Kebijakan Menaikkan Cukai Rokok Harus Dikaji

Kebijakan Menaikkan Cukai Rokok Harus Dikaji
©Gerindra

Ulasan Pers – Kita semua mengetahui bahwa Kementerian Keuangan RI telah menetapkan aturan soal cukai rokok hasil tembakau. Itu akan naik terhitung mulai 1 Januari 2020 mencatang.

Hal tersebut telah dinyatakan dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 152 Tahun 2019. Menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau rokok sebesar 21,55 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok di kisaran 35 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Harry Poernomo menilai keputusan tersebut adalah hal yang dilematis dan harus ditinjau kembali. Karena jika kita melihat perspektif bahwa rokok itu adalah salah satu sumber penyakit, yang sepakat atau tidak sudah diakui dunia. Sementara biaya kesehatan kita harus berhemat karena dari BPJS Kesehatan kita sudah shortfall.

Namun, di sisi lain, masalah cukai rokok ini masih menjadi sumber pendapatan yang dapat memberikan kesempatan kerja sangat luas bagi para buruh tembakau. Dengan ditetapkannya aturan tadi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, kami mengkhawatirkan akan hancurnya industri rokok yang berskala kecil dan menengah.

Partai Gerindra mengkhawatirkan jika cukai rokok naik terlalu tinggi, industri rokok yang masih menggunakan tenaga manual, atau kretek linting, akan gulung tikar. Dan akhirnya berujung pada pengangguran.

Kita mengetahui bahwa terdapat total 5,9 juta tenaga kerja yang diserap dari Industri Hasil Tembakau (IHT). Dari jumlah tersebut, 4,28 juta di antaranya adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi. Sementara sisanya 1,7 juta pekerja berada di sektor perkebunan.

Baca juga:

Selain dari faktor ketenagakerjaan, 2018 lalu, penerimaan cuka dari sektor IHT menembus angka Rp153 triliun. Lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp147 triliun. Artinya, penerimaan cukai pada tahun lalu telah berkontribusi 95,8 persen terhadap pendapatan cukai nasional.

Namun yang harus dipikirkan, walaupun menyumbang pendapatan besar, keuntungan dari kenaikan cukai rokok hanya akan menguntungkan industri rokok skala besar. Seperti pabrik-pabrik rokok yang beroperasi dengan menggunakan mesin dan melakukan produksi secara massal.

Dalam hal ini mungkin pendapatan akan naik, tetapi Kementerian Keuangan juga perlu memikirkan jika terjadi pengangguran. Karena banyak pabrik rokok skala kecil dan menengah yang akan gulung tikar.

Jadi kami menilai bahwa 35 persen itu terlalu tinggi. Ada baiknya jika dilakukan secara bertahap. Mungkin dengan 15 persen dan menyesuaikan inflasi.

*Partai Gerindra

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi