Kampus Antek Negara Serang Kebebasan Akademik

Kampus Antek Negara Serang Kebebasan Akademik
©Unsplash/beavilla

Kampus-kampus independen harus terus berhadapan dengan kampus antek negara dalam hal kebebasan akademik.

Ziyou dalam bahasa Cina mempunyai dua makna di dalam bahasa Inggris, yaitu: Liberty dan Freedom.

Kebebasan dan kemerdekaan adalah dua hal yang hakiki di mana pun. Termasuk dalam hal kebebasan akademik dan kemerdekaan berbicara di kampus. Bahkan, negara kita punya jaminan yang fasih tentang hal ini yang tertuang dalam perundangannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 ayat (1), telah menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi.

Namun, budaya deliberasi (kebebasan berpendapat, mempertimbangkan) yang dikampanyekan oleh kampus-kampus independen harus terus berhadapan dengan kampus-kampus antek negara dalam hal kebebasan akademik yang seharusnya ditegakkan oleh seluruh warga dan administrator universitas mana pun.

Itulah yang membuat kampus tidak pernah menjadi arena netral yang bisa diisolasi dari pengaruh para antek yang berpolitik untuk tuannya. Sejarah telah membuktikan bahwa kampus di Indonesia dan negara lain kerap menjadi arena pertarungan bermacam kelompok politik untuk berebut pengaruh dan kue kekuasaan.

Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik oleh kampus antek, seperti terbunuhnya mahasiswa pengunjuk rasa, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan, pembubaran pers mahasiswa ataupun tindak skorsing terhadap mahasiswa.

Bukan hanya di Indonesia, tindak pelanggaran kebebasan akademik ini termasuk pula memolisikan atau memidanakan ataupun pencekalan penggunaan instrumen UU ITE seperti yang terjadi di Lebanon kemarin. Tidak sedikit negara menyerang secara langsung mahasiswa dan akademisi.

Baca juga:

Internasionalisasi pendidikan tinggi juga menciptakan ancaman global baru bagi para akademisi dan mahasiswa. Kampus seakan tidak punya daya tawar ketika berhadapan dengan masyarakat atau kelompok penekan seperti negara yang otoriter dan bengis.

Contoh lain seperti Pemerintah Turki, misalnya, telah menyerang, memberhentikan, dan memenjarakan akademisi yang vokal di sana. Termasuk Hongaria telah merusak otonomi universitas dan menyerang bidang studi tertentu. Hal ini telah memaksa Universitas Eropa Tengah untuk meninggalkan Budapest.

Lebih jauh dan spesifik lagi yang pernah terjadi di Indonesia pada level kegiatan mahasiswa, semisal terdapat tekanan kepada pers mahasiswa oleh pihak kampus, seperti pembubaran Suara USU (Universitas Sumatera Utara) karena menerbitkan cerpen tema LGBT. Ada lagi, pelarangan terbit Balairung (UGM) lantaran memberitakan tanah sultan, serta pembubaran kegiatan diskusi soal Papua yang digelar Lembaga Penerbitan Mahasiswa Teropong Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Kebebasan berpikir dan berekspresi sangat penting bagi institusi pendidikan tinggi mana pun. Universitas dan perguruan tinggi berdiri tidak hanya untuk menyebarkan pengetahuan. Dengan cara yang sama, mereka menafsirkan, mengeksplorasi, dan memperluas pengetahuan itu dengan menguji yang lama dan mengusulkan yang baru dengan dihantarkan melalui kebebasan berbicara, berpikir, dan berpendapat.

UNESCO sendiri mendefinisikan “kebebasan akademik” sebagai hak “kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi, kebebasan dalam meneliti dan menyebarluaskan dan menerbitkan hasil riset”. Adalah wajar jika sering kali menginspirasi perdebatan sengit tentang berbagai masalah, seperti: sosial, ekonomi, dan politik yang membangkitkan gairah-gairah perubahan di segala bidang.

Dalam prosesnya, pandangan-pandangan dan ide pikiran mereka cepat atau lambat akan diungkapkan ke publik yang bisa jadi mungkin tampak salah, tidak menyenangkan, atau menyinggung. Begitulah sifat kebebasan berpikir, berpendapat, dan berbicara dalam menyaring dan menemukan idenya.

