Kartu Vaksin Tidak Boleh Jadi Kebijakan Diskriminatif

Kartu Vaksin Tidak Boleh Jadi Kebijakan Diskriminatif
©InfoPublik

Nalar Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, meminta pemerintah agar menyikapi dengan bijaksana petisi penolakan kartu vaksin yang telah ditandatangani puluhan ribu orang itu.

“Pemerintah tidak bisa menyalahkan begitu saja kelompok masyarakat yang menyetujui petisi penolakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Sikapi dengan bijaksana dan jadikan sebagai input bahan evaluasi dalam meningkatkan realisasi vaksinasi,” kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (11/9).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, adaya petisi tersebut justru menunjukkan bahwa masih banyak problem dalam realisasi vaksinasi.

“Misalnya soal cakupan masyarakat yang menjadi target vaksinasi. Berdasarkan data 8 September lalu, baru 33,22 persen masyarakat yang disuntik dosis pertama, sementara yang menerima dosis kedua hanya 19,07 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak vaksinasinya.”

Dengan realisasi target yang masih rendah, lanjut Netty, bagaimana mungkin semua orang diwajibkan memiliki kartu vaksin untuk beraktivitas di ruang publik?

“Jangan sampai kewajiban kartu vaksin jadi kebijakan yang diskriminatif bagi masyarakat yang belum divaksin. Pastikan ada solusi yang bijaksana.”

Dalam pandangan Netty, ada banyak sebab yang membuat masyarakat belum divaksin. Antara lain, kesulitan untuk mendapatkan vaksin gratis, terkendala komorbid, atau belum lama sembuh dari terinfeksi Covid-19.

“Belum lagi soal NIK eror yang menghambat vaksinasi. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah guna memperbaiki sistem penunjang.”

Selain itu, kata Netty, orang dengan komorbid juga harus mendapatkan perhatian khusus karena tidak atau belum boleh divaksin.

“Jika memang harus membawa surat keterangan dokter, maka pastikan mudah diakses dan tidak ada pemungutan biasanya.”

Persoalan lain yang membuat masyarakat belum memiliki kartu vaksin, kata Netty, adalah aplikasi pedulilindungi yang digunakan untuk mendapatkan kartu vaksin sering kali tidak bisa digunakan atau eror.

“Ada kasus di mana penumpang pesawat gagal terbang gara-gara aplikasinya eror. Lalu keamanan data di aplikasi tersebut juga menjadi sorotan publik karena diduga bocor. Akhirnya masyarakat enggan mengisi aplikasi dan tidak bisa menunjukkan kartu vaksin.”

Hal-hal semacam itu, menurut Netty, harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat yang dapat memperlambat tercapainya kekebalan populasi.

“Kebijakan penggunaan kartu vaksin maupun aplikasi pedulilindungi harus ramah ke semua kelompok masyarakat. Bukan hanya bagi masyarakat perkotaan, tapi juga yang di desa. Apakah memang penggunaan aplikasi itu bisa diterapkan kepada mereka yang tidak terkoneksi internet maupun smartphone? Bahkan di kota seperti Jakarta pun masih ada pekerja harian dari desa yang tidak memiliki smartphone.” [pks]