Kanonisasi Sastra Kebiri Nalar Politik

Kanonisasi Sastra Kebiri Nalar Politik
©Val Vesa

Wacana kanonisasi sastra Indonesia digulirkan tahun lalu di Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) pada Desember 2018. Kongres yang diselenggarakan di kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membahas bagaimana dan seperti apa kanonisasi yang dapat memenuhi kebutuhan keseragaman dan eksistensi sastra Indonesia.

Bercermin pada usaha kanonisasi sastra yang pernah dilakukan, baik era kolonial, post-kolonial, revolusi, dan post-revolusi; masing-masing era tersebut menghasilkan satu kesimpulan: bahwa semua usaha penyeragaman dapat memicu dan menimbulkan konflik dan mematikan nalar politik masyarakat dan insan sastra itu sendiri. 

Kanonisasi sastra sangat erat hubungannya dengan tindak represif terhadap karya-karya sastra yang berseberangan dengan ideologi penguasa. Usaha untuk membuat seragam karya sastra tentunya merupakan tindakan tebang pilih saja. Sastrawan penjilat akan mendominasi urat nadi kebudayaan bangsa.

Bagi karya sastra yang bisa masuk kanon, tentunya cepat terangkat reputasinya. Karya-karyanya akan melakukan dominasi buku ajar, baik dicetak ulang ataupun menjadi bacaan wajib lainnya untuk keperluan politis tertentu.

Kata “kanon” yang berasal dari bahasa Yunani ini bermakna ukuran atau alat untuk mengukur (parameter), sekaligus sebagi perimeter (pembatas). Mana ada nilai-nilai intrinsik sebuah karya sastra yang dapat diukur dengan sebuah ketetapan ideologi dan dibatas-batasi kebebasannya dalam bernalar politis? Pakai standar (criterium canonicitatis) yang model mana?

Hal sama juga dialami oleh sebagian kitab suci yang pernah mengalami kanonisasi. Percikan dan gesekan akan selalu ada jika upaya untuk membuat seragam tersebut hadir dengan gaya dominasi yang represif pada ranah keanekaragaman dan kebebasan.

Jika kanon sastra Indonesia nanti berhasil disepakati dan dibuat secara institusional oleh lembaga pemerintahan, maka kepada siapa kanon tersebut diperuntukkan? Akankah menjadi bacaan wajib? Yang selanjutnya pasti merangsang kapitalisasi dan penguasaan pasar oleh pihak tertentu yang berkuasa.

Baca juga:

Di era kolonial dan post-kolonial, Balai Pustaka pernah hadir mendominasi karya sastra Indonesia. Balai Pustaka bisa disebut juga sebagai representasi sebuah kanonisasi.

Balai Pustaka awalnya adalah wadah dan taman bacaan rakyat. Pelan namun pasti, dengan segala cara, akhirnya dikuasai juga oleh penguasa untuk keperluan politiknya.

Kisruh kanon sastra Indonesia membuat beberapa sastrawan yang semestinya layak karyanya dimasukkan ke sebuah kanon malah tersingkir hebat hanya karena alasan politis saja.

Kanonisasi sastra era Balai Pustaka juga membuat bahasa Indonesia berasa elite di karya-karya sastra produksi Balai Pustaka, sedang yang di luarnya, dianggap rendahan. Selain faktor kebahasaan, ada juga permasalahan diskriminasi konten bacaan yang kedaerahan, semisal sentuhan Minang. Hal ini disebabkan karena jajaran redaksi di Balai Pustaka adalah orang-orang Minang.

Apakah estetika satu-satunya standar dalam menilai mutu karya? Apakah ketenaran penulisnya juga sebagai standar kanon? Pun, kedekatan para sastrawan dengan rezim? Kanonisasi sastra akan selalu erat berhubungan dengan politik kekuasaan yang sedang mendominasi.

Sudah tenar, bahwa Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu sastrawan terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Dengan Tetralogi Buru-nya, dia sudah berkali-kali masuk dalam nominasi pemenang Nobel Sastra. Dan kenyataannya, Tetralogi Buru ini pernah dilarang di Indonesia.

Ketika rezim berkuasa, siapa saja yang ketahuan memiliki satu saja dari keempat novel Pram ini pasti akan ditangkap dan dimasukkan penjara sebagai seorang subversif atau pengkhianat bangsa dan negara.

Padahal, tetralogi tersebut berisikan pemikiran dan nalar kritis seorang sastrawan Indonesia terhadap politik kolonialisme Belanda di Indonesia. Hanya karena penulisnya tertuduh seorang komunis, maka dengan segala kekuatan dan daya yang dimiliki oleh pemerintah, diberanguslah model-model Pram ini.

Dari kasus di atas, kita bisa melihat betapa eksistensi sebuah teks sastra sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks, baik dalam publikasi maupun resepsi atasnya. Termasuk sikap politis penguasa, yang dengan mudah dapat melakukan kanibalisasi terhadap karya sastra yang dianggap bertentangan dengan ideologi penguasa.

Sastra itu mempunyai kekuatan emansipasi, karena sastra selalu mengajak kita mempertanyakan segala ketetapan, norma-norma yang baku, dan tatanan kekuasaan yang ada. Ketika karya sastra menabrak pilihan politik penguasa, maka siap-siaplah sastra tersebut mati dan terkubur.

Baca juga:

Seharusnya kanonisasi tak perlu dilakukan atau diwacanakan lagi. Sebab, kanonisasi jelas-jelas akan selalu bertabrakan dengan sumber-sumber kebebasan nalar dan teoretis-teoretis baru, seperti: post-strukturalisme, post-Marxisme, psikoanalisis, feminisme dan gender studies, teori orientalisme, dan kajian budaya massa (mass culture studies). Kanonisasi juga akan selalu memperuncing dan menimbulkan pertikaian-pertikaian sentrifugal (politik, keagamaan, dan kedaerahan).

Kanonisasi sastra akan selalu mengebiri nalar politik bebas yang cenderung anti-esensial atau hegemoni, anti-determinim atau hegemoni sastra apolitik, dan anti-universal atau penyeragaman.

Kanonisasi akan menyuburkan sastrawan penjilat yang karya-karyanya apolitis dan konservatif. Mereka takut dan sungkan melabrak ketidakadilan atau penyelewengan penguasa.

Akibat kanonisasi, karya-karya sastrawan yang berseberangan dengan sikap politis penguasa yang sudah-sudah, diberangus habis-habisan. Misal, para pengarang Lekra yang mementingkan isi ketimbang eksperimen dan bentuk serta selalu mengungkap persoalan kontemporer masyarakatnya yang realis, akan segera disingkirkan atau, lebih jauh lagi dihabisi.

Tidak ada interpretasi atau pembacaan yang netral dalam sebuah kanonisasi. Sikap politik dan ideologi penguasa akan selalu memengaruhi dalam membaca sebuah teks yang akan dipilihnya dan dimasukkan ke dalam sebuah kanon.

Dengan melihat uraian di atas, maka saya pribadi akan lantang dan keras mengatakan: tolak kanonisasi sastra!

    Yudho Sasongko
    Latest posts by Yudho Sasongko (see all)