Kebijakan Publik vs Kebaikan Bersama Perspektif Filosofi Jeremy Bentham

Kebijakan Publik vs Kebaikan Bersama Perspektif Filosofi Jeremy Bentham
©World Bank

Kebijakan Publik vs Kebaikan Bersama Perspektif Filosofi Jeremy Bentham

Eksistensi kepemimpinan dalam sebuah negara merupakan tolok ukur arah keberlangsungan sebuah negara. Keterkaitan antara tujuan dan fungsi dari pemimpin merupakan cerminan dari esensi kepemimpinannya.

Idealnya kepemimpinan adalah kepemilikan atas pencapaian kebaikan bersama. Menilik pada konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham, menggugah konsep kebaikan bersama di rumah Indonesia ini sebagai konsep pemenuhan hanya pada subordinat tertentu hingga merujuk pada pereduksian makna demokrasi.

Kepemimpinan dalam tatanan manusia Indonesia memiliki puncak otoritas pada presiden, dengan sifat mutlak yuridis. Kemutlakan ini berbasis pada paham positivisme yang statis dan kaku, sehingga pemaknaan yang ada ialah bahwa hukum dalam dirinya sudah tidak ada keadilan.

Indonesia sebagai ‘rumah bersama’ juga menjadi suatu pernyataan yang penuh hiperbola. Untuk itu perlu pengkajian yang serius terhadap paham ‘kebaikan bersama’ dalam bumi Indonesia.

Kecemasan Bentham akan hak asasi individu yang menempatkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan merupakan landasan hadirnya konsep utilitarianisme. Utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Konsep ini ditegaskan pada pandangan filsafat moralnya menurut Bentham, manfaat atau kegunaan dalam menilai tindakan sebagai prinsip moral paling mendasar dalam menentukan bahwa suatu perilaku itu dikatakan baik jika bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.

Secara sederhana dapat pula dimengerti dari pandangan ini bahwa konsekuensi atau tujuan dari sebuah tindakan adalah manfaat yang memberikan kebahagiaan atau dengan kata lain orang mampu merasakan tujuan dari sebuah tindakan yang dilakukan yakni tindakan yang menghasilkan manfaat bagi banyak orang, di situlah ia dipandang baik dalam suatu komunitas masyarakat. Namun jika sebuah tindakan yang dilakukan tidak memiliki manfaat maka ia akan dipandang buruk.

Sehingga baik buruk perilaku seseorang menurut filsuf Jeremy Bentham ditentukan dari tujuan yang menghasilkan manfaat. Dalam teorinya inilah yang biasa disebut sebagai teori etika normatif. Di sisi lain ia ingin memaksimalkan kebahagiaan dan sekurang-kurangnya ingin mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak memiliki manfaat baik dari dirinya sendiri ataupun bagi banyak orang.

Bertolak dari konsep Bentham, posisi yang diambil dalam penanganan kasus Stunting di Indonesia menuai problem yang kritis. Dilansir dari IDN News, Jokowi heran dana Stunting Rp10 M untuk perjalanan dinas. Penanganan kasus Stunting tentunya demi menggapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Baca juga:

Penanganan kasus ini tidak lain untuk menciptakan kebaikan bersama, yang mana adanya generasi-generasi penerus bangsa yang sehat; memiliki pertumbuhan dan perkembangan hidup yang baik. Namun, yang menjadi pertanyaan dasarnya ialah apakah kebaikan bersama itu memiliki sifat universal ataukah kebaikan bersama sebagai pemenuhan terhadap kepuasan para pemimpin?

Dasar terdalam dari konsep Bentham ialah ‘evaluasi’. Pemaknaan evaluasi merujuk pada tujuan kebijakan yang ditetapkan dengan berbasis pada pencapaian yang merata tidak lain adalah kebaikan bersama. Posisi kritis yang perlu dalam mengkaji penyesalan presiden Jokowi ini, ialah berlandas pada salah satu metode analisis Bentham yakni Epistemologis.

Adanya hierarki sosial, nasib masyarakat ditentukan oleh ‘pemegang kuasa’ yang mana pemberdayaan anggaran humanis masih berada pada taraf kekuasaan kolektif semata. Nilai utama yang terdapat pada metode analisis Betham ini adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrisik, sedangkan cara untuk mencapainya merupakan nilai instrumental.

Pengetahuan yang dimiliki oleh oknum-oknum penanganan kasus Stunting berada pada taraf instrumental dan tidak pada taraf intrinsik. Menuai arti kebaikan hanya pada cara atau prosesnya saja; makan uang itu baik. Kelepasan pada taraf intrinsik ini menghasilkan kecacatan dalam pola berpikir yang merujuk pada kebaikan bersama.

Distingsi ini juga, bila disandingkan dengan penetapan anggaran penanganan kasus Stunting merupakan  pars pro toto pembenaran hanya pada penyediaan alokasi dana saja dan tidak pada tujuan dari anggaran tersebut. Adanya ketelanjangan makna tersebut, mencerminkan juga model kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Secara umum evaluasi kinerja yang dilaksanakan tidak disesuaikan dengan empat pilar berbangsa dan bernegara yang di dalamnya termuat kesejahteraan manusia Indonesia seluruhnya.

Memaknai problem kebijakan dalam tatanan demokrasi bangsa ini, persepsi yang muncul dalam penanganan kasus Stunting ini ialah “Stunting adalah mereka yang tidak berani memanusiakan manusia yang adalah manusia”. Utilitarinisme yang dikemukakan oleh Bentham adalah landasan bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sebuah peungpayaan menggapai kebaikan bersama.

Secara khusus bagi mereka yang dengan model kepemimpinan kolektif mewakili rakyat dalam berbagai parlemen. Integritas kepemimpinan terletak pada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Totalitas pelayanan harus sampai pada ‘radikalisme kebenaran’, memberi diri dalam mewujudkan integritas kepemimpinan. Akhirnya, kebaikan adalah habitus pada roda kehidupan.

Baca juga:
Bernardin P. Jehadu
Latest posts by Bernardin P. Jehadu (see all)