Kabut Asap yang Kian Menggoda

Kabut Asap yang Kian Menggoda
©Twitter

Sudah lebih dari sepekan lamanya, berita tentang kabut asap yang melanda Provinsi Riau mondar-mandir di lini masa media sosial saya. Alih-alih mendapat kabar baik, yang disodorkan dan di-post banyak media justru situasi dan kondisi yang makin memburuk. Kepungan kabut asap di Bumi Lancang Kuning itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Soal asap sungguh kian menggoda saja.

Beragam respons pun bermunculan. Selain bahu-membahu memadamkan kobaran api, beberapa kelompok masyarakat tampak melakukan aksi solidaritas, seperti bagi-bagi masker.

Pada waktu yang hampir bersamaan, aliansi mahasiswa juga berdemonstrasi. Mereka menggeruduk kantor gubernur, menuntut pemecahan dan penyelesaian masalah tersebut.

Tidak ketinggalan pula, upaya mengurangi dampak asap bahkan ditempuh melalui jalur spiritual. Berbekal semangat serta antusiasme yang tinggi, masyarakat di beberapa daerah dikabarkan sempat melaksanakan salat Istisqa secara berjemaah.

Hasilnya, sebagaimana ramai diperbincangkan, kabut asap tetap bertahan. Jarak pandang bahkan hanya mampu menembus kejauhan sekitar 200 meter. Sementara itu, beberapa aktivitas seperti proses belajar-mengajar harus terhenti untuk sementara waktu. Kualitas udara telah berada pada level berbahaya.

Pertengahan September ini saja, sudah ribuan orang yang terserang penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Jumlah yang lebih fantastis akan kita temukan jika hitungannya diakumulasi sejak Januari 2019. Sedikitnya, ada 281.626 penduduk Riau yang dinyatakan positif menderita ISPA (Mongabay).

Tidak berhenti sampai di situ, seperti termuat di laman Kompas, kabut asap baru-baru ini juga mengakibatkan 29 orang menderita ISPA Pneumonia. Terdapat pula 26 orang merasakan iritasi mata, 98 orang terkena diare, 122 orang mengalami muntah-muntah, dan 51 orang menanggung gangguan lainnya.

Masih terdapat sederet kerugian lainnya yang mesti ditanggung bersama, di luar sektor kesehatan. Sebut saja, pendidikan, lingkungan, maupun ekonomi. Kendati demikian, sialnya, perkara asap yang telah dipastikan selalu menyatroni daratan Riau setiap tahunnya, oleh segelintir orang, justru lebih akrab disapa dengan bencana alam.

Moeldoko, misalnya. Dengan embel-embel surat al-Baqarah ayat (155-156), Jenderal sekaligus Kepala Staf Kepresidenan ini tak segan-segan mengimbau masyarakat untuk selalu ikhlas dan tetap berdoa dalam menghadapi musibah. Katanya, itu didatangkan oleh Allah SWT.

Tanpa bermaksud menegasikan peran Tuhan, ungkapan itu mungkin benar. Sebagai salah satu alasan, tapi bukan satu-satunya alasan.

Menurut penuturan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Doni Monardo, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia. 80 persen dari lahan yang terbakar, yang, di kemudian hari, terbukti dijadikan sebagai kebun untuk dimanfaatkan (Tempo).

Tidak dapat tidak, saya harus sepakat dengan ungkapan, “Riau dibakar bukan terbakar.” Bukan Tuhan dalangnya, tapi manusia yang merasa Tuhan-lah yang berada di balik itu semua.

Peristiwa serupa, yang terjadi pada 2015 silam—meskipun menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun, tampaknya tidak benar-benar memberikan banyak pelajaran bagi mereka, pemangku jabatan dan kepentingan di negeri ini.

Parahnya lagi, emosi masyarakat acap kali dimainkan dan digiring untuk meyakini bahwa kondisi yang tengah dihadapi, hadir dan muncul secara tiba-tiba, tanpa campur tangan manusia (baca: alam dan Tuhan).

Walhasil, sudah dapat ditebak, dengan cara pandang dan pola penyelesaian kasus seperti disebut barusan, saling tuding adalah liputan utama yang acap kali dipertontonkan kepada masyarakat.

Negara, korporasi, hingga masyarakat akhirnya terlibat cekcok, saling lempar tanggung jawab. Sembari itu, hinaan bahkan makian terus dilayangkan negara tetangga, yang tak ingin ketenangan warganya terganggu akibat kiriman asap dari daratan Indonesia.

Tulisan ini memang tidak berkata banyak soal solusi. Bukan karena tidak ada, melainkan karena sudah bejibun tawarannya. Saya katakan, teramat gampang menemukan solusinya, baik melalui artikel, jurnal, maupun hasil penelitian. Hanya saja, implementasinya yang kurang—untuk tidak mengatakan tidak pernah terlihat.

