Kebebasan Ekonomi di Masa Pandemi Harus Diperkuat demi Hak Rakyat atas Kesejahteraan

Kebebasan Ekonomi di Masa Pandemi Harus Diperkuat demi Hak Rakyat atas Kesejahteraan
©Indeks

Ulasan Pers – Pandemi Covid-19 seolah membawa masyarakat dunia pada dilema antara menyelamatkan nyawa dan ekonomi. Faktanya, selain membahayakan kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 juga memukul hebat perekonomian global. Hal itu seiring kebijakan pembatasan sosial yang kini diterapkan di banyak negara untuk meredam pandemi. Ia mengakibatkan lonjakan pengangguran dan penduduk miskin di banyak negara, termasuk Indonesia.

Demikian dikatakan Ganes Woro Retnani, staf program Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia, dalam acara webinar Diskusi Peluncuran Buku Menuju Indonesia Sejahtera: Esai-esai Kebebasan Ekonomi, Rabu 13 Mei 2020.

Mengusung tema “Kebebasan Ekonomi dan Hak Rakyat atas Kesejahteraan di Masa Pandemi Covid-19”, diskusi peluncuran buku ini diselenggarakan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks). Bekerja sama FNF Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan pemenang Kompetisi Esai Kebebasan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (FNF Indonesia, Indeks: 2019). Meski terbit sebelum masa pandemi Covid-19, buku ini menuangkan ide-ide seputar kebebasan ekonomi. Ide-idenya tak lekang oleh waktu, seperti supremasi hukum atas hak milik pribadi, pertukaran sukarela, dan keterbukaan pasar.

Institusionalisasi ide-ide ini dalam proses ekonomi, menurut Sukron Hadi, manajer program Indeks, berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Termasuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di masa-masa krisis.

Diskusi ini menghadirkan tiga panelis, yaitu Felippa Amanta, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nanang Sunandar, Direktur Eksekutif Indeks, dan Maman Suratman, salah satu penulis buku.

Menurut Felippa, kebebasan ekonomi memiliki peran penting dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ia mencontohkan, Singapura adalah negara dengan indeks kebebasan ekonomi tertinggi di dunia. Ia mampu menyejahterakan masyarakatnya secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dengan baik.

Pada masa pandemi, lanjutnya, kebebasan ekonomi tetap penting diterapkan. Tidak adanya restriksi ekspor-impor, salah satu indikator, penting keberadaannya pada masa pandemi. Terutama pada alat-alat kesehatan dan bahan pangan. Karena jika dibatasi akan membuat harga-harga pangan dan alat kesehatan mahal. Indonesia termasuk negara yang terbuka pada impor pada masa pandemi ini.

“Berdasarkan data International Trade Center, Indonesia termasuk dari 93 negara yang melonggarkan keran impor pada beberapa barang. Di antaranya alat-alat medis yang dibutuhkan untuk menangani Covid-19 dan barang-barang pangan. Karena merelaksasi impor bahan-bahan pangan, bawang putih dan bawang bombay yang tadinya harganya sangat tinggi menjadi turun,” terang master Administrasi Publik dari Australian National University itu.

Ia menyarankan agar kebijakan-kebijakan yang mengusung kebebasan ekonomi seperti itu tidak hanya bersifat temporer pada masa pandemi, tapi juga dilanjutkan pada masa pemulihan ekonomi pascawabah dan seterusnya. Bukan hanya kebebasan ekonomi terkait perdagangan internasional saja, tapi juga kebebasan ekonomi terkait kemudahan usaha dan investasi serta ketenagakerjaan.

“Empat macan Asia (Hongkong, Singapura, Taiwan, dan Korea selatan) mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Mereka menemukan comparative advantage-nya dan menjadi negara-negara yang berpendapatan tinggi karena melakukan kebijakan-kebijakan kebebasan ekonomi,” ujar Felippa.

Selain itu, berkaca pada krisis ekonomi 1997 dan 2008, empat negara tersebut termasuk negara yang melalui pemulihan yang cepat dari krisis. Ini artinya, menurut Felippa, pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung kebebasan ekonomi untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan wabah covid-19 sekarang ini.

Senada dengan Felippa, Nanang Sunandar mengatakan bahwa kebijakan yang bernapas kebebasan ekonomi penting bagi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi ataupun setelah pandemi.

Menurutnya, kebebasan ketenagakerjaan yang merupakan salah satu indikator kebebasan ekonomi sangat rendah peringkatnya di Indonesia.

“Dari 11 negara di Asia Tenggara, peringkat kebebasan ketenagakerjaan di Indonesia ada di urutan ke-10. Itu yang menyebabkan para investor enggan masuk  dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia,” kata Nanang.

Salah satu indikasi kebebasan ketenagakerjaan Indonesia rendah adalah kebijakan terkait UMP. Menurut Nanang, penentuan UMP cendurung tidak rasional karena seringnya ditetapkan karena tekanan-tekanan politis.

Misalnya, pada saat Pilkada kepala daerah cenderung meloloskan tuntutan buruh akan kenaikan upah minimum yang tinggi. Pertimbangan untuk menarik suara mereka daripada pertimbangan rasional.

Terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi, menurut Nanang, prinsip-prinsip kebebasan ekonomi makin penting dikawal di tengah kecenderungan meningkatnya peran pemerintah dalam ekonomi. Program jaring pengaman seperti bantuan sosial dan kartu prakerja harus dipastikan tepat sasaran dan tidak dibajak kelompok bisnis partisan, yang memanfaatkan dana dari pembayar pajak demi keuntungan ekonomi dan politik kelompoknya sendiri.

Sementara, Maman Suratman, salah satu penulis buku Menuju Indonesia Sejahtera, yang juga menjadi panelis, menekankan pentingnya keterbukaan pasar untuk meningkatkan efisiensi, baik dalam alokasi sumber daya dan penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan pasar, menurutnya, sangat penting diterapkan di sebuah negara dalam kondisi apa pun. Apalagi di Indonesia yang kini tengah berada dalam masa pandemi Covid-19.

“Negara harus mencari cara bagaimana meningkatkan dan menyebarkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu yang bisa diambil adalah pasar bebas. Sistem kerja dari sebuah keteraturan spontan ini selalu mampu lebih baik dari perencanaan terpusat.”

Maman juga memaparkan hambatan-hambatan apa saja yang perlu negara pangkas untuk memaksimalkan kinerja pasar bebas ini. Hambatan-hambatan itu seperti pajak, pengendalian harga, dan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi.

“Semua itu merupakan sumber kemiskinan spiritual. Wujudnya terbukti hanya membuat warga, terutama yang berprofesi wirausaha, selalu dalam kecemasan. Kalau berwirausaha saja selalu cemas, dihantui beban pajak yang terlalu tinggi misalnya, tentu efisiensi dalam bekerja tidak akan tinggi. Produktivitas menurun.”

Jakarta, 22 Mei 2020
Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial

Sukron Hadi
Manajer Program