Kasus Sumber Waras dan Keberadaan KJP

Kasus Sumber Waras dan Keberadaan KJP
Ilustrasi: i.ytimg.com

Nalar Warga Om Sandiaga Uno (Wakil Gubernur DKI Jakarta) punya rencana untuk membuka kembali “kasus” Rumah Sakit Sumber Waras. Agar ada sedikit penambahan wawasan, akan saya sampaikan secara singkat tentang kasus Sumber Waras ini.

Pembelian RS Sumber Waras ini menjadi masalah karena munculnya penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait adanya potensi kerugian negara atas transaksi tersebut. Masalah ini berlanjut kepada penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK menyimpulkan tidak ditemukannya kerugian negara, sehingga kasus tersebut tidak ditingkatkan kepada penyidikan. Tentu timbul pertanyaan, mengapa ada perbedaan pendapat antara hasil penyelidikan KPK dengan hasil penilaian BPK?

BPK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki tugas sebagai auditor negara. Kita memahami itu.

Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, KPK mencari dissenting opinion terkait penilaian atas aset yang dimaksud, dalam hal ini yang menjadi objek adalah RS Sumber Waras sebagai harta yang tidak bergerak.

KPK, dalam penyelidikan tersebut, meminta bantuan kepada tenaga profesional di bidang jasa penilai, dalam hal ini KPK menunjuk satu lembaga yang disebut Kantor Jasa Penilai (KJP). Awam sering menyebut KJP ini adalah “perusahaan appraisal”.

Dalam penilaian yang dilakukan oleh KJP, terdapat perbedaan yang cukup curam dengan penilaian (audit) yang dilakukan oleh BPK. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh KPK untuk tidak melanjutkan ke penyidikan.

Timbul pertanyaan, apa sih KJP ini dan apakah keberadaan KJP memang sesuai dengan aturan yang ada?

Sebelum terjadi krisis moneter tahun 1997, perusahaan penilai belumlah dikenal seperti saat ini. Perusahaan penilai (appraisal) baru dikenal setelah krisis moneter.

Pada saat setelah krisis tersebut berlalu, perbankan Indonesia melakukan reformasi dalam sistem perbankan. Salah satu restrukturisasi yang dilakukan adalah di bidang penyaluran kredit. Restrukturisasi tersebut dengan menciptakan dikotomi antara bisnis dan risk.

Salah satu elemen dalam risk management adalah penilaian tentang jaminan (benda tidak bergerak, benda bergerak, saham, dan lain-lain). Agar didapatkan netralitas dalam penilaian aset tersebut, maka pihak bank meminta bantuan kepada perusahaan penilai untuk melakukan penilaian atas aset yang akan dijaminkan tersebut.

Pada saat awal terbentuk, lembaga penilai ini belum berbentuk KJP seperti saat ini. Saat itu, lembaga penilai ini masih berbentuk badan hukum berupa Persero.

Seiring reformasi di lembaga keuangan, lembaga penilai ini berubah menjadi Kantor Jasa Penilai (KJP). Andai di bidang audit ada kantor akuntan publik (KAP), di bidang penilaian/apraisal ada KJP.

Dari pemaparan singkat tentang KJP di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan KJP adalah sebuah keniscayaan atas reformasi yang dilakukan oleh perbankan setelah krisis moneter. Dan lembaga ini memang mengkhususkan kerjanya kepada penilaian atas aset, maka wajarlah kiranya andai KPK dalam rangka mencari dissenting opinion meminta bantuan sebuah KJP untuk melakukan penilaian atas Rumah Sakit Sumber Waras tersebut.

*Wawan Waldini

___________________

Artikel Terkait: