Kebangsaan yang Tidak Ada Titik Temu

Kebangsaan yang Tidak Ada Titik Temu
Paud of Guidence Concelling

Kebangsaan adalah konsepsional antara hukum yang mengatur manusia dengan negara secara inklusif. Nilai kebangsaan berarti bersifat konstitusional apabila ukurannya adalah perspektif hukum.

Namun jika kita mengkaji lebih mendalam tentang arti kebangsaan itu sendiri, tak sekadar penggabungan antara negara dan rakyat di dalam koridor demokrasi. Lebih daripada itu, ada sebuah nilai kemanusiaan, sebagai representasi sebuah kemerdekaan manusia tanpa indikasi kepentingan politis di dalamnya.

Terlalu lama bangsa ini tergoyah dengan berbagai macam tindakan kebobrokan bangsa sendiri dalam hal ini pemerintah. Para ahli ilmuwan maupun politisi itu sendiri yang tidak memiliki mental petarung sedikit pun di dalam membela yang adil dan kebenaran. Semua tergiring dalam pencitraan-pencitraan, baik melalui media masaa (online) maupun suatu surat kabar.

Lebih memilukan lagi, wacana kebangsaan yang semestinya didorong ke dalam diskursus rasional untuk membangkitkan energi pergolakan rakyat seakan terlihat sirna. Peengetahuan-pengetahuan itu seaka’ suatu barang dagangan yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat borjuistik.

Hal ini dapat saja terjadi dan diyakini bahwa ilmu pengetahuan, baik politik, ekonomi maupun ilmu sains, dijual-belikan antara seorang ilmuwan dengan pemerintah; antara seorang ilmuwan dengan korporasi, maka lahirlah para ‘pelacur intelektual’.

Fenomena ini selaras dengan ungkapan Ali Syariati (1993) bahwasanya ilmuwan modern sudah menjual ilmunya untuk kepentingan pasar. Mereka menyerahkan dirinya untuk pemerintah despotis bahkan mengekor sekalipun.

Kebangsaan yang Huru-Hara

Pada kondisi demikian, masyarakat dituntut untuk melahirkan akal sehat. Namun pada kondisi yang sama, elite politik takut meneriakkan revolusi, takut mengatakan kalau Indonesia harus terbebas dari intervensi pasar kapitalisme dan Cina.

Kita seakan dibuat terputar di tengah arus politik yang sama sekali tidak merekonstruksi jiwa kebangsaan kita; dengan kata lain, jiwa nasionalisme untuk membela tanah air dari segala penindasan.

Orientasi kebangsaan seharusnya menggantikan sebuah tingkah pola lama yang kapitalistik menjadi bangsa yang ‘insaf’. Maksud daripada insaf, jangan pernah menyusahkan bangsa sendiri dengan meninggikan biaya pendidikan di kampus, biaya kebutuhan masyarakat akibat melonjaknya harga barang di pasar, apalagi sebuah institusi intelektual yang berperan seperti kapitalis dan borjuis yang selalu memeras biaya kehidupan anak bangsa.

Pandangan ini berarti mengembalikan literasi kebangsaan pada jalan yang baik dan benar. Namun kita kembali pada diskursus mulanya kebangsaan kita ini belumlah merdeka. Kita masih terkungkung dalam ketakutan untuk melawan rezim despotik, dan masih melekat penuh budaya tunduk menunduk peninggalan bangsa feodal terhadap Indonesia ini.

Bahkan ini berlangsung dalam skala akademik antara junior-senior, antara ketua jurusan dekan, antara dekan dan rektor, antara rektor dan dikti, dan antara dikti dan menteri, seterusnya hingga menemukan platform pemilik modal yang selalu mengendalikan kebijakan yang ada, yang pada gilirannya menguntungkan pasar.

Memang diskursus kebangsaan kita masih terjebak dalam bentuk despotisme yang feodal kapitalis, belum memungkinkan bahwa peran mengupayakan diskursus/perdebatan kebangsaan berada pada titik sesungguhnya karena semua masih memungkinkan adanya kepentingan segolongan sehingga wacana kebangsaan menjadi arah mulus untuk melejitkan kepentingan politik kaum elite.

Oleh karena itu, sepaputnya diskursus kebangsaan dapat melahirkan jalan keluar, yakni betu-betul memperjuangkan keadilan dan kebenaran dengan upaya memeroleh kemerdekaan bangsa secara holistik tanpa menjustifikasi semua kalangan yang berakhir pada dekadensi moral kebangsaan kita.

Lantas sikap kebangsaan apa yang dipilih? Apakah hanya bereforia dalam kontestasi demokrasi saja? Itu pun rakyat tak tahu jalan revolusi apa dipilih oleh negarawan maupun politikus kita, paling gaduh manakala aktivis maupun intelektual kampus ikut membisu dan tepengarah dengan situasi propaganda yang sedang terjadi.

Kita terlalu terhibur dengan selebrasi politik di media sebab bukan karena kurangnya mainset tapi mental feodal mudah terpenjara dan terjajah.

Semestinya upaya berkebangsaan kita harus dibangun dengan suatu sikap ideologis autentik sikap keindonesiaan yang bermutu yang berarti berkebudayaan sebab dengan ideologi yang mumpuni kita memiliki keyakinan religius nasionalistik bahkan nasionalisme kiri sekalipun untuk memerdekakan bangsa dari berbagai macam keterjajahan.

Ahlan Mukhatri Soamole
Ahlan Mukhatri Soamole 4 Articles
Alumnus Teknik Pertambangan Universitas Karya Dharma Makassar | Direktur The Gerkina Institute