai hal paling sublim.

Kesan pertama yang muncul ketika melihat fenomena seperti ini tentu menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai alasan utama. “Saya bekerja hanya untuk menambah uang buat beli beras,” demikian alasan yang disampaikan oleh seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Yogyakarta yang memutuskan untuk menjaga parkir di daerah Babarsari.

Tentu saja, saya ragu dengan alasan tersebut. Mengapa? Mustahil seorang mahasiswa yang datang jauh-jauh dari NTT ke Yogyakarta, misalnya, dikirim oleh orang tuanya tanpa disertai dengan perencanaan keuangan yang matang. Selain bodoh, tentu saja strategi pendidikan para orang tua di NTT mesti dikaji ulang.

Tetapi jika para orang tua punya perencanaan yang matang, mengapa para mahasiswa tersebut menjadi begitu pragmatis jika bukan karena hegemonisasi wacana kesuksesan yang diukur dari memiliki pekerjaan?

Dengan kata lain, masyarakat dan negara menanamkan dalam diri setiap orang bahwa pengangguran adalah momok. Dengan demikian, bekerja dianggap sebagai satu-satunya solusi paling tepat untuk keluar dari stigma tersebut. Lalu terjadilah kecelakaan ini: bukannya mengubah sistem sosial dan politik, mahasiswa justru hanyut dalam logika yang dimainkan oleh, mengutip Louis Althusser, aparatus-aparatus negara.

Membongkar Formasi Wacana Mahasiswa

Tiga pertanyaan yang saya sebutkan di awal tulisan ini hanya bisa dijawab dengan membongkar logika formasi wacana mahasiswa sekaligus kaum muda di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan saya, fenomena mahasiswa yang bekerja part-time merupakan salah satu simtom dari logika besar yang dimainkan oleh negara. Mereduksi konsep mahasiswa sebagai kaum muda dengan dimensi politik menjadi sekadar generasi milenial.

Jika generasi milenial adalah mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, suka pada hal-hal baru, suka berdiskusi dan berdebat, tentu saja suasana kampus menjadi tempat paling indah untuk adu gagasan. Tapi, apakah itu benar?

Seperti pada era Soeharto, kini mahasiswa didefinisikan hanya sekadar kumpulan orang dalam rentang usia tertentu guna melanggengkan proyek politik developmentalisme alias pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Soeharto pernah membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tahun 1973. Di situ, imajinasi politik kaum muda benar-benar dikekang. Agar spirit revolusioner yang pernah hidup pada era Soekarno tidak sampai mengganggu kebijakan pembangunan.

Baca juga:

Rupanya logika yang sama juga diterapkan oleh negara akhir-akhir ini. Meskipun kebijakan pemerintah tidak dilakukan secara koersif, namun sama sekali tidak ada ruang bagi berkembangnya imajinasi dalam diri kaum muda.

Hal tersebut tampak, misalnya, dalam pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kaum muda di Indonesia agar memahami soal Al hingga Bitcoin. Sebab, kata Jokowi, “Jika anak muda tidak menguasai perubahan tersebut, negara Indonesia akan kalah berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain.” (CNN Indonesia, 17 Maret 2019)

Logika pembanguan tersebut juga ditegaskan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam Siaran Pers Nomor 164/SP/HM/BKKP/IX/2018. Di situ, Mohamad Nasir mengatakan bahwa anak muda merupakan sumber ekonomi baru di era revolusi industri 4.0 (Ristekdikti.go.id).

Konsentrasi berlebihan pada aspek pembangunan seperti itu pada akhirnya menciptakan diskriminasi berlebihan pada disiplin ilmu yang dianggap tidak punya kontribusi sama sekali pada pembangunan dan kemajuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Kelembangaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Totok Prasetyo. Ia mengatakan rumpun sosial humaniora tidak memenuhi kebutuhan industri.

“Jangan sampai perguruan tinggi kita terlalu banyak yang humaniora dan sosial saja,” katanya usai peresmian laboratorium Co-Op di Universitas Prasetiya Mulya, Tangerang, Selasa, 12 Maret 2019.

Miris memang. Pengabaian terhadap disiplin ilmu sosial humaniora di Indonesia terjadi tepat ketika lingkungan akademis di Eropa dan Amerika memprioritaskan hal tersebut. Alasan utamanya, yakni kompleksitas persoalan sebuah bangsa tidak serta-merta dipecahkan hanya melalui proyek pembangunan fisik. Ia mesti juga ditunjang oleh pembangunan mental dan intelektual.

Sasaran kunci yang mesti menjadi perhatian adalah kaum muda. Sebab, “sejarah Indonesia itu sejarah angkatan muda. Angkatan tua itu jadi beban,” kata Pramoedya Ananta Toer dalam wawancara dengan majalah Playboy Indonesia.

Selanjutnya, pada perayaan HUT ke-81 kelahirannya, tahun 2006, Pram mengajukan sebuah pertanyaan lain. Mengapa pemuda yang dengan gemilang menyingkirkan rezim Soeharto tidak menghasilkan tokoh politik nasional?

“Part-Time” sebagai Simptom dari Ketiadaan Mimpi

Saya dibesarkan dalam keluarga yang menempatkan cita-cita sebagai hal yang paling krusial karena menentukan akan menjadi seperti apa diri saya kelak. Asumsi saya, hal inilah yang tidak ditanamkan dalam diri seorang mahasiswa sejak kecil.

Ambil contoh: jika saya bercita-cita menjadi seorang dosen 10 tahun kemudian, saya perlu menetapkan strategi apa yang perlu ditempuh agar cita-cita itu dapat diwujudkan. Seperti: belajar menulis di jurnal ilmiah, menjadikan kebiasaan membaca dan berdiskusi sebagai habitus. Juga, mengikuti perkembangan disiplin ilmu yang sedang digeluti di belahan dunia lain, membangun relasi yang sehat dengan siapa saja yang kelak punya andil mewujudkan cita-cita tersebut, dan seterusnya.

Tanpa rencana jangka panjang yang jelas, cita-cita hanya menjadi ilusi semata. Bekerja part-time merupakan satu-satunya cara yang dianggap ampuh mengisi kekosongan imajinasi tersebut.

Di tengah situasi miris seperti ini, saya teringat pernyataan aktivis gerakan mahasiswa tahun 1960-an, Soe Hok Gie. Ia mengatakan:

“Tugas seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa lepas dari arus masyarakat yang kacau. Tapi mereka tidak bisa lepas dari fungsi sosialnya, yakni bertindak jika keadaan mulai mendesak. Kaum intelektual yang diam di saat keadaan mulai mendesak telah melunturkan nilai kemanusiaan.”

Dibahasakan secara lain, sambil tidak menyalahkan mereka yang bekerja part-time. Alih-alih mengatasi kegagapannya dalam membaca suasana zaman, mahasiswa justru bekerja demi mengisi krisis rekognisi sosial yang melanda hidupnya. Alih-alih mengubah sistem bursa tenaga kerja yang diskriminatif, mahasiswa justru diperdaya oleh iming-iming sekantong uang. Dan, tentu saja, insentif label “mandiri” yang disematkan oleh cara berpikir konservatif masyarakat.

Padahal, mahasiswa saat ini hendaknya belajar dari kaum muda pada masa kolonial yang berupaya masuk dalam tatanan sosial Hindia Belanda yang rasial dan mengubahnya melalui pendidikan.

Tuntutan untuk mengubah sistem tentu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti mustahil.

Baca juga:

Bandingkan, misalnya, melalui analisis tentang kolonialisme dan imperialisme, kekuatan gerakan mahasiswa Eropa berupaya menemukan bahwa melalui Marxisme sebagai kerangka kerja dapat dihasilkan sebuah analisis yang mendalam tentang kondisi masyarakat kapitalis dan sistem neoliberalisme di mana kita hidup saat ini. Perspektif ini juga akan membantu para mahasiswa agar mengerti kenapa kita harus mengikatkan diri pada kekuatan-kekuatan ini di tingkat dunia.

Di Jerman, misalnya, proses ini terjadi dalam waktu kurang dari enam bulan. Gerakan mahasiswa dimulai dengan mempertanyakan struktur universitas yang otoriter, dan terus menuju masalah imperialisme.

Demikian pula di Venezuela pada 27 Februari 1989 (yang kemudian dikenal sebagai peristiwa “Caracazso”). Bersama rakyat , mahasiswa melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan sayap kanan Carlos Andrѐs Perez yang menaikkan harga bensin.

Upaya yang sama juga ditegaskan oleh seorang Marxist dari Belgia, Ernest Mandel. Pada tahun 1968, ia berbicara di depan 33 perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada, dari Harvard ke Berkeley dan dari Montreal ke Vancouver.

Selanjutnya, dalam salah satu pidatonya pada Seminar Ilmu dan Kesejahteraaan di Universitas Leiden tahun 1970, Mandel mengingatkan para mahasiswa bahwa kebutuhan kapitalisme saat ini akan tenaga kerja yang terlatih dalam jumlah besar merangsang ekspansi universitas yang cepat dan menghasilkan “proletarianisasi” tenaga intelektual yang tunduk kepada tuntutan-tuntutan kapitalis dan tidak berhubungan dengan bakat perorangan dan kebutuhan manusia.

Menurutnya, mahasiswa harus berjuang di dalam universitas dan, di balik itu, untuk masyarakat. Menempatkan pendidikan untuk rakyat di depan penumpukan barang. Sayangnya, mahasiswa kita akhir-akhir ini berada di bawah tuntutan tentatif: punya pekerjaan, menikah, dan menempati rumahnya sendiri dalam jangka waktu tertentu.

Sebab, jika hal ini tidak terpenuhi, maka pemuda dianggap dan sangat mungkin didefinisikan sebagai gagal. Akibatnya, mahasiswa kita menjadi makin orang paling individualistik.

Sebelumnya, kesuksesan seorang mahasiswa diukur berdasarkan dimensi kolektif-kolegial dalam suasana kebersamaan. Dewasa ini, kesuksesan dianggap datang dari hasil belajar di ruang perpustakaan yang sepi, bukan dari akumulasi diskusi bersama kawan-kawan dan mereka yang tertindas.

Itulah masa di mana mengejar IPK tinggi lebih penting daripada membangun jaringan. Lulus cum laude lebih diminati daripada mengasah kemampuan analisis.

Baca juga:

    Hans Hayon

    Mahasiswa dari Flores Timur, NTT. Buku kumpulan cerpennya berjudul 'Tuhan Mati di Biara' (Ende: Indah Indah, 2015) dan kumpulan esai 'Mencari yang Pintang, Menugur yang Terguncang' (Yogyakarta, 2019).
    Hans Hayon

    Latest posts by Hans Hayon (see all)