Kado Ultah untuk Kabupaten Pinrang

Kado Ultah untuk Kabupaten Pinrang
┬ęTribun

61 tahun merupakan rentang waktu yang panjang. Akan tetapi, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pinrang masih belum sesuai dengan harapan.

Dalam membangun Kabupaten Pinrang, pastinya banyak masalah besar yang dihadapi untuk dipecahkan, namun hal tersebut bukan alasan roda kepemimpinan pemerintah daerah menjadi stagnan. Sungguh sangat miris jika berbicara tentang Pinrang kita hanya disuguhkan dengan persoalan-persoalan keterbelakangan dan kemunduran.

Sejarah mencatat Kepala daerah sudah silih berganti. Sejak tahun 1960 sampai dengan 2021 ini Kabupaten Pinrang tercatat telah memiliki 15 Kepala Daerah (Bupati).

Tidak bisa dipungkiri dalam memori sejarah bahwa kebijakan pemerintah dari pusat dan daerah sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Mereka silih berganti menjalankan strategi, yang sebenarnya sama saja. Hal inilah yang menimbulkan persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik yang buruk, kesenjangan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semu.

Pada setiap momentum kampanye kita selalu disuguhkan pernyataan Abraham Lincoln tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berorientasi untuk rakyat (for the people), dari rakyat (from the people), dan oleh rakyat (by the people).

Namun dalam pengaplikasiannya begitu jarang kita menemukan kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan rakyat pada setiap roda kepemimpinan Kepala Daerah. Akhirnya tidak salah jika spekulasi berkembang di tengah masyarakat mengibaratkan bahwa pergantian Kepala Daerah sama halnya seperti sebuah produk dagangan yang hanya berganti kemasan saja.

Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pinrang ke-61 ini jangan sampai hanya diisi dengan kegiatan yang bersifat seremonial belaka tanpa makna. Kita masih sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 yang hampir membuat kita tidak berdaya setahun belakangan ini. Ditambah lagi masih begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada situasi saat ini segala bentuk kebijakan harus dipikirkan secara komprehensif agar persoalan-persoalan yang sebenarnya masih itu-itu saja dapat diselesaikan dengan langkah yang tepat.

Falsafah pembangunan yang digaungkan oleh pemerintah daerah saat ini mengadopsi Falsafah Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemilihan falsafah ini sebagai landasan dalam merumuskan segala arah kebijakan menjadi langkah awal yang baik.

Namun yang harus digarisbawahi, falsafah tersebut harus disosialisasikan dengan masif pada semua tingkatan instansi di bawah naungan Pemerintah Daerah. Karena kesamaan persepsi di setiap instansi akan mendorong lahirnya pelbagai kebijakan yang efisien dan efektif dalam menjawab persoalan di di tengah masyarakat.

Segala persoalan yang terjadi memang kurang bijaksana jika hanya dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Seluruh elemen masyarakat juga perlu mendukung segala program yang mampu meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyat Kabupaten Pinrang.

Optimisme terhadap pembangunan Kabupaten Pinrang dapat melangkah bahkan melompat lebih jauh harus digelorakan. Selain itu, masyarakat juga perlu melantangkan suara dan memasifkan gerakan dalam mengawasi jalannya pemerintahan khususnya pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata sebagai bentuk cinta terhadap Pinrang.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi bagian penting dan titik strategis dalam mewujudkan good governance.

Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik menyebutkan, bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia. Pemerintah sebagai salah institusi penyelenggara pelayanan publik secara sederhana dapat disebut sebagai penyedia layanan publik. Sudah jelas harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik telah disusun komponen standar pelayanan publik yang didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat. Dengan adanya standar pelayanan publik tentunya memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan.

Namun dalam kenyataannya pemerintah daerah masih sangat buruk dalam pelayanan publik khususnya dalam memanfaatkan kemajuaan teknologi dan informasi. Hal tersebut dapat kita lihat pada tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten di mana keterbukaan informasi masih begitu sulit diakses. Sehingga masih menjadi hal lumrah di tengah masyarakat Kabupaten Pinrang dalam mengurus sesuatu terjadi tindakan-tindakan maladminsitratif seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan sebagainya.

