Kejahatan dan Hukuman

Kejahatan dan Hukuman
Ilustrasi: elsam.com

Dalam setiap komune, komunitas masyarakat tepatnya, selalu ada suatu usaha untuk mengarahkan pemberian kekuasaan dan kesejahteraan tertinggi pada suatu komunitas dan dengan memperlihatkan komunitas lain berada pada posisi yang dilemahkan atau barangkali menderita. Artinya, dalam setiap komunitas mana pun, dalam suatu masyarakat, pasti ada oposisi dua kekuatan di mana mayoritas sering kali melemahkan dan menidakberdayakan minoritas.

Sebenarnya, tujuan dari sebuah hukum yang baik dan benar adalah untuk menghakimi usaha yang mengarah pada ketidakadilan dan mendemonstrasikan penolakan yang keras terhadap semua jenis ketimpangan secara universal dan merata. Meski demikian, banyak orang tidak memiliki perhatian serius terhadap suatu kebijakan omong kosong dari orang-orang yang memiliki kepentingan untuk merusak tatanan institusi yang sudah tertata dengan sedemikian bijak dan baik.

Hal ini mengakibatkan pada sebuah kecenderungan bersalah mengenai hal-hal yang fundamental dan esensial dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka sendiri. Ini sering terjadi dalam urusan perpolitikan. Masyarakat sering merasa letih dan pada akhirnya mengharuskan mereka untuk mengubah keburukan-keburukan yang mereka alami sendiri. Sebenarnya, keluguan dan kepolosan masyarakatlah yang menyebabkan hal itu terjadi.

Masyarakat, banyak yang tidak mampu berpikir secara terbuka. Hanya, sering kali terbiasa dengan kesan-kesan penampakan luar tanpa mampu melakukan membedaan-pembedaan dan cenderung dideterminasi oleh opini-opini orang lain daripada hasil dari pemahamannya sendiri. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari sekaligus mengakui betapa kebenaran begitu tampak nyata di depan mata mereka.

Secara historis, kita semua tahu bahwa hukum yang seharusnya merupakan persepakatan bersama dalam kondisi masyarakat yang merdeka seperti Indonesia ini, justru banyak dijadikan alat kepentingan dan hawa nafsu segelintir orang saja, dan hanya dijadikan kebutuhan sesaat oleh orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas apa pun. Kondisi ini amat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat secara luas.

Hukum sebenarnya dibuat oleh para ahli yang dapat menyesuaikan dengan sifat kealamian manusia, yang tentu saja diproyeksikan untuk menyatukan suatu pandangan dan tindakan orang banyak kepada satu wadah yang stabil, di mana tujuan pokoknya adalah kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua rakyat.

Begitu indahnya jika, misalnya, sebuah bangsa di dunia ini tidak perlu menunggu suksesi perubahan yang begitu lambat untuk beralih dari sikap ekstremisme kejahatan menuju kebaikan yang paripurna. Itu artinya bahwa melalui hukum, sebuah kebijaksanaan dapat menciptakan kemajuan yang merata. Para filosof memiliki beban sekaligus tanggung jawab yang begitu berat kepada umat manusia atas keadaan ini.

Kita sudah sepatutnya memiliki keteguhan dan kepekaan hati nurani dan keberanian yang kuat untuk senantiasa menebar benih-benih kebaikan yang berguna bagi banyak orang, yang sejauh ini belum tersampaikan secara luas dan merata. Paling itu, hal ini haruslah terlebih dahulu berangkat dari keberanian diri sendiri.

Montesquieu pernah berkata, kebenaran, yang adalah selalu sama sepanjang masa, mengharuskan kita untuk selalu mengikuti orang-orang besar. Hanya orang-orang yang terpelajar dan bersungguh-sungguh sajalah yang dapat membedakan di mana posisi bangunan dan pondasi kebenaran. Karena memang, pemikiran yang besar dari orang-orang besar selalu identik dengan pembelaan terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.

Kebenaran hukum dapat terlihat ketika ia dapat menyatukan masyarakat, betapapun dalam kedirian manusia yang secara alami selalu ada bertautan antara kebebasan, kemandirian dan independen. Namun, kebosanan dalam merasakan kondisi negara yang terus-menerus mengalami ketimpangan sosial dan chaos, karena masyarakat pun hanya menikmati sedikit dari kebebasan mereka, serta melihat ketidakjelasan akhir dari ketimpangan ini, maka mereka harus mengorbankan salah satu posisi kebebasannya.

