Kecam Petisi Tolak RUU PKS Buatan Maimon, Dara: Ngawur!

Kecam Petisi Tolak RUU PKS Buatan Maimon, Dara: Ngawur!
Caleg DPR RI Dapil Sumut III, Dara Adinda Kesuma Nasution

Nalar Politik Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk isu perempuan, Dara Adinda Kesuma Nasution, mengecam munculnya petisi online menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dibuat Maimon Herawati. Petisi tersebut dinilai Dara ngawur.

“RUU PKS sudah dua tahun mangkrak di DPR dan sedang mati-matian diperjuangkan agar segera disahkan untuk melindungi korban. Ibu Maimon butuh hobi baru selain membuat petisi, karena tampaknya petisi yang dibuat selalu ngawur,” ucap Dara.

Ibu Maimon Herawati membuat petisi karena RUU PKS dianggap tidak mengatur hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Selain itu, Ibu Maimon juga tidak sepakat bahwa suami dapat dipenjara bila memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya.

“RUU PKS tidak bisa merujuk pada norma asusila yang diklaim oleh Ibu Maimon. Norma asusila merujuk pada apa? RUU juga tidak bisa didasarkan pada aturan agama tertentu karena dapat menimbulkan diskriminasi,” jelas caleg DPR RI Dapil Sumut III ini.

Maimon juga disebut tidak paham bahwa pemaksaan hubungan seksual, dalam pernikahan maupun tidak, tetap bentuk perkosaan. Ia tidak punya empati, kata Dara, terhadap sesama perempuan.

Berdasarkan Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Catahu) 2018, sebanyak 348.446 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2017. Faktanya, KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. Sementara definisi dari istilah kekerasan seksual masih sebatas kontak fisik.

Menurut Dara, Indonesia butuh payung hukum yang jelas dan spesifik untuk melindungi korban kekerasan seksual.

“Korban kasus kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan, dan bahkan dikriminalisasi, karena belum adanya payung hukum yang bisa sepenuhnya melindungi para korban. Indonesia butuh RUU PKS,” terangnya.

Dalam laman petisinya, Maimon juga menuding bahwa RUU PKS pro terhadap hubungan seksual pra-nikah. Padahal, dalam RUU PKS, Komnas Perempuan justru merekomendasikan pemerintah wajib menerapkan 5P, di antaranya pencegahan melalui sistem pendidikan, perlindungan korban, penuntutan penghukuman (rehab & sanksi sosial) pelaku, dan pemulihan korban.

“Ibu Maimon jangan menebar ketakutan. Justru dengan adanya RUU PKS, perempuan Indonesia lebih terlindungi secara fisik dan mental. Moralitas seseorang tidak akan tergerus dengan adanya RUU ini,” ujar Dara.

Dara juga menyarankan agar masyarakat lebih kritis terhadap ajakan menandatangani petisi tersebut.

“Masyarakat jangan gampang terprovokasi dengan bahasa-bahasa sensasional yang digunakan Ibu Maimon. Cari tahu dulu RUU-nya tentang apa sebelum tanda tangan,” tutup Dara.

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik