Kalau Saya Jadi Menteri Pendidikan

Kalau Saya Jadi Menteri Pendidikan
Mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan

Kalau saya menjadi seorang menteri pendidikan, saya akan berusaha mengkritik industri pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau bisa, saya bakalan menghilangkan industri-industri yang memperparah sistem pendidikan (kalau perlu semuanya) yang ada di Indonesia ini.

Jujur saja, sewaktu di hari pertama yang terhitung sebagai masa pelatihan saya sebagai seorang guru les, pengen rasanya muntah. Mual pun akan menyambut.

Rasanya memang aneh kalau mendengar sesuatu yang sangat mengerikan pada saat pertama kalinya. Di saat itu, mentor saya menjelaskan tujuan tempat les yang saya bakalan tempati nantinya. Dia menjelaskan dengan gamblangnya kalau dunia pendidikan itu sudah termasuk industri. Oleh karenanya, “kita harus bersaing,” katanya dengan mudahnya.

Bukan hanya muntah dan mual, sakit kepala pun datang. Itu disebabkan saya masih tak bisa menerima dengan adanya industri di sistem pendidikan Indonesia. Di mana-mana yang namanya industri pasti ada kaitannya dengan bisnis (pasti kembali lagi ke duit).

Belum lagi siapa yang diuntungkan di bisnis itu, pasti bukan orang yang miskin. Saya merasa kesalahan pertama yang dilakukan di Indonesia sebelum kita mengkritik yang lain-lainnya adalah karena hal ini terabaikan, hal industri pendidikan.

Jika industri muncul, keadilan di dunia pendidikan bakalan tak stabil. Banyak yang mengkritik dan mengabaikan fakta kalau di Finlandia itu memakai sistem sosialisme dalam sistem pendidikannya.

Baiklah. Saya merupakan seseorang tak paham agama, tapi saya yakin setiap agama selalu mengingatkan kita bahwa peraturan-peraturan yang kita sepakati itu selalu memiliki kebaikan bukan keburukan.

Saya sepakat dengan Aamin Maalouf, seorang pemikir dari timur, tentang idenya kalau banyak orang mengabaikan pengaruh manusia terhadap agama. Justru yang selalu dibesar-besarkan itu pengaruh agama terhadap manusia. Ya, wajar saja. Namanya manusia. Yang jelas, saya bukanlah ahli agama.

Industri kadang mengabaikan yang sosial. Jika Marx pernah mengatakan kalau salah satu sifat kapitalisme, yaitu terhambatnya sirkulasi produk selain penghimpunan produk pada satu titik, di industri pendidikan juga terkena dampaknya juga.

Apa yang membuat Finlandia menjadi negara yang maju dengan pendidikannya itu disebabkan negara tersebut tidak mengabaikan orang-orang yang paling tertindas. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya tunjangan tersendiri bagi mereka yang menganggur. Walaupun saya tak tahu secara mendetail, tapi itu salah satu bukti bahwa Finlandia merupakan suatu negara yang berbasis sosialis.

Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, bahkan mengatakan bahwa komunikasi sosial itu sangat penting dalam peradaban manusia. Dalam fase pertama pun, dia menjelaskan kalau ketidakadilan juga terjadi karena manusia pada saat itu tak bisa berbicara satu sama lain, sehingga yang sosial terabaikan.

Jika yang sosial terabaikan dan industri memegang kendali pada sistem pendidikan di Indonesia, bukan hanya ketidakadilan antara yang miskin dan kaya terjadi, bahkan para pendidik pun juga akan mengalami diskriminasi.

Bukan hal yang aneh lagi jika masih ada sarjana pendidikan yang masih menganggur. Industri pendidikan membuat sekolah-sekolah negeri harus bersaing satu sama lain, sehingga muncullah tren-tren terbaru (walaupun sudah basi), seperti sekolah favorit SMA negeri bla Makassar.

Calon pendidik yang menganggur pun kadang berusaha memasuki sekolah-sekolah negeri tersebut, tapi pada akhirnya bakalan kecewa juga. Soalnya masih ada lagi tingkatan di dalamnya. Misalnya masalah gaji. Gaji guru yang sudah disertifikasi pasti berbeda dengan guru yang masih honorer. Soalnya mereka adalah pelayan negara sedangkan guru yang honorer belum termasuk. Maksudnya? Jadi guru honorer cuma make idealisme nasionalisme doang untuk mendidik?