Dasar kedaulatan negara dibangun dari sejumlah porsi dari kebebasan individu dan selanjutnya diserahkan kepada otoritas sebagai pemimpin yang sah menurut perundang-undangan. Namun, pengumpulan terhadap seluruh kebebasan individu sebenarnya tidaklah cukup, karena yang lebih penting adalah mempertahankan kebebasan itu dan ketetapan mutlak terhadap hak-hak asasi manusia, di mana setiap kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Menganggu hak dan kebebasan orang lain juga merupakan kejahatan yang besar, maka hukuman harus ditegakkan dan diberlakukan kepada para perusak aturan hukum. Motif hukuman semacam ini perlu, karena banyak masyarakat yang sering kali tidak lagi memakai prinsip bertindak sebagaimana yang telah disepakati, seperti adagium yang menyatakan: “hukum ada adalah untuk dilanggar”.

Namun demikian, masyarakat harus dicegah untuk tidak mengarah pada perpecahan. Motif hukuman inilah yang sebenarnya merupakan objek inderawi langsung yang terdapat pada akal sehat.

Ada satu anggapan yang mengatakan bahwa setiap jenis hukuman apa pun yang tidak berasal dari kebutuhan yang darurat adalah sebuah tirani atau kekejaman. Ini dapat dibuktikan melalui sebuah preposisi, misalnya, ketika tidak ada suatu kebutuhan yang mendesak, maka setiap bentuk tindakan penguasaan seseorang terhadap orang lain adalah tirani. Atas dasar inilah sebenarnya ditemukan suatu hak bahwa penguasa dapat menjatuhkan hukuman.

Artinya bahwa kita semua mempercayai penguasa atau katakanlah memberi kepercayaan kepada penguasa atas kebutuhan untuk memelihara kebebasan masyarakat dari setiap tindakan perampasan yang dilakukan oleh individu. Penghargaan yang besar terhadap keadilan terletak pada nilai kebebasan tertinggi yang di balik itu penguasa berkewajiban memeliharanya.

Dengan demikian, setiap orang harus menyerahkan sedikit atau sebagian kebebasan mereka. Sebagian kebebasan itu akan disimpan di ruang publik dan setiap individu sama-sama pemeliharanya. Kumpulan dari simpanan kebebasan individu pada ruang publik itulah yang pada akhirnya akan menentukan hak untuk menjatuhkan hukuman bagi setiap jenis kejahatan. Dari sinilah sebenarnya hubungan dialektis antara kejahatan dan hukuman, yang secara khusus dimediasi oleh kebebasan individu.

Keadilan pada prinsipnya dapat mengikat suatu kesepakatan bersama yang diperlukan untuk menjaga kepentingan setiap individu agar tetap bersatu padu. Jika ini tidak ada, maka masyarakat tentu saja akan kembali pada tindakan asal mereka yang penuh kekejian. Tindakan adil diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan akan pemeliharaan pertalian setiap individu menjadi masyarakat.

Keadilan memang banyak macamnya. Selain prinsip keadilan yang disepakati bersama berdasarkan kebutuhan dan tindakan kealamiahan manusia, ada pula yang disebut sebagai keadilan tuhan. Bentuk keadilan tuhan dengan keadilan manusia memiliki perbedaan pada tingkat akhirnya, karena keadilan tuhan pasti berupa pahala dan jenis hukumannya berada di kehidupan akhirat kelak.

Sampai di sini, kita telah bersepakat bahwa hanya hukum sajalah yang dapat mengendalikan dan menentukan hukuman bagi tindakan kejahatan. Jika setiap individu terikat dengan norma-norma komunitas yang adalah masyarakat, maka sebaliknya masyarakat juga sangat terikat dengan individu berdasarkan kebebasannya. Ini adalah bentuk kontrak sosial yang secara alamiah selalu mengikat keduanya dalam porsi dan kedudukan yang sama rata.

Hal penting yang harus disadari adalah bahwa penghakiman terhadap kejahatan tidak melulu soal untuk kepentingan orang banyak, namun kejahatan dalam bentuk apa pun memang sudah selayaknya dihakimi. Ini sebanding dengan jumlah kerusakan yang disebabkannya. Itu artinya bahwa porsi hukuman harus lebih besar dari risiko destruktif yang dapat terjadi akibat kejahatan. Dalam hal ini, kebutuhan akan proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman haruslah lebih diutamakan.

___________________

Artikel Terkait:
    Latest posts by Rohmatul Izad (see all)