Keadilan di Negeri ini Bukan Milik Meiliana

Keadilan di Negeri ini Bukan Milik Meiliana
Saidiman Ahmad | Aksi Thamrin, Jakarta

Nalar PolitikAktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Saidiman Ahmad, menyayangkan vonis pengadilan 1,6 tahun untuk Meiliana. Ia menilai vonis tersebut sama sekali tak patut berlaku, apalagi terhadap warga yang sebenarnya hanya menghendaki kenyamanan hidup.

“Meminta suara yang sepanjang hari mengganggu ruang dengarmu bisa dipenjara 1,6 tahun? Luar biasa,” tulis Saidiman.

Apa mau dikata, lantaran berani meminta agar suara azan yang mengganggu pendengarannya itu bisa lebih bersahabat, Meiliana lalu dianggap melecehkan salah satu ajaran agama yang memang dipandang sakral dan tak boleh diganggu gugat. Perempuan asal Tanjung Balai (Sumatera Utara) ini dinilai melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama.

“Keadilan bukan milik Meliana,” tegas Saidiman yang juga aktif sebagai peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Bagaimana tidak, dibanding kasus-kasus lainnya yang justru jauh lebih besar, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku nyaris tak setara dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Misalnya vonis terhadap para pembakar vihara, pembakar rumah-rumah Ahmadiyah di Cisalada, atau pengusir warga Ahmadiyah di Mataram.

Pun demikian dengan para penyegel gereja-gereja HKBP di Bekasi, pembunuh 3 orang anggota JAI di Cikeusik, serta pembantai dan pengusir jemaah Syiah di Sampang.

Sebagian besar di antara mereka, kesan Saidiman, malah dibiarkan bebas berkeliaran. Seolah kejahatan yang mereka lakukan, oleh pengambil keadilan di negeri ini, tak terlalu signifikan untuk dijatuhi hukuman berat seperti yang kini dialami Meiliana, atau yang juga dulu ditimpakan kepada seorang Ahok.

“Mereka terbang bebas merusak dan meneror. Hanya ada beberapa yang kena vonis penjara. Itu pun hanya 6 bulan,” sesal Saidiman.

Baca juga:

Sebelumnya, Meiliana diketahui meminta agar suara dari masjid di dekat rumahnya dikecilkan. Karena baginya, suara azan yang terus diperdengarkan sepanjang hari itu terlalu keras, bising, dan menyakiti gendang telinga.

Nahas, permintaan itu justru dianggap sebagai bentuk penodaan agama berdasar Pasal 156 KUHP. Dan pasal ini sendiri, sebagaimana catatan dari Human Rights Watch, sudah terealisasi kesekian kali dan memang kerap memakan korban.

“Indonesia harus keluar dari zaman primitif ini. Sebab kita sudah di 2018,” harapnya.

Lagi pula, suara yang seseorang anggap merdu dan membuat nyaman, tambah Saidiman, belum tentu merdu dan nyaman bagi dan di telinga orang lain. Kemerduan dan kenyamanan adalah perkara subjektif yang tak boleh dipaksakan secara publik.

“Jadi, kalau mereka keberatan suara itu kau perdengarkan terus-menerus kepadanya, itu wajar sewajar-wajarnya. Coba bayangkan dirimu di posisi mereka,” pungkasnya.