Kembalinya Indonesia ke Dalam Keanggotaan PBB

Kembalinya Indonesia ke Dalam Keanggotaan PBB
©Tribun

Setelah memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia menjadi terasingkan dari persatuan negara-negara dunia.

Perubahan kondisi politik di Indonesia setelah adanya peristiwa 1965 ditandai dengan kemunculan Soeharto. Kemunculan Soeharto di panggung politik sebagai pemimpin era Orde Baru sangat mengubah keadaan Indonesia setelah lengsernya Soekarno. Orde Baru dapat mendominasi percaturan politik nasional, meski dengan cara yang berbeda dan proses yang cukup panjang.

Periode 1966 hingga 1980 menjadi panggung bagi Orde Baru untuk membentuk pemerintahannya. Orde Baru dirancang untuk membuat masyarakat tunduk dan menerima segala sesuatu yang telah digariskan oleh pemerintah.

Pada dasarnya, masyarakat dibuat untuk memahami dan berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah. Tetapi untuk masalah politik, masyarakat tidak perlu memahami dan biarkan saja pemerintah yang harus menangani masalah tersebut.

Wacana pembangunan pada era Orde Baru sebenarnya merupakan bentuk isolasi politik dari penguasa  rakyat. Kondisi politik pada masa-masa awal Orde Baru berkuasa masih belum stabil.

Keluarnya Indonesia dari Keanggotaan PBB

Setelah bergabung selama 15 tahun dengan PBB, Indonesia melalui surat resmi Menteri Luar Negeri, Dr. Soebandrio pada 20 Januari 1965, menyatakan bahwa sejak 1 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB yaitu karena Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu juga, karena puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB.

Ketidaksetujuan dan penentangan Indonesia terhadap pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK bukannya tidak beralasan. Hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan bersitegang satu sama lain. Jadi, diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB juga sama halnya dengan pengakuan terhadap Federasi Malaysia, yang dianggap Indonesia sebagai boneka Inggris yang akan membahayakan Indonesia.

Inggris, yang merupakan  anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tentu saja memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan PBB. Hal ini terlihat pada pencalonan dan penetapan Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, meskipun saat itu Indonesia telah mengancam akan mundur sebagai anggota PBB.

Meski Indonesia punya alasan lain untuk keluar dari PBB, terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB makin menguatkan niat Indonesia untuk keluar dari organisasi internasional tersebut. Sebelumnya, ketika Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah menunjukkan penolakannya terhadap pencalonan Malaysia. Bahkan, Presiden Soekarno mengancam akan keluar dari PBB jika Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Kepala Perutusan Tetap RI di PBB juga menyampaikan keberatan Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB, U Thant (Sukamyani, Umang, Sedono, Kristianto & Raharjo, 2008). Pada 31 Desember 1946, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang menyatakan penentangannya terhadap pencalonan Malaysia.

Pada hari yang sama, Kepala Perwutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB menyampaikan isi pidato Presiden Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, U Thant. Berikut beberapa poin dari pidato Presiden Soekarno yang hendak disampaikannya kepada PBB (Iran Indonesia Radio IRIB World Service, 2016):

  1. Supaya anggota PBB tidak mendukung masuknya Malaysia ke PBB.
  2. Supaya anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia di PBB, daripada mendukung masuknya Malaysia ke Dewan Keamanan PBB.
  3. Memperingatkan PBB bahwa Indonesia serius dalam memenuhi niatnya. Ancaman Indonesia untuk keluar dari PBB, bagaimanapun, tidak mendapat respons yang baik dari PBB. Bahkan, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 7 Januari 1965, agar Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB sesuai dengan surat resmi Menteri Luar Negeri, Dr. Soebandrio pada 20 Januari 1965, yang menyatakan bahwa Indonesia resmi keluar dari PBB pada 1 Januari 1965 (Sukamyani, Umang, Sedono, Kristianto & Raharjo, 2008).

Kembalinya Indonesia ke Dalam Keanggotaan PBB

Setelah memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia menjadi terasingkan dari persatuan negara-negara dunia. Mundurnya Indonesia dari keanggotaan PBB telah memperkecil ruang gerak Indonesia. Hal ini membuat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, yang tidak dapat dipenuhinya sendiri, tetapi membutuhkan bantuan asing atau negara lain untuk memenuhinya.

Oleh karena itu, setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto, sikap Indonesia terhadap PBB juga berubah. Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke PBB. DPR meminta pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota PBB kembali pada sidang yang diadakan pada 3 Juni 1966.  (Pujiastuti, Tamtomo & Suparno, 2007).

Baca juga:

Pada 19 September 1966, keinginan Indonesia untuk kembali sebagai anggota PBB disampaikan melalui pesan kepada Sekteratis Jenderal PBB.  Permintaan Indonesia diterima dengan sangat baik di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 September 1966 (Wirayudha, 2015). Indonesia bergabung kembali dengan PBB agar dapat terus bekerja sama secara penuh dengan PBB. Indonesia juga kembali berpartisipasi dalam sidang ke-21 Majelis Umum PBB.

Perubahan sikap politik luar negeri Indonesia saat itu difokuskan pada perbaikan citra Indonesia di mata dunia dan pembangunan ekonomi Indonesia yang runtuh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia bergabung kembali dengan PBB dengan mengirimkan lima perwakilan, yaitu Adam Malik, Laksamana Udara Rusmin Nuryadin, M. Yusuf, L. N. Palar, dan Ruslan Abdulgani.

Kembalinya Indonesia ke PBB disambut baik oleh beberapa negara Asia, termasuk PBB sendiri. Respons positif PBB terhadap kembalinya Indonesia ke PBB terlihat pada terpilihnya Adam Malik tahun 1971 sebagai Presiden Majelis Umum PBB dalam hubungannya dengan berbagai negara, antara lain Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lain yang memiliki hubungan yang renggang dengan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno (Pujiastuti, Tamtomo & Suparno, 2007).

Daftar Pustaka
  • Daftar Kerja Sama Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (2019, April 08). Retrieved from kemlu.go.id
  • Ats-Saury AN. 2019. “Diplomasi Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Skripsi. Semarang : Unversitas Wahid Hasyim
  • Hadi DW. Kasuma G. Propaganda orde baru 1966-1980. Verleden 10 (1)
    Iftah Nurdiana
    Latest posts by Iftah Nurdiana (see all)