Kekuasaan

©DE BURR

Cara kita memahami kekuasaan menentukan cara kita melakukan politik.

Pada yang pertama, kita cenderung memahami kekuasaan sebagai atribut yang bersifat tunggal. Ia melekat pada institusi atau lembaga, bahkan tersematkan pada aktor tertentu. Tentu saja, gejala ini dapat dengan mudah Anda temukan di lingkungan sekitar.

Demikian juga frasa “negara adalah saya (L’État, c’est moi)” yang populer semasa pemerintahan Raja Louis XIV di Prancis. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana kekuasaan dan aktor berkelindan satu sama lain. Hal yang sama juga tersirat dalam tradisi Marxisme konvensional. Marx melihatnya bersumber dari kepemilikan alat produksi.

Konsekuensi lanjutan dari cara berpikir di atas berpengaruh langsung pada makna dan perjuangan politik. Kita yang tidak masuk dalam kategori di atas merasa tidak memiliki kekuasaan. Kita tidak berkuasa karena tidak punya jabatan, tidak punya uang, tidak punya status, tidak punya mobil, dan seterusnya.

Akhirnya, terjemahan politik sebagai upaya merebut kekuasaan secara periodik dan momentual berdasarkan iven tertentu. Entah itu revolusi maupun ritual seremonial seperti Pilkada dan Pemilu.

Sebaliknya, terdapat cara pandang lain yang memahami kekuasaan sebagai dimensi konstitutif yang tersebar dan termanifestasi dalam setiap perjumpaan. Dengan kata lain, yang kita bahas di sini melampaui bentuk-bentuk atau konstruksi-konstruksi juridis darinya atau semata-mata kedaulatan atau pada aparatus-aparatus negara dan pasar. Mengenai hal tersebut, Foucault dalam Power/Knowledge (1980) menulis:

Kekuasaan mestinya tidak kita mengerti sebagai suatu gejala dari dominasi tunggal seorang individu terhadap individu-individu lainnya. Ataupun sebagai dominasi tunggal suatu kelompok atau kelas tertentu atas kelompok atau kelas lainnya. Yang sebaliknya yang harus kita ingat bahwa kekuasaan, apabila kita melihatnya secara berjarak, bukanlah sesuatu yang menciptakan perbedaan; antara mereka yang secara eksklusif memiliki dan mempertahankannya dan mereka yang tidak memilikinya dan tunduk di bawahnya. Ia haruslah kita analisis sebagai sesuatu yang bergerak dalam sirkulasi, atau lebih tepat sebagai sesuatu yang hanya berfungsi dalam bentuk mata rantai… Dengan kata lain, individu-individu adalah alat-alat kekuasaan, bukan sebagai titik penerima akibat kekuasaan.

Baca juga:

Transformasi cara pandang ini membuat kita mengetahui bahwa ketika kita menggunakan jalan raya; membeli motor; bertandang ke pasar rakyat; bertemu ketua RT dan nongkrong di kafe adalah beberapa dari sekian banyak contoh bagaimana kita mengakses kekuasaan negara melalui kebijakan. Hanya saja, karena terlalu sehari-hari, kadang mata dan otak kita luput memperhatikan dimensi penting ini.

Penjelasan di atas pada akhirnya mendesakralisasi konsep politik. Maksudnya, pemahaman tentang politik terlepas dari asosiasi arbiter kita pada seremoni dan iven atau ritual periodik yang pada umumnya diinisiasi oleh negara dan pemerintah.

Mengingat bahwa kekuasaan itu tidak bisa terlokalisir, politik merupakan kapasitas yang ada dalam diri setiap individu, di dalam diri setiap warga negara.

Meskipun demikian, dalam rangka mengaktifkan agensi politik, tidak pernah cukup hanya dengan mengandalkan kerja individual. Kita butuh kerja kolektif dan kolegial, sebuah kerja yang mewajibkan perjumpaan dan komunikasi perspektif yang berlangsung terus-menerus.

Akhirnya, memperbaiki politik mesti bermula dari mengubah cara kita memahami dan merumuskan apa dan bagaimana cara kerja kekuasaan.

Hans Hayon
Latest posts by Hans Hayon (see all)