Di kampus yang independen, tidak ada ide yang bisa dilarang. Tidak ada sudut pandang atau pendapat pun gagasan yang dapat dianggap sangat salah atau dinilai dengan penuh kebencian. Universitas dan perguruan tinggi juga merupakan komunitas. Artinya, sering kali ditafsirkan sebagai kumpulan berbagai karakter yang bertempat tinggal.

Baca juga:

Tidaklah bisa jika kampus berusaha untuk menjadi lebih beragam dengan alasan apa pun. Kampus bukan milik mayoritas! Iklim kebebasan akademik kampus dapat sangat memengaruhi keberagaman institusi. Permusuhan atau intoleransi terhadap minoritas oleh mayoritas, apalagi didukung negara, sangatlah merusak kebebasan akademik kampus itu sendiri.

Intervensi pemerintah pusat masih sangat besar. Salah satu contoh dalam pemilihan rektor yang sering punya implikasi politik. Pemilihan rektor yang didukung pemerintah bisa memicu pelanggaran kebebasan akademik dan menghambat proses demokrasi.

Ekspresi-ekspresi rasis, seksis, homofobik, atau ucapan yang merendahkan etnis, perilaku yang melecehkan sudah saatnya dihapus.

Kemajuan akademis adalah tanggung jawab bersama, baik dari minoritas ataupun mayoritas. Ketakutan, ketegangan, dan konflik yang ditimbulkan oleh penghinaan tentunya dapat mengganggu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.

Penanganan masalah ketidaksopanan, intoleransi, ucapan yang menyinggung, dan perilaku yang melecehkan dengan berbagai level intensitasnya di kampus harus benar-benar mencerminkan sebuah penghormatan atas kebebasan berpendapat dan berbicara. Peran kampus seharusnya lebih diarahkan untuk menjaga kestabilan dan konduktivitas agar sebaik mungkin dapat dijadikan tempat dan aktivitas ap apun tanpa membedakan pandangan politik dan lainnya.

Perlu juga dibentuk lembaga-lembaga independen perawat kebebasan akademik seperti di AS, Asosiasi Profesor Universitas Amerika yang membentuk Komite Khusus tentang Kebebasan Akademik dan Keamanan Nasional. Juga memperkuat perundangan yang mendukung kebebasan akademik seperti pada keputusan kasus Mahkamah Agung AS tahun 1957, di mana universitas-universitas negeri di AS diwajibkan secara hukum untuk melindungi berbagai pandangan yang dilayangkan warga kampus, tanpa diskriminasi.

Bahkan, hukum di beberapa negara bagian AS – California dan New Jersey, misalnya – mewajibkan hal serupa untuk kampus swasta. Sedang di Indonesia semisal Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI).

Baca juga:

Hal lain yang sering mengganggu kebebasan akademik pada kampus antek adalah tentang program beasiswa yang sering digunakan untuk mengontrol kebebasan akademik. Seharusnya kampus menempatkan program beasiswa sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Kemudian, ada juga faktor komersialisasi kampus yang telah menyebabkan ancaman yang lebih serius dan tidak kentara bagi institusi terhadap kebebasan akademik. Tren pasar bisa sangat mengkhawatirkan bagi kampus untuk bersaing dalam merebut simpati negara.

Untuk mengatasi komersialisasi, kampus perlu memilah struktur pendanaan. Kampus juga tak perlu bertindak sebagai pesaing dalam pasar hanya untuk mengejar ranking.

Yang perlu lebih banyak dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dalam institusi kampus itu sendiri tentang arti kebebasan akademik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendiskusikan kebebasan akademik dalam pengajaran, dan memerdalam pengetahuan melalui mata kuliah yang ada.

Intelektual-intelektual kampus tidak sepenuhnya harus tunduk terhadap kekuasaan yang berusaha merusak produksi pengetahuan. Kampus tak perlu jadi antek dan harus mampu menggunakan pengaruhnya untuk melawan dominasi negara.

Every university has their own methodology as to how they conduct their curriculum. Some universities are regimentarians, others are free flowing. Some universities are disciplinarians, others are comedians or clowns. It depends on the university, not The King! — KM

Yudho Sasongko
Latest posts by Yudho Sasongko (see all)