Jadi, kalau saya menjadi seorang menteri pendidikan, saya akan berusaha mengkritik industri pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau bisa, saya bakalan menghilangkan industri-industri yang memperparah sistem pendidikan (kalau perlu semuanya) yang ada di Indonesia ini.

Persaingan-persaingan yang ada di industri tersebut membuat sekolah negeri menjadi tak layak untuk dijadikan tempat mengajar. Sehat atau tidak, struktur perbedaan antara yang les dan yang tidak menjadi sangat mendominasi dalam sistem pendidikan kita. Itulah industri.

Jika menghilangkan industri-industri tersebut, apa yang telah didapatkan dari mereka bukanlah sia-sia, seperti pelatihan-pelatihan. Tak perlulah membuat tingkatan-tingkatan yang memperparah keadaan seperti yang sudah disertifikasi, pelayan negara, namun marilah fokuskan di pelatihan-pelatihan tersebut.

Jadi, hal yang kedua yang saya lakukan kalau saya jadi menteri pendidikan, perbanyak pelatihan-pelatihan yang tak terlalu memakan banyak waktu. Pengalaman saya saat ini bisa dijadikan modal jika difokuskan pada satu titik, sekolah-sekolah negeri.

Pantat saya sebenarnya sakit soalnya waktu masa pelatihan ini, saya diharuskan untuk melakukan observasi yang jangka waktunya berkisar sebulan. Setelah itu praktik mengajar. Jadi, cukup memakan dua bulan saja.

Namun, yang menariknya ini pernah dilakukan oleh menteri pendidikan Indonesia sebelumnya, pak Anies Baswedan. Beliau mengfokuskan betul di pelatihan-pelatihan dan bukan pada sistem jabatan atau pun tingkat-tingkatan belaka. Bahkan beliau pun mengadakannya di daerah-daerah pedalaman. Ini dilakukan agar para pendidik sadar kalau terjadi sebuah ketidakadilan antara yang hidup di kota dan bukan yang ada di kota.

Kalau sistem yang baru dilaksanakan sekarang oleh menteri pendidikan yang baru seperti 8 jam belajar di sekolah, saya merasa itu bagus tapi juga buruk. Soalnya masih ada PE’ER, ditambah lagi para siswa harus banyak belajar tentang nasionalisme, yang membuat saya heran.

Jika memang ini pendidikan karakter, tak seharusnya kita memaksakan nasionalisme kepadanya. Banyak yang mengatakan mereka kekurangan moral, tapi sebenarnya bukan itu menjadi fokus pendidikan karakter, melainkan membiarkan siswa memiliki karakter yang memang cocok pada dirinya sendiri.

Dan hal yang terakhir, kalau saya jadi menteri pendidikan, bakalan meratakan gaji para pendidik yang telah melalui masa-masa pelatihan itu. Memaksa para partai politik agar menyumbangkan duitnya khusus untuk pendidikan. Apalagi yang partai-partai makmur dan besar.

Ngapain berpolitik tapi tak peduli dengan pendidikan? Makanya kita membenci politik karena kita tak nyambung dengan politik, padahal sebenarnya kaitannya sangat erat.

Sebagai kesimpulan, jika saya menjadi seorang menteri pendidikan, saya bakalan menjadikan sistem pendidikan kita berfokus pada satu titik doang, yaitu sekolah negara, menghilangkan dominasi industri pendidikan, mengarahkan sosialisme sebagai pusat pendidikan, mengerti siswa dan guru yang paling tertindas di sistem tersebut.

Kedua, sama yang dilakukan bapak Anies, berfokus pada pelatihan dan bukan pada tingkatan-tingkatan status belaka. Terakhir, dana yang didapat dari partai atau hasil politik harus disalurkan untuk pendidikan. Namun, sayangnya saya sekarang adalah seorang calon pendidik yang menganggur. Jadi, selow aja, tulisan ini memang getol.

___________________

Artikel Terkait: