Kebebasan, Demokrasi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebebasan, Demokrasi, dan Kesejahteraan Masyarakat
Logo: Forum Libertarian Yogyakarta

Bahan bacaan untuk Diskusi Forum Libertarian Yogyakarta: “Manifesto Kebebasan, Penguatan Demokrasi & Kesejahteraan Masyarakat”

Kebebasan mungkin konsep yang kerap tersikapi secara mendua di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Di satu sisi, kita memiliki begitu banyak bukti—bukan sekadar catatan hasil renungan filosofis atau kajian teoretik—tentang pengorbanan jutaan manusia untuk meraih kebebasan. Atau, secara lebih akurat, merebut kembali kebebasannya yang pihak lain rampas.

Di sisi lain, begitu mudah kita menemukan—dalam berita atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari—adanya pihak-pihak, individu maupun kelompok, yang merenggut kebebasan pihak lain dengan segala alasan.

Kebebasan—atau “kemerdekaan” dalam kata bahasa Indonesia yang minimal kita sebut sekali dalam setahun dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan—adalah konsep yang menggambarkan, baik nilai (value) maupun situasi dalam kehidupan manusia. Kebebasan adalah “nilai” karena bersifat naluriah dalam diri setiap manusia. Sifat naluriah kebebasan membuat siapa pun manusia bisa terusik ketika ada pihak lain—individu atau kelompok—bermaksud merenggut kebebasannya secara sewenang-wenang.

Kebebasan adalah sebuah “situasi”. Ia tidak serta-merta terwujud hanya karena seseorang “berpikir bebas” atau “berjiwa bebas.” Sebagai situasi, kebebasan terwujud dalam relasi interpersonal dan sosial yang bersifat sukarela. Setiap orang leluasa merealisasikan hak-nya tanpa ancaman agresi pihak lain, apakah individu maupun kelompok.

Tulisan ini menawarkan sebuah perspektif filsafat politik bernama libertarianisme. Libertarianisme adalah filsafat yang meyakini kebebasan sebagai prakondisi yang kita perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Secara khusus, pembahasan akan lebih saya fokuskan pada hubungan antara kebebasan dan demokrasi. Juga, antara kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Ini akan memperlihatkan bahwa peningkatan kebebasan akan berdampak positif, baik terhadap peningkatan kualitas demokrasi maupun kesejahteraan masyarakat, vice versa.

Kebebasan, Hak, dan Kepemilikan

Jika kebebasan adalah situasi di mana seseorang bebas dari agresi dalam merealisasikan haknya, apa sebetulnya yang dimaksud sebagai hak? Tersadari atau tidak, antipati terhadap kebebasan, salah satunya, terkait dengan kerancuan dalam memahami konsep hak, termasuk atas dasar apa suatu hak kita realisasikan.

Hak, secara sederhana, adalah klaim atas sesuatu yang berdasarkan argumentasi moral yang sah. Argumentasi moral ini tidak boleh kita rancukan dengan argumentasi berdasarkan pengaturan hukum. Karena justru sah atau tidaknya suatu pengaturan hukum—dalam bentuk kontrak atau peraturan pemerintah—ditentukan oleh kekuatan argumentasi moral yang melandasi perumusannya.

Baca juga:

Sangat mungkin terjadi, dan memang sering terjadi, suatu kontrak atau undang-undang justru mengabaikan hak seseorang dan karenanya layak kita gugat. Genosida oleh Nazi pada komunitas Yahudi Jerman, misalnya, dilakukan berdasarkan pengaturan undang-undang. Dan, kita tahu, pengaturan semacam itu cacat secara moral.

Lantas bagaimana kita mengetahui bahwa suatu hak berdasarkan pada argumentasi moral yang sah? Apakah saya, sebagai contoh, telah menyediakan argumen yang sah ketika menyatakan berhak atas sebuah rumah atas dasar saya membutuhkan rumah itu untuk tempat tinggal? Ataukah klaim saya itu sah hanya jika saya memiliki rumah tersebut?

Libertarianisme, secara konsisten, berpijak pada argumen kepemilikan (ownership). Ini sebagai dasar hak (what each person gets, he gets from others who give it to him in exchange for something, or as a gift). Dengan begitu, menentang sosialisme yang mendasarkan hak pada kebutuhan (from each according to his ability; to each according to his need).

Dalam libertarianisme, kepemilikan yang mendasari hak seseorang terbagi ke dalam dua kategori. Ada “kepemilikan atas diri” (self ownership) dan “kepemilikan atas properti” (property ownership). Kedua kategori ini masing-masing mendasari dua jenis gugus hak, yakni hak atas kepemilikan diri (right of self ownership) dan hak atas kepemilikan properti (right of property ownership).

Kebebasan setiap orang dalam merealisasikan kedua gugus hak tersebut merupakan prakondisi yang niscaya sebagai kebutuhan. Semua dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

  • Hak atas Kepemilikan Diri

Hak atas kepemilikan diri adalah hak yang melekat pada kepemilikan seseorang atas tubuhnya sendiri dengan segala unsur kehidupannya. Seketika seorang manusia terlahir ke dunia, organ-organ tubuh—dengan segenap pikiran, perasaan, kehendak, roh, nyawa, atau apa pun sebutannya—menjadi bagian yang melekat pada ke-dirian-nya.

Terlepas apakah kelahiran itu orang pandang sebagai kehendak ilahiah atau karunia alam, itu bergantung pada apa yang Anda percayai. Satu hal yang bisa kita pastikan bersama ialah kehidupan tersebut bukan milik manusia lain. Apakah secara individual atau kolektif, yang kemudian kita berikan kepada si individu yang baru terlahir tersebut.

Dengan demikian, kedirian setiap individu yang terlahir ke dunia adalah miliknya sendiri, bukan milik individu lain. Terlepas apakah individu itu adalah seorang nabi, ulama, raja, atau orang tua biologisnya. Bukan pula milik komunitas sosial sekitar seperti keluarga, suku, etnis, umat, masyarakat, bangsa. Bukan pula milik komunitas politik seperti negara apa pun bentuknya.

Halaman selanjutnya >>>
    Nanang Sunandar
    Latest posts by Nanang Sunandar (see all)