Tindakan-tindakan tersebut tentunya sangat disayangkan jika masih terjadi karena pelayanan publik yang efektif dan efisien selalu digaungkan kepala daerah saat ini dalam memenuhi janji politik sesuai dengan misi pemerintahannya.

Pendidikan dan Kesehatan

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan sektor pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas. Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat mempunyai korelasi yang berbading lurus dengan tingkat produktivitas masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, makin tinggi pula produktivitas masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tentunya diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya.

Peningkatan pendidikan selalu saja hanya menjadi jualan politik yang begitu seksi saat menjelang pilkada. Namun pada saat melihat kondisi di lapangan, persoalan dasar terkait peningkatan pendidikan masih saja berakhir janji tanpa solusi konkret. Tenaga pendidik yang kurang merata hingga gedung sekolah yang tidak terawat merupakan masalah yang terus-menerus terjadi hingga saat ini.

Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut agar seluruh masyarakat mampu menikmati pendidikan dengan kualitas yang lebih baik. Di sisi lain, peningkatan sektor pendidikan akan membawa angin segar dalam mengaktualisasilkan agenda-agenda pemerintah daerah.

Selain pendidikan, kesehatan juga tentunya akan menjadi hal esensial yang dibutuhkan oleh manusia, dan menjadi hak warga atas pemerintah. Di mana pun warga tersebut berada serta bagaimanapun status sosial ekonominya, pelayanan kesehatan harus diwujudkan dengan baik untuk menjawab tantangan-tantangan yang datang pada bidang kesehatan.

Apalagi dengan adanya desentralisasi pada bidang kesehatan akan memberi peluang besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil andil penting dalam penanganan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Perhatian khusus pada sektor kesehatan harus terap menjadi program yang harus dipenuhi dengan sebaik mungkin. Beberapa daerah yang berada di pelosok harus segera diperhatikan dengan menempatkan beberapa tenaga kesehatan di daerah yang secara akses transportasi masih sulit. Sungguh sangat melukai hati jika kita masih disuguhkan berita warga yang meninggal karena buruknya perhatian pemerintah pada sektor kesehatan.

Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik

Pembangunan infrastruktur merupakan tujuan untuk mewujudkan Nawa Cita dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana infrastruktur adalah jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasana publik akan mengakibatkan kemajuan yang pesat dan memperlancar urat nadi pemerintahan daerah, karena begitu banyak potensi yang dapat menjadi ciri khas Kabupaten Pinrang akan terekspose ke permukaan umum dan dikenal banyak orang dengan terbukanya jalur transportasi dan komunikasi.

Tidak bisa dibantah kesenjangan insfraktur dan sarana prasana publik sangat dirasakan oleh masyarakat pegunungan Pinrang bagian utara. Pemerintah daerah harus memberi perhatiaan khusus agar keadilan sosial dapat dirasakan juga masyarakat Pinrang bagian utara. Apalagi wacana pembentukan DOB Pinrang Utara telah digelorakan di mana-mana. Jika pemerintah daerah Kabupaten Pinrang masih tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut, wacana ini akan lebih masif lagi.

Dikotomi Pinrang Selatan dan Pinrang Utara yang telah berkembang di tengah masyarakat harus segera diakhiri dengan mencari solusi terbaik. Masyarakat Pinrang Utara jangan hanya disayangi pada saat momentum pilkada saja. Begitu banyak persoalan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat Pinrang bagian utara.

Begitu banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan di wilayah ini, baik pada sektor pertanian maupun sektor pariwisata. Sangat disayangkan jika wilayah tersebut masih terabaikan padahal begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan jika pemerintah daerah cerdas dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

Miftahul Awal Rahman
Latest posts by Miftahul Awal Rahman (see all)