Terbaru, rekomendasi kepada Gubernur Syamsuar datang dari sekolompok masyarakat yang mengatasnamakan Pijar Melayu. Sebagai putra daerah, yang tidak diragukan lagi pengalamannya dalam merasakan bagaimana pahit-manisnya aktivitas di tengah-tengah kabut asap, rekomendasi yang dilayangkan tentu patut mendapat perhatian.

Terdapat lima poin pokok yang disampaikan—sebagaimana juga telah sering kita dengar, yakni membangun koordinasi secara terintegrasi kepada seluruh stakeholder, penegakan hukum secara tegas, sosialisasi kepada masyarakat, membentuk posko kesehatan, dan menekan kebijakan pemerintah pusat.

Namun demikian, rekomendasi hanyalah sebatas rekomendasi. Tidak ada paksaan untuk menerima, terlebih lagi melaksanakannya. Semua terserah kalian saja, bapak pejabat yang terhormat! Terpenting untuk diperhatikan, masyarakat dewasa ini mulai kesulitan menerima kabut asap sebagai bencana alam atau musibah.

Saya tidak lupa dan masih segar betul di ingatan bagimana Riau—yang 50 persen dari total wilayahnya dipenuhi dengan gambut, kerap kali dijadikan sebagai tempat dan agenda politik beberapa elite, khususnya menjelang Pemilu.

Janji-janji politikus untuk menyelesaikan persoalan seperti kebakaran hutan tidak hanya satu-dua kali menghampiri telinga masyarakat Riau. Dan itu memang cukup menggiurkan. Meskipun belakangan menjadi terang, bahwa kampanye itu nyatanya tidak untuk direalisasikan. Semua sebatas mencari simpati dan dukungan publik belaka.

Segelintir orang akhirnya terjebak dalam perseteruan un-faedah hanya karena persoalan dukungan politik. Perseberangan politik, semisal cebong versus kampret, kembali mencuat ke permukaan. Yang jelas-jelas tampak dari sikap seperti itu ialah kabut asap masih memekat.

Padahal, spirit “senasib-sepenanggungan” dalam konteks ini lebih relevan untuk dikedepankan. Apalah daya, gerak pemerintah lamban, terutama pemerintah pusat. Pada akhirnya, membuat “penglihatan” sebagian masyarakat tidak lagi jernih untuk menilai suatu soal.

Syukur saja, hari ini, Presiden Jokowi dijadwalkan bertolak ke Provinsi Riau. Ia akan merasakan langsung dampak kabut asap hingga Selasa, esok hari.

Seperti biasa, selain melakukan sesi foto di TKP, Jokowi beserta jajaran menterinya juga melakukan rapat khusus. Mereka akan membahas kabut asap dan Karhutla.

Artinya, masyarakat masih dimungkinkan untuk menyampaikan secara langsung unek-unek yang dialami beberapa hari terakhir. Terlebih lagi setelah paru-paru sesak dan penuh terisi asap.

Presiden juga perlu diingatkan, lagi dan lagi. Khususnya, perihal gugatan yang telah didaftarkan masyarakat Riau ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, 10 Maret 2016. Meskipun gugatan tersebut hanya menghasilkan putusan damai, namun para tergugat belum atau bahkan setengah hati merealisasikan kesepakatan itu.

Di tahun yang sama pula, masyarakat Kalteng juga pernah melakukan gugatan CSL (Citizen Law Suit). Putusannya menyebutkan, Pemerintah (Presiden, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kasus Karhutla, mulai dari tingkat PN, PT, hingga MA.

Tiga Pengadilan di atas bersepakat, pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan di Kalimantan dan beberapa provinsi lainnya pada tahun 2015 lalu, termasuk Riau. Negara berkewajiban hadir membuat peraturan yang melindungi keselamatan warga dan lingkungan, sekarang maupun akan datang.

Terakhir, ingatkan juga, anggaran dana yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Riau 2018 lalu, khususnya penanggulangan Karhutla, nyaris menyentuh angka 7 miliar. Namun, nominal sebesar itu, entah cukup atau tidak, masih didominasi untuk keperluan belanja pegawai. Sedangkan sistem informasi yang dimiliki masih sebatas untuk keperluan mengumumkan jumlah titik hot spot, bukan luas lahan kebakaran hutan.

Jadi, kalian, serius sedikitlah! Kendati kalian tutup mata dengan kondisi masyarakat yang tengah menutup hidungnya, percayalah, tidak sedikit di antara mereka yang tidak menutup mulutnya, menuntut kalian segera mundur dari jabatan.

    Abu Bakar

    Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

    Latest posts by Abu Bakar (see all)