Kabut Asap yang Kian Menggoda

Tulisan ini memang tidak berkata banyak soal solusi. Bukan karena tidak ada, melainkan karena sudah bejibun tawarannya. Saya katakan, teramat gampang menemukan solusinya, baik melalui artikel, jurnal, maupun hasil penelitian. Hanya saja, implementasinya yang kurang—untuk tidak mengatakan tidak pernah terlihat.

Terbaru, rekomendasi kepada Gubernur Syamsuar datang dari sekolompok masyarakat yang mengatasnamakan Pijar Melayu. Sebagai putra daerah, yang tidak diragukan lagi pengalamannya dalam merasakan bagaimana pahit-manisnya aktivitas di tengah-tengah kabut asap, rekomendasi yang dilayangkan tentu patut mendapat perhatian.

Terdapat lima poin pokok yang disampaikan—sebagaimana juga telah sering kita dengar, yakni membangun koordinasi secara terintegrasi kepada seluruh stakeholder, penegakan hukum secara tegas, sosialisasi kepada masyarakat, membentuk posko kesehatan, dan menekan kebijakan pemerintah pusat.

Namun demikian, rekomendasi hanyalah sebatas rekomendasi. Tidak ada paksaan untuk menerima, terlebih lagi melaksanakannya. Semua terserah kalian saja, bapak pejabat yang terhormat! Terpenting untuk diperhatikan, masyarakat dewasa ini mulai kesulitan menerima kabut asap sebagai bencana alam atau musibah.

Saya tidak lupa dan masih segar betul di ingatan bagimana Riau—yang 50 persen dari total wilayahnya dipenuhi dengan gambut, kerap kali dijadikan sebagai tempat dan agenda politik beberapa elite, khususnya menjelang Pemilu.

Janji-janji politikus untuk menyelesaikan persoalan seperti kebakaran hutan tidak hanya satu-dua kali menghampiri telinga masyarakat Riau. Dan itu memang cukup menggiurkan. Meskipun belakangan menjadi terang, bahwa kampanye itu nyatanya tidak untuk direalisasikan. Semua sebatas mencari simpati dan dukungan publik belaka.

Segelintir orang akhirnya terjebak dalam perseteruan un-faedah hanya karena persoalan dukungan politik. Perseberangan politik, semisal cebong versus kampret, kembali mencuat ke permukaan. Yang jelas-jelas tampak dari sikap seperti itu ialah kabut asap masih memekat.

Padahal, spirit “senasib-sepenanggungan” dalam konteks ini lebih relevan untuk dikedepankan. Apalah daya, gerak pemerintah lamban, terutama pemerintah pusat. Pada akhirnya, membuat “penglihatan” sebagian masyarakat tidak lagi jernih untuk menilai suatu soal.

Baca juga:

Syukur saja, hari ini, Presiden Jokowi dijadwalkan bertolak ke Provinsi Riau. Ia akan merasakan langsung dampak kabut asap hingga Selasa, esok hari.

Seperti biasa, selain melakukan sesi foto di TKP, Jokowi beserta jajaran menterinya juga melakukan rapat khusus. Mereka akan membahas kabut asap dan Karhutla.

Artinya, masyarakat masih mungkin untuk menyampaikan secara langsung unek-unek yang mereka alami beberapa hari terakhir. Terlebih lagi setelah paru-paru sesak dan penuh terisi asap.

Presiden juga perlu kita ingatkan, lagi dan lagi. Khususnya, perihal gugatan yang telah masyarakat Riau daftarkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, 10 Maret 2016. Meskipun gugatan tersebut hanya menghasilkan putusan damai, namun para tergugat belum atau bahkan setengah hati merealisasikan kesepakatan itu.

Di tahun yang sama pula, masyarakat Kalteng juga pernah melakukan gugatan CSL (Citizen Law Suit). Putusannya menyebutkan, Pemerintah (Presiden, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kasus Karhutla, mulai dari tingkat PN, PT, hingga MA.

Tiga Pengadilan di atas bersepakat, pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan di Kalimantan dan beberapa provinsi lainnya pada tahun 2015 lalu, termasuk Riau. Negara berkewajiban hadir membuat peraturan yang melindungi keselamatan warga dan lingkungan, sekarang maupun akan datang.

Terakhir, ingatkan juga, anggaran dana yang Pemerintah Provinsi Riau alokasikan pada 2018 lalu, khususnya penanggulangan Karhutla, nyaris menyentuh angka 7 miliar. Namun, nominal sebesar itu, entah cukup atau tidak, masih dominan untuk keperluan belanja pegawai. Sedangkan sistem informasi masih sebatas untuk keperluan mengumumkan jumlah titik hot spot, bukan luas lahan kebakaran hutan.

Jadi, kalian, serius sedikitlah! Kendati kalian tutup mata dengan kondisi masyarakat yang tengah menutup hidungnya, percayalah, tidak sedikit di antara mereka yang tidak menutup mulutnya, menuntut kalian segera mundur dari jabatan.

    Latest posts by Abu Bakar